√ Latar Belakang Terbentuknya RIS, Pemerintahan RIS dan Masalah-Masalah RIS

Diposting pada

Latar BelakangTerbentuknya Republik Indonesia Serikat

Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia bisa diselesaikan dengan cara perundingan di Den Haag pada putaran kedua tahun 1949. Perkembangan pada perundingan-perundingan ini memperlihatkan langkah-langkah jadi lebih progresif dari gagasan-gagasan van Mook sebelumnya, yang ia telah dipecat dari jabatannya sebagai penguasa tertinggi di Bijeenkomst voor Federaale Overleg (Musyawarah Negara-Negara Federal atau disingkat BFO).

Sebelum melangkah meunuju forum internasional, wakil-wakil RI berunding dua kali dengan wakil-wakil BFO di Yogyakata pada 22 Juli 1949 dan Jakarta pada 1 Agustus 1949. Mereka sepakat mengenai aspek-aspek yang terpenting dalam usaha menciptakan sebuah sistem politik baru. Perundingan ini kemudian dilanjutkan ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag,

KMB digelar tanggal 23 Agustus 1949, saat itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, sementara dari BFO dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung. Pada konferensi itu, dibentuk komisi-komisi yang membahas berbagai aspek dalam rangka serah terima dari Belanda untuk Republik Indonesia Serikat, dan persiapan pembentukan Uni Indonesia Belanda.

Pada saat KMB berlangsung, Konferensi Inter-Indonesia juga dilangsungkan di Belanda guna merumuskan konstitusi Republik Indonesia Serikat, sebagai bentuk tindak lanjut perundingan di Yogyakata dan Jakarta. Pada 29 Oktober 1949, piagam persatuan RIS berhasil ditandatangi di Scheveningen oleh 16 perwakilan masng-masing wakil negara bagian dan dari daerah otonom.

Setelah selesai perundingan alot lebih dari dua bulan, KMB berakhir pada 2 November 1949. Dengan disetujuinya KMB pada pada 2 November 1949 di Den Haag, kemudian terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Hasil KMB salah satunya menyebutkan kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada RIS dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, karena itu mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Baca Juga :  √Cuaca: Pengertian, Unsur dan Macam-macamnya

Terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia Serikat

Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Di antara negara-negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang memiliki luas daerah dan jumlah penduduk terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur.

Pada 14 November 1949 di Jakarta, semua wakil dari anggota BFO dan pemerintah Indonesia menandatangani konstitusi RIS. Sementara, sejak awal Desember 1949 di Yogyakarta KNIP mulai membahas hasil dari KMB.

Saat sidang pleno KNIP, banyak anggota sadar pembentukan RIS sebenarnya merupakan penyelewengan terbesar proklamasi kemerdekaan. Meski demikian, KNIP menyadari tidak ada jalan lain, selain menerima semua naskah yang dibuat oleh KMB di Den Haag. Ditambah lagi naskah kontitusi RIS, yang tidak bisa dirubah sediki pun. Sehingga mereka hanya harus menerima dan mengesahkannya saja. KNIP juga harus memilih seorang wakil untuk setiap 12 anggota KNIP, untuk duduk dalam dewan perwakilan RIS.

Pada 16 Desember 1949 di Yogyakarta, Panitia Pemilihan Nasional RIS memilih Soekarno menjadi presiden Indonesia Serikat pertama, dan peresmiannya dilakukan pada 17 Desemer 1949. KNIP kemudian mengangkat Mr. Assaat Datuk Mudo, ketua KNIP, sebagai pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, MR. Assaat de facto presiden Indonesia kedua yang memegang jabatan ini hingga dibubarkannya RIS pada 17 Agustus 1950.

