Masa Transisi Menuju Orde Baru

Diposting pada

Sejarah Orde Baru Dan Orde Lama


  • Orde Lama

Orde lama ialah sebutan untuk orde pemerintahan sebelum orde baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan juga UUD 1945 secara murni serta konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno merupakan tokoh sentral orde lama yakni sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan.

orde baru

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memasuki suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan juga berdaulat. Beberapa peristiwa di Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita yaitu; Pemberontakan PKI di tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara tahun 1950, Nasakom dan juga Pemberontakan PKI 1965. di masa orde lama banyak sekali terjadi perubahan-perubahan system pemerintahan dan juga gejolak-gejolak serta pemberontakan akibat dari system pemerintahan yang tidak stabil.


  • Orde Baru

Orde Baru merupakan sebutan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru sebagai ganti Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru lahir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno di masa Orde Lama. Orde Baru dilaksanakan dari tahun 1966 – 1998.

MPR secara resmi melantik Soeharto pada 1968 untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, kemudian dia dilantik kembali secara berturut-turut di tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya ialah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia resmi menjadi anggota PBB kembali tanggal 28 september 1966.

Orde Baru memilih perbaikan dan juga perkembangan ekonomi sebagai tujuan utama dan menempuh kebijakan dengan struktur administratif yang didominasi militer. Soeharto merestrukturisasi politik serta ekonomi dengan dwi tujuan, dapat tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan juga pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan juga lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto bisa menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.


Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru

  • Perkembangan GDP/kapita Indonesia pada tahun 1968 hanya AS$70 dan tahun 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
  • Sukses di transmigrasi
  • Sukses di KB
  • Sukses dalam memerangi buta huruf
  • Mengurangi Pengangguran
  • Sukses Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
  • Sukses dalam Gerakan Wajib Belajar
  • Sukses dalam Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
  • Sukses dalam keamanan dalam negeri
  • Investor asing mau menanamkan modal ke Indonesia
  • Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme serta cinta produk dalam negeri

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

  • banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme
  • Pembangunan Indonesia yang tidak merata serta timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan juga daerah, sebagian dikarenakan kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
  • Timbulnya rasa ketidakpuasan sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan juga Papua
  • Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memdapat tunjangan pemerintah yang cukup besar ditahun-tahun pertamanya
  • Pelanggaran HAM pada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
  • Kritik dibungkam serta oposisi diharamkan
  • Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai dengan banyak koran serta majalah yang dibredel
  • menggunakan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius”
  • Tidak ada rencana sukses (penurunan kekuasaan ke pemerintah atau presiden selanjutnya)
  • Turunnya kualitas birokrasi Indonesia
  • Turunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik hingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
  • Lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh pihak swasta

Masa Transisi Pergantian Kekuasaan Dari Orde Lama Ke Orde Baru

Orde lama ialah masa kepemimpinan Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno sejak Dekrit Presiden pada Juli 1959 sampai tahun 1966. Sedangkan, orde baru ialah masa kepemimpinan Presiden kedua Indonesia sekaligus sebagai presiden Indonesia terlama yang berkuasa, Jenderal Suharto sejak keputusan diSidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968 sampai reformasi tahun 1998.

Baca Juga :  √Jaringan tumbuhan : meristem, permanen dan Penyongkong

Diantara 2 masa yang sangat menarik dan juga berpengaruh pada sejarah Bangsa Indonesia itu ada sebuah masa yang sangat menarik untuk dibahas serta penuh dengan kontroversi. Masa itu berlangsung dari G30S/PKI dimana terjadi pembunuhan Dewan Jenderal sampai Sidang Umum MPRS 27 Maret 1968 yang memutuskan bahwa Jenderal Suharto diangkat sebagai Presiden kedua Indonesia menggantikan Ir. Soekarno yang lengser sesudah pidato pertanggungjawabannya yang berjudul “Nawaksara” ditolak oleh MPRS.

