Pelaksanaa Pancasila Dalam Orde Baru

Diposting pada

Pancasila Pada Masa Orde Lama

Pada masa orde lama yang dipimpin oleh Soekarno. di zaman ini Pancasila berusaha dibangun, untuk dijadikan sebagai keyakinan dan juga kepribadian bangsa Indonesia.

Pelaksanaa Pancasila

  1. Periode 1945-1950

Pada periode ini, dasar yang digunakan yaitu Pancasila dan juga UUD 1945, tetapi pada praktiknya sistem ini tidak bisa diwujudkan walau penjajah diusir. Persatuan rakyat Indonesia mulai memperoleh tantangan. Muncul usaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun di tahun 1948 dan olen DI/TII yang ingin mendirikan negara Islam.


  1. Periode 1950-1959

Penerapan pancasila pada masa ini diarahkan sebagai ideologi liberal yang nyatanya tidak bisa menjamin stabilitas pemerintahan. Meski dasar negara masih Pancasila, namun rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, tetapi suara terbanyak. Di bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu tahun 1955 dianggap paling demokratis.


  1. Periode 1956-1965

Demokrasi terpimpin dikenal di periode ini, namun demokrasi justru tidak dikekuasaan rakyat sehingga yang memimpin ialah nilai-nilai pancasila namun kepemimpinan berada pada kekuasaaan pribadi Presiden Soekarno. berbagai penyimpangan penafsiran pada Pancasila yang menyimpang terjadi dalam konstitusi. menyebabkan, Presiden Soekarno menjadi otoriter, menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, serta menyatukan Nasionalis, Agama, dan juga Komunis, yang ternyata tidak sesuai dengan kehidupan Negara Indonesia. Terbukti adanya kemerosotan moral di beberapa masyarakat yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan juga berusaha menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.


Penyelewengan Pada Masa Orde Lama

  • Adanya penyelewengan disila keempat  yang  mengutamakan  musyawarah serta mufakat  tidak bisa  dilaksanakan,  karena  demokrasi  yang  diterapkan  pada tahun 1945-1950 ialah demokrasi parlementer, presiden yang hanya berfungsi menjadi kepala negara, sedangkan  kepala  pemerintahan dipegang Perdana    Menyebabkan  tidak  adanya  stabilitas pemerintahan.
  • Sistem pemerintahan yang liberal ditahun 1950-1959 lebih menekankan  hak-hak
  • Anggota Konstituante  hasil  pemilu  tidak  bisa menyusun  UUD  seperti  yang  Karena menimbulkan  krisis  politik, ekonomi, serta  keamanan.
  • Diperiode 1959-1965 menggunakan demokrasi Demokrasi tidak berada dikekuasaan rakyat sehingga yang memimpin ialah nilai-nilai Pancasila namun berada  pada  kekuasaan  pribadi  presiden  Soekarno.
  • Presiden Soekarno melakukan pemahaman pancasila dengan paradigm USDEK serta menyebarkan Nasionalis, Agama, dan juga
  • Adanya usaha untuk mengganti Pancasila dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun paada 1948 dan juga DI/TII yang ingin mendirikan negara dengan dasar Islam.

Masa Orde Baru

Pada orde baru, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga UUD 1945 secara murni serta konsekuen sebagai kritik kepada orde lama yang menyimpang dari pancasila dengan melaksanakan program P4 (Pedoman Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila)/Ekaprasetia Pancakarsa.

Orde baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan juga ideologi negara serta berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Namun implementasi serta aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian banyak kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai jiwa Pancasila. Karena ditafsirkan sesuai kepentingan pemerintah dan juga tertutup bagi tafsiran lain.


Lahirnya Orde Baru

Akibat adanya pemberontakan Gerakan 30 September  timbullah reaksi  dari berbagai Parpol,Ormas,Mahasiswa dan kalangan pelajar. Pada tanggal 8 Oktober 1965 partai politik seperti IPTKI, NU, Partai Kristen Indonesia, dan organisasi massa lainnya melakukan apel kebulatan tekad untuk mengamankan Pancasila dan menuntut pembubaran PKI serta ormas-ormasnya.