Kemudian DPR RIS memilih empat orang menjadi formatur kabinet, yaitu Mohammad Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Anak Agung Gde Agung, dan Sultan Hamid II. Pada tanggal 19 Agustus 1949 terbentuk lah kabinet RIS dengan susunan:

Baca Juga :  √Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank: Fungsi, Tujuan, Jenis

Perdana Menteri             : Mohammad Hatta

Menteri Luar Negeri       : Mohammad Hatta

Menteri Pertahanan       : Hamengku Buwono IX

Menteri Dalam Negeri    : Anak Agung Gde Agung

Menteri Keuangan          : Syafruddin Prawiranegara

Menteri Perekonomian  : Ir. Juanda

Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum: Ir. H. Laoh

Menteri Kehakiman        : Prof. Dr. Mr. Soepomo

Menteri P dan K              : dr. Abu Hanifah

Menteri Kesehatan         : dr. Josef Leimena

Menteri Perburuhan      : Mr. Wilopo

Menteri Sosial                 : Mr. Kosasih Purwanegara

Menteri Agama               : K. H. Wahid Hasyim

Menteri Penerangan      : Arnold Mononutu

Menteri Negara              : Sultan Hamid Alkadrie II

Mr. Mohammad Roem

Dr. Suparno

Kabinet ini adalah Zaken Kabinet atau mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya. Dan bukan kabinet yang berkoalisasi yang kemudian bersandar pada kekuatan partai-partai politik.

Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Republik Indonesia Serikat

Untuk mengatasi masalah inflasi, pemerintah menjalankan sebuah kebijakan di bidang keuangan dengan mengeluarkan peraturan pemotongan uang pada 19 Maret 1950, yang dikenal dengan nama kebijakan gunting Syafruddin. Dan peraturan ini menentukan jika uang yang memiliki nilai 2, 50 gulden atau Rp. 5 ke atas dipotong menjadi dua, sehingga nilainya hanya tinggal setengahnya saja.

Meski banyak pemilik uang yang terkena dampak peraturan ini, tetapi pemerintah mulai bisa mengendalikan laju inflasi supaya tidak cepat meningkat. Di samping soal keuangan ini, ekonomi juga bisa diperbaiki, karena  meletusnya Perang Korea, perdagangan ke luar negeri menjadi meningkat, terutama untuk bahan mentah seperti karet. Kemudian dengan meningkatnya ekspor, otomatis pendapatan negara juga ikut meningkat.

Masalah utama lain terdapat pada bidang kepegawaian, baik sipil maupun militer. Setelah perang selesai, jumlah pasukan harus dikurangi karena keuangan negara tidak mendukung. Mereka perlu mendapat penampungan apabila pemerintah ingin melakukan program rasionalisasi. Untuk itu pemerintah membuka kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya pada pusat latihan yang memberi pendidikan keahlian untuk memberi mereka kesempatan menempuh karier sipil profesional. Selain itu usaha transmigrasi juga dilakukan, meski demikian masalah kepegawaian belum bisa diselesaikan pemerintah RIS.

Baca Juga :  √ Kasus Pengingkaran Kewajiban Beserta Penjelasannya

Pembentukan APRIS menimbulkan kegoncangan psikologis bagi para TNI. Di sisi lain TNI keberatan bekerjasama dengan bekas musuh. Tapi sebaliknya dari pihak KNIL terdapat tuntutan untuk ditetapkan sebagai aparat negara bagian, dan menolak masuknya TNI dalam negara tersebut.

Sementara, di Kalimantan Barat Sultan Hamid menolak masuknya TNI dan menolak untuk mengakui menteri pertahahan RIS serta menyatakan bahwa dia yang berkuasa di daerah tersebut. Kemudian di Makassar muncul gerakan Andi Aziz di Ambon, dengan nama gerakannya Republik Maluku Selatan (RMS).

Keadaan semacam inisengaja diwariskan oleh kekuatan reaksioner Belanda, dengan bertujuanmempertahankan kepentingan serta membuat kondisi RIS menjadi kacau. apabilausaha ini berhasil, maka dunia Internasional akan menganggap RIS tidak mampumemelihara keamanan serta ketertiban wilayahnya. Di samping disibukkan padasuasana nasional yang tidak stabil akibat bom waktu yang sengaja ditinggalkankolonialis, pemerintah juga masih harus menghadapi pemberontakan DI/TIIKartosuwiryo.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √ Latar Belakang Terbentuknya RIS, Pemerintahan RIS dan Masalah-