Masa ini merupakan masa transisi Indonesia, di masa ini terjadi pergantian kekuasaan yang disertai dengan kontroversi-kontroversi baik pro atapun kontra terhadap pengangkatan Jenderal Suharto menjadi Presiden kedua Indonesia. Namun diantara sekian banyak kontroversi tersebut terdapat hal yang masih misteri hingga sekarang yaitu Surat Perintah Sebelas Maret atau lebih dikenal dengan Supersemar. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pun belum bisa memecahkannya.

Selain itu, Supersemar juga banyak mengundang pertanyaan. Mengapa Supersemar yang dititahkan oleh Presiden Soekarno justru malah menjatuhkan beliau dari kepemimpinan dan juga menjadikan beliau tahanan rumah sampai akhirnya beliau meninggal karena sakit yang dideritanya.

Angkatan darat menganggap Supersemar merupakan tanda pelimpahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Supersemar berisi pelimpahan wewenang kepada Jenderal Soeharto “untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Pangti/PBR/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara RI, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran PBR”.

Setelahnya, Jenderal Soeharto langsung bertindak cepat dengan mengeluarkan perintah harian kepada segenap jajaran ABRI dan juga mengumumkan kelahiran Supersemar. Perintah harian itu disusul dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS/PBR Nomor 1/3/1966. Isinya adalah membubarkan PKI termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah serta semua organisasi yang seasas/berlindung/bernaung di bawahnya. PKI juga dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Republik Indonesia.

Yang kemudian, Jenderal Soeharto “melucuti” MPRS sehingga tak lama  Presiden Soekarno jatuh serta orde lama pun runtuh dan digantikan oleh orde baru pimpinan oleh Jenderal Soeharto yang bertahan selama 32 tahun.


Ciri Orde Baru

Ciri Orde Baru, yang dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto adalah

  1. wawasan kebangsaan yang sangat lemah dan bersifat dogmatis atau doktrin yang terlalu berlebihan.
  2. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang meraja lela.
  3. Jiwa dan bathinnya yang kering.

Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Orde baru lahir karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain :

  1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 19652.
  2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.
  3. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.
  4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar- besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili
  5. Kesatuan aksi ( KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb ) yang ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan Aksi berupa Front Pancasila yang selanjutnya lebih dikenal dengan Angkatan 66´ untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 19656.
  6. Kesatuan Aksi Front Pancasila pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan’’TRITURA(Tri Tuntutan Rakyat).
  7. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di cabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.
  8. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak  berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub)
  9. Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.

Baca Juga :  Apa itu Devisa

Sejarah Orde Baru

Gerakan 30 S/PKI tahun 1965 mengakibatkan terjadinya kekacauan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berupa penyimpangan terhadap UUD ’45 dan Pancasila. Oleh karena itu, munculah keinginan untuk menempatkan UUD ’45 dan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbanga dan bernegara secara murni dan konsekuen.

Sejak gerakan PKI berhasil ditumpas, Presiden Soekarno belum bertindak tegas terhadap G30S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 26 Oktober 1965 berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KAGI, KASI, dan lainnya mengadakan demonstrasi dalam gabungan Front Pancasila. Dalam kondisi ekonomi yang parah, para demonstran menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada tanggal 10 Januari 1966 para demonstran mendatangi DPR-GR dan mengajukan Tritura.