Baca Juga :  Macam Sengketa Internasional

Pada tanggal 23 Oktober 1965 parpol yang anti komunis membentuk Front Pancasila dan diikuti oleh pembentukan KAMI ( Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ), KAPI ( Ksatuan Aksi Pelajar Indonesia ), dan lain-lain. Pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI mencetuskan TRITURA ( Tiga Tuntutan Rakyat ) “Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya,Bersihkan kabinet dari unsur PKI,dan turunkan harga-harga”


Penerapan Pancasila Pada Masa Orde Baru

  • Melaksanakan Pancasila dan juga UUD 1945 secara murni
  • Orde baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar serta ideologi negara dan berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia
  • Dalam pemerintahannya, presiden Soeharto melakukan banyak penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat di pemerintah, pelanggengan KKN sehingga dimasa ini banyak pejabat negara yang korupsi. tidak hanya itu, negara Indonesia juga mengalami krisis moneter sebabkan oleh keuangan negara yang tidak stabil dan juga banyaknya hutang ke negara asing.

Penyelewengan Pada Masa Orde Baru

  • Soeharto menjabat presiden selama 32 tahun.
  • Adanya penafsiran sepihak terhadap Pancasila oleh rezim Orde Baru dengan melalui program P4.
  • Terjadinya penindasan ideologis, sehingga orang-orang yang memiliki gagasan kreatif serta kritis menjadi takut.
  • Adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan orang di Timor-Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus Tanjung Priok, penghancuran pada kasus 27 Juli.
  • Perlakuan diskriminasi oleh negara juga dirasakan masyarakat non pribumi (keturunan) serta masyarakat golongan minoritas.

Kebijakan Politik Orde Baru

Rezim Orde Baru memiliki kekuasaan penuh mengendalikan kehidupan politik masa itu. Kebijakan politik yang diterapkan dalam masa Orde Baru dapat dilihat dari awal lahirnya Orde Baru. Pemberangusan hak-hak berpolitik bagi eks anggota PKI dan keluarganya, merupakan salah satu kebijakan yang mengundang kontroversi dari masyarakat.

Pemerintah Orde Baru memberikan kesempatan politik hanya kepada golongan tertentu saja. Menjelang dilaksanakannya pemilu pada tahun 197, jumlah partai yang menjadi peserta, tidak sebanyak partai politik di tahun 1955. Dari hasil pemilu tersebut para wakil-wakil partai menduduki 360 kursi ditambah 100 kursi lagi yang anggota-anggotanya diangkat oleh Presiden sehingga anggota DPR berjumlah 460 orang. Dari susunan kursi DPR yang semacam ini maka DPR selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Untuk pemiliu-pemilu selanjutnya

tahun 1977,1982,1987,1992, hingga 1997 pemerintah menyederhanakan jumlah partai politik yang ada. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1975 . Partai Persatuan Pembangunan merupakan fusi dari partai-partai islam seperti NU, Parmusi, PSSI, dan PERTI. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia adalah fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo, hanya Golkar yang tidak mempunyai fusi partai manapun.


Menguatnya Peran Negara dan Dampaknya

Pemegang pemerintahan di Orde Baru adalah kalangan militer. Kekuasaan sentralistik yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru menunjukkan berbagai akibatnya di akhir pemerintahan Orde Baru. Kekuasaan militer hampir di seluruh bidang pembangunan.

Pada akhir tahu 90-an dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan seiring dengan era reformasi terbuka kesempatan bagi rakyat untuk menentanng kekuasaan yang otoriter itu . operasi militer mengerikan yang selam 10 tahun tertutup rapat dari pengetahuan publikpun terbongkar. Presiden Soeharto dan rezimnya menyadari bahwa, kemenangan mereka dapat tercapai antara lain berkat dukungan tokoh-tokoh islam termasuk ormas-ormasnya simpatisan masyumi.

Baca Juga :  Macam Kebijakan Pemerintah

Tetapi ketika muncul tuntutan dari tokoh-tokoh masyumi yang baru bebas dari tahanan rezim Orde Lama, untuk merehabilitasi partainya, Soeharto tegas menolak dengan alasan ”yuridis, ketatanegaraan, dan psikologi “. Bahkan Soeharto dengan nada yang agak marah, mengaskan, Ia menolak setiap keagamaan dan akan menindak setiap usaha eksploitasi masalah agama untuk maksud-maksud kegiatan politik yang tidak pada tempatnya. Dalam kata lain, pemerintahan Orde Baru yang didominasi militer tidak menyukai kebangkitan politik islam.


Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru

Pemerintah Orde Baru selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awalnyamuncul Orde Baru. Pada awalnya Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Latar belakang munculnya tuntutan Soeharto agar mundur dari jabatannya atau yang menjadi titik awal berakhirnya Orde Baru.

Adanya krisis politik di mana setahun sebelum pemilu 1997, kehidupan politik Indonesia mulai memanas. Pemerintah yang didukung Golkar berusaha memepertahankan kemenangan mutlak yang telah dicapai dalam lima pemilu sebelumnya. PPP begitupun PDI ataupun Golkar dianggapa tidak mampu lagi memenuhi aspirasi politik masyarakat.

Adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan Juli 1997. Sebenarnya krisis

ini juga terjadi dibeberapa negara di Asia namun Indonesialah yang merasakan dampak yang paling buruk. Hal ini disebabkan karena pondasi perekonomian Indonesia rapuh, praktik KKN, dan monopoli ekonomi mewarnai pembangunan ekonomi Indonesia.

Adanya krisis Sosial, bersamaan dengan krisis ekonomi kekerasan di masyarakat semakin meningkat. Melonjaknya angka pengangguran. Kesenjangan ekonomi menyebabkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Gerakan moral dalam aksi damai menuntut reformasi mulai ditunggangi berbagai kepentingan individu dan kelompok.

Pelaksanaan hukum di masa Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya kekuasaan kehakiman yang dinyatakan dalam pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memilik kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan. Namun pada kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru berawal dari terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden melalui sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 1 – 11  Maret 1998, ternyata tidak menimbulkan dampak positif yang berarti bagi upaya pemulihan kondisi ekonomi bangsa justeru memperparah gejolak krisis. Dan gelombang aksi mahasiswa silih berganti menyuarakan beberapa agenda reformasi.


Era Reformasi

Eksistensi pancasila banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum bisa diwujudkan secara riil. Reformasi belum berlangsung dengan baik dikarenakan Pancasila belum difungsikan maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal Pancasila namun belum memahami makna sesungguhnya.

Di masa reformasi, Pancasila merupakan re-interprestasi yang harus selalu diinterprestasikan kembali sesuai perkembangan zaman. Tetapi Pancasila pada masa reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila pada orde baru dan lama, yakni tetap ada tantangan yang mesti dihadapi. Tantangan seperti KKN sebagai masalah yang sangat besar dan sulit untuk dituntaskan.


Penyelewengan Pada Masa Reformasi

  • Pancasila dijadikan ideologi tanpa memperhatikan kerelevannya.
  • Para elite politik lebih memanfaatkan gelombang reformasi untuk meraih kekuasaan sehingga tidak mengherankan jika banyak terjadi perbenturan kepentingan politik.
  • Pemerintah kurang konsisten ketika menegakkan hukum.
  • Menurunnya rasa persatuan dan juga kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah.
  • Terjadinya Pergantian presiden secara singkat.
  • Penerapan Pancasila dari waktu ke waktu berkaitan erat dengan kesadaran setiap warga negara. Terdorong dan juga taat untuk melaksanakan Pancasila meliputi seluruh lingkungan hidup kemanusiaan, baik jasmani ataupun rohani, sosial-ekonomis, sosial-politik, kebudayaan, mental, kesusilaan, keagamaan, dan juga.

Baca Juga :  Peninggalan Kerajaan Salakanagara

Faktor Penyebab Munculnya Reformasi

Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


  • Krisis Politik

Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara de jore (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN.


  • Krisis Hukum

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya.


  • Krisis Ekonomi

KrisiS moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisi global tersebut. Krisi ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.


  • Krisis Kepercayaan

Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan.

Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat.

Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung


demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Pelaksanaa Pancasila Dalam Orde Baru : Penyelewengan, Lahirnya, Penerapan, Kebijakan Politik, Peran, Dampak, Jatuhnya Pemerintah, Faktor, Penyebab,  semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.