√ Pemerintahan Darurat Republik Indoensia: Latar Belakang dan Peranan

Diposting pada

Latar Belakang

Pemimpin Republik Jawa sudah menduga kemungkinan agresi Belanda II dan sudah membuat rencana menghadapi kemungkinan tersebut. Pada bulan November 1948, wakil presiden Moh. Hatta mengajak Mr. Sjafruddin Prawiranegara Menteri kemakmuran Republik ke Bukittinggi, dan Moh. Hatta kembali ke Yogyakarta, Sjafruddin tetap tinggal untuk mempersiapkan kemungkinan pembentukan suatu pemerintahan darurat di Sumatera seandainya ibu kota Republik di Jawa jatuh ke tangan Belanda.

Pemerintahan Darurat Republik Indoensia: Latar Belakang dan Peranan

Pertengahan Desember 1948, Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru mengirim pesawat untuk membawa Soekarno dan Hatta untuk keluar Jawa. Dalam perjalanan keluar Jawa, pesawat tersebut akan singgah di Bukitinggi, disini hatta akan tinggal untuk memimpin pemerintahan darurat sementara Presiden Soekarno terbang ke New Delhi, dan dari sana ke New York mengajukan masalah Republik ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun sebelum pesawat Nehru sampai di Yogyakarta, pesawat itu tertahan di Singapura karena pemerintah Belanda menolak memberi izin melintasi daerah mereka dan memberikan hak mendarat di Jakarta.

Soekarno dan Hatta masih ada di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember saat belanda menyerang dan menduduki kota itu. Di Bukitinggi, saat mendengar berita Belanda menyerang Yogyakarta, Sjafruddin pada mulanya tak percaya bahwa pemerintahan Republik bisa hancur sedemikian cepatnya atau bahwa hampir semua anggota kabinet , termasuk Soekarno dan Hatta suda membiarkan diri mereka tertahan. Dia menduga bahwa laporan tersebut mungkin hanya propaganda Belanda, dan merasa kurang pasti dengan legalitas kekuasaanya, dia menunda pembentukan pemerintahan darurat di Sumatera sampai sesudah dia, bersama dengan para pemimpin pemerintahan provinsi Sumatera serta komandan militer Sumatera yang baru Kolonel Hidayat, meninggalkan Bukitinggi serta mundur ke Halaban, kira-kira 16 km di tenggara Payakumbuh. Mereka sampai disana 21 Desember dan langsung diikuti residen Sumatera Barat Mr. Rasjid.

Di Halaban mereka langsung menyusun strategi untuk menjawab serangan Belanda. Yakin bahwa pada saat itu pemimpin-pemimpin Republik di Jawa sudah ditahan belanda, maka pada tanggal 22 Desember Sjafruddin menyatakan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), dia sendiri sebagai ketua, Gubernur Sumatera Mr. Tengku Moh D. Hassan sebagai wakil ketua dan Mr. Rasjid sebagai menteri keamanan. Kabinet mengangkat panglima angkatan darat, laut dan udara, serta menunjuk perwakilan Indonesia di India, Mr. Maramis sebagai menteri luar negeri dan menugaskannya supaya membawa masalah Indonesia ke PBB. Mereka lalu menunjuk Susanto Seuanya menteri dalam kabinet Hatta yang luput dari penangkapan Belanda saat mereka meyerang Yogyakarta.

Sejak saat itu PDRI memainkan peranan penting dan menjamin bahwa perjuangan melawan Belanda masih dipimpin oleh pemerintahan yang sah yang di akui oleh republik di seluruh nusantara. PDRI adalah simbol nasional dan faktor pemersatu, khususnya untuk pasukan gerilya yang terpencar di seluruh Jawa dan Sumatera, karena pemerintahan Sjafruddin diakui oleh pasukan Republik (dibawah Panglima Besar Jend. Sudirman).

Sebelum meninggalkan Halaban, pemimpin republik memencar. Syafruddin serta menterinya berangkat ke selatan unuk mendirikan pemerintahan mobile di bidang alam, di perbatasan Sumatra barat dengan Jambi. Kolonel Hidayat dan komandemen militer Sumatera berangkat ke utara, berhenti untuk beberapa minggu di Rao di bagian utara Sumatera Barat lalu melanjutkan “long march” ke Aceh. Disana Hidayat membentuk markas komando militer Sumatera di daerah yang tak pernah terjamah oleh Belanda. Mr. Rasjid dan anggota pemerintahan Sumatera Barat pindah ke Kototinggi, sebuah negeri di pegunungan di luar Suliki, sebelah utara Payakumbuh. Dia ditemani oleh Catib Sulaiman dan Anwan Sutansaidi, hingga disana 24 desember dan membentuk pemerintahan militer Sumatera barat di kantor perwakilan negeri.

Peranan Sjafruddin Prawiranegara Dalam PDRI

Dengan adanya PDRI dan Mr. Sjafruddin dipilih sebagai pejabat Presiden sedangkan eksistensi Negara Indonesia masih ada serta merdeka dan berdaulat karena dihadapan pemerintah Belanda, pemerintahan RI secara de facto di pimpin oleh Soekarno dari penjara, walaupun sebenarnya secara de jure pemerintahan berada di tangan Syafruddin Prawiranegara dan kedudukan Soekarno yang ada dalam tahanan bukan lagi sebagai kepala Negara yang merdeka dan berdaulat.

Jadi, dengan diberikan mandat dari Presiden pada Kepala pemerintahan darurat RI maka posisi Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai pejabat Presiden sementara (Ketua PDRI) dan bukan dianggap sebagai Presiden RI yang utuh karena dia hanya sebagai pemegang jabatan sementara saja berdasarkan mandat yang diterimanya dari mandatori yakni Presiden Pertama RI sendiri. Maka dari fakta ini, Mr. Sjafruddin Prawiranegara tak menyalahgunakan amanah pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) guna mengangkat dirinya sebagai Presiden PDRI melainkan hanya sebagai ketua PDRI.

Mr. Sjafruddin selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah terpencil karena pemerintahan PDRI sangat dicari oleh pihak kolonial Belanda untuk dihancurkan. Tapu ini bukan berarti pemerintahan darurat ini tanpa adanya perlawanan karena pada tanggal 1 Januari 1949 PDRI ini membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera yaitu Aceh dengan gubernur Militer Tgk Daud Beureuh. Daerah Tapanuli dan Sumatera Timur Bagian Selatan dengan Gubernur Militer dr. Ferdinand Lumban Tobing sementara Riau dengan Gubernur Militer R.M Utoyo. Sumatera Barat dipimpin oleh Gubernur Militer Mr. Sultan Muhammad Rasjid dengan Wakil Gubernur Militer Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim. Sementara Sumatera Selatan dengan Gubernur Militer dr. Adnan Kapau Gani. Mungkin pembentukan ini dengan tujuan sebagai alat bertaha dari tentara pemerintahan Belanda sehingga Pemerintahan Darurat Republik Indonesia masih terlindungi dari serangan musuh dan eksistensi Negara Indonesia masih ada.

demikianlah artikel pembahasan mengenai √ Pemerintahan Darurat Republik Indoensia: Latar Belakang dan Peranan, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda seuanya.

baca juga :

Read More  √ Lapisan Matahari: Pengertian, Lapisan dan Manfaatnya
Read More  √ Kebijakan Tanam Paksa : Pengertian, Latar Belakang, Beserta Dampaknya
Read More  √ Cerita Pemikiran Tan Malaka : Beserta Sejarahnya
Read More  √ Profil dan Biografi R.A Kartini : Nama Lengkap, Pendidikan dan Keluarganya