Hal-hal Yang Diperjuangkan Dalam Orde Baru

  1. Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyimpangan atau penyelewengan terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
  2. Masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual melalui pembangunan.
  3. Sikap mental mengabdi kepada kepentingan rak’yat serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Runtuhnya Rezim Orde Baru

Runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang disertai dengan tuntutan demokratisasi disegala bidang serta tuntutan untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadikan perubahan di Indonesia berlangsung dengan akselarasi yang sangat cepat dan dinamis. Situasi ini menuntut bangsa Indonesia untuk berusaha mengatasi kemelut sejarahnya dalam arus utama perubahan besar yang terus bergulir melalui agenda reformasi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto antara lain sebagai berikut :


  • Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi yang melanda Asia, yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Akibat krisis ini organisasi perbankan kita menjadi berantakan yang sampai sekarang belum dapat di konsolidasi kembali. Nilai rupiah terhadap dollar Amerika tetap di dalam tingkat yang amat rendah, sehingga harga-harga keperluan umum, terutama sembako, dalam hitungan rupiah tetap tinggi.


  • Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998

Untuk dapat mencermati pergerakan mahasiswa dapat dibedakan menjadi empat periode. Periodisasi ini dibuat dengan mendasarkan pada momen-momen penting dalam gerakan mahasiswa tahun 1998 yaitu : tanggal Sidang Umum MPR 1-11 Maret 1998, Insiden berdarah Universitas Trisakti 12 Mei dan mundurnya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998.

Periode pertama adalah periode sebelum 1 Maret 1998. Pada awal periode itu, isu yang ditampilkan belumlah menyangkut substansi reformasi melainkan sebatas pada kondisi aktual saat itu seperti: kelaparan di Irian Jaya, kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga-harga barang, dan menindak penimbun sembilan bahan pokok (sembako).

Contonya adalah aksi 150 mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang melakukan mimbar bebas di kampus Baranangsiang pada hari Rabu, 3 Desember 1997 dengan poster-poster yang dipajang bertuliskan: Berantas Korupsi dan Kolusi, Tindak Tegas Mega Koruptor di BI, Tindak Tegas Pembakaran Hutan, Tindak Tegas Aborsi Sampai ke Akar-akarnya. Pada hari Senin 12 Januari 1998 sebanyak 24 orang mahasiswa IPB Bogor mendatangi balaikota Bogor dengan mempermasalahkan merebakknya gambar-gambar porno yang terpasang disejumlah bioskop dan maraknya praktik prostitusi di beberapa tempat di wilayah Bogor.


  • Krisis Politik yang Terjadi di Indonesia

Kekerasan politik yang berdimensi rasial sesungguhnya bukanlah hal yang baru di dalam sejarah politik di Tanah Air kita, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan. Kejadian-kejadian yang dilaporkan secara luas akhir-akhir ini berkaitan dengan aksi kerusuhan sebelum, selama, dan sesudah jatuhnya rezim Orde Baru sebenarnya telah dikhawatirkan oleh banyak pihak akan muncul.

Meskipun demikian, tak pernah dibayangkan bahwa kekerasan politik yang berwarna rasial itu akan berlangsung sedemikian mengerikan, khususnya terjadi pembunuhan serta perkosaan terhadap warga etnis Tionghoa. Tak pelak lagi, kekerasan politik rasial merupakan salah satu persoalan yang senantiasa menyatu pada kehidupan politik selama ia tidak diselesaikan secara terbuka, proporsional, dan rasional.

Baca Juga :  Tindakan Sosial

  • Faktor Sosial

Meningkatnya Angka Kemiskinan.

Kenaikan angka penduduk miskin yang melonjak dengan pesat disebabkan oleh beberapa hal :

  • Menurunnya pendapatan riil penduduk diperkirakan untuk periode 1997-1998 terjadi penurunan pendapatan riil rata-rata sebesar 10-14% dalam nilai konstan.
  • Naiknya jumlah pengangguran, terutana di kota-kota besar menyebabkan munculnya kelompok-kelompok miskin dengan perkiraan sekitar 15 juta orang pada tahun 1998.
  • Kenaikan inflasi, terutama untuk kelompok pangan yang jauh lebih tinggi dari tingkat inflasinya sendiri. Diperkirakan untuk harga beras telah meningkat hampir 200%. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat desa maupun kota dan mendorong mereka dalam kelompok hidup miskin.

Kelompok Rawan Pangan.

