√ Tata Urut Perundang

Diposting pada

Tata Urut Perundang-Undangan : TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011G

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah beberapa kali dilakukan perubahan sejak masa awal kemerdekaan dahulu. Berikut ini beberapa peraturan yang pernah menjadi dasar tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia.

  1. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 (Mengenai Memorandum DPR-GR tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan juga tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia)

Berdasarkan pada TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut :

  • Undang-Undang Dasar 1945
  • Ketetapan MPR
  • Undang-Undang (UU)
  • Peraturan Pemerintah (PP)
  • Keputusan Presiden (Keppres)
  • Peraturan Pelaksana, yang terdiri atas Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri

 Catatan : TAP MPR ini kententuan nya sudah tidak berlaku

  • TAP MPR No. III/MPR/2000 (Mengenai Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang.)

Berdasarkan pada TAP MPR No. III/MPR/2000, tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut :

  • Undang-Undang Dasar 1945
  • Tap MPR
  • Undang-Undang (UU)
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perppu)
  • Peraturan Pemerintah (PP)
  • Keputusan Presiden (Keppres)
  • Peraturan Daerah (Perda)

Catatan : Ketentuan dalam TAP MPR ini juga sudah tidak berlaku

  • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (Mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.)

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ialah sebagai berikut :

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perppu)
  • Peraturan Pemerintah (PP)
  • Peraturan Presiden (Perpres)
  • Peraturan Daerah (Perda)

Catatan : Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku

  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.)

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Ketetapan MPR
  • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perppu)
  • Peraturan Pemerintah (PP)
  • Peraturan Presiden (Perpres)
  • Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov)
  • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)
Read More  √ 12 Perjanjian Internasional Yang Diikuti Indonesia Dan Berdasarkan Sifatnya

Catatan : Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut masih berlaku

Berikut ini adalah  penjelasan tentang jenis peraturan perundang-undangan :

  • Peraturan Perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum serta dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dengan melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
  • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hukum dasar (konstitusi) yang tertulis sebagai peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.
  • Ketetapan MPR dan putusan MPR yang telah ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri atas 2 (dua) macam yakni Ketetapan ialah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, dan Keputusan ialah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.
  • Undang-Undang (UU) ialah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas Persetujuan bersama Presiden.
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ialah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan, Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut; DPR bisa menerima atau menolak Perppu tanpa melakukan perubahan; apabila disetujui oleh DPR, Perrpu ditetapkan menjadi Undang-Undang; apabila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • Peraturan Pemerintah (PP) ialah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden guna menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
  • Peraturan Presiden (Perpres) ialah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden guna menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
  • Peraturan Daerah (Perda) Provinsi ialah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
  • Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota ialah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi supaya pembuatan undang-undang di tingkat rendah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi.

Dalam hal terjadi pertentangan, berdasarkan pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

  1. Dalam suatu hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
  2. Dalam suatu hal Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiandilakukan oleh Mahkamah Agung.
Read More  √ Apa itu BPK : Pengertian, Fungsi, Wewenang, Tugas dan Syaratnya

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √ Tata Urut Perundang, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

baca juga :