Melihat lebih dalam lagi ke dalam distribusi kemiskinan yang digolongkan sebagai keluaraga pra sejahtra dan sejahtra meningkat menjadi hampir 17,5 juta. Kelompok masyarakat rawan pangan yang naik secara drastis ini disebabkan oleh kombinasi antara krisis ekonomi yang menurunkan daya beli dan faktor alam yang tidak menguntungkan.

Hasil estimasi secara konservatif yang dilakukan oleh World Food Program yang dilakukan di 35 wilayah DATI II di 15 provinsi menunjukan bahwa 7,5 juta orang dari sekitar 19,5 juta populasi di wilayah tersebut akan mengalami masalah rawan pangan.Kemiskinan absolut sangat erat kaitanya dengan maslah rawan pangan dan kekurangan gizi. Masalah rawan pangan sebagain besar menimpa wanita dan anak-anak.

Meledaknya Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran diperkirakan mencapai 15 juta orang atau sekitar 16,5% dari angkatan kerja pada pertengahan 1998. Angka ini jelas lebih rendah dari angka sebelumnya. Hal ini diperburuk lagi mengingat masalah sebenarnya terletak pada semi pengangguran yang jauh lebih besar dari angka pengangguran dan merupakan indikasi kearah kelompok penduduk miskin.

Hal ini terutama terjadi di perkotaan, dimana sebagaian besar pengangguran biasanya tetap melakukan pekerjaan tetapi dengan beban kerja yang sangat ringan dan upah yang minim. Pada tahun 1996 diperkirakan sekitar 37% dari pekerja sebenarnya berada dalam kondisi semi pengangguran dan angka ini diperkirakan lebih besar lagi pada situasi krisis seperti ini.

Menurunnya Murid Sekolah

Konsekuensi dari menurunnya pendapatan riil adalah menurunnya tingkat pendaftaran sekolah. Hal ini terutama desebabkan oleh tekanan kepada anak untuk membantu mencari nafkah terutama bagi keluarga miskin. Pada tahun 1998/1999 diperkirakan menjadi kenaikan murid putus sekolah dari sekitar 2,6% menjadi 5,7% untuk murid SD atau kenaikan sebesar 119,2%. Sedangkan untuk murid SMP naik 5,1% menjadi 13,3% atau kenaikan sebesar 125%. Secara absolut diperkirakan sekitar 17,5 juta murid usia sekolah akan putus sekolah untuk mencari penghasilan serta 400 ribu murid sekolah tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Bahkan jika dilakukan penghapusan uang sekolah, kenaikan murid usia sekolah diperkirakan akan tidak meningkat drastis karena semakin tingginya biaya-biaya kesempatan (opportunity cost) di lapangan kerja.

Mutu Kesehatan

Di bidang kesehatan, melemahnya nilai tukar rupiah telah menyebabkan kenaikan drastis harga obat-obatan, vaksin, kontrasepsi. Survei kecil yang dilakukan di Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan kenaikan harga obat rata-rata hampir tiga kali lipat. Sedemikian parahnya masalah kelangkaan obat sehingga beberapa pusat kesehatan tutup. Lebih parah lagi, menurunnya tingkat pendapatan riil menyebabkan daya beli kelompok penduduk miskin untuk mendapatkan fasilitas kesehatan berkurang.

Kondisi yang sama terjadi pada golongan wanita, terutama wanita hamil yang akan mempertinggi resiko kematian bayi akibat buruknya sarana kesehatan. Berita-berita di surat kabar menyatakan bahwa bertambah banyak jumlah pasien yang memilih keluar dari rumah sakit karena kurang dan mahalnya obat-obatan.


demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Masa Transisi Menuju Orde Baru : Ciri, Sejarah, Faktor, Kelebihan, Kekurangan, Pergantian Kekuasaan, Latah Belakang Lahirnya, Hal Yang Diperjuangkan,  semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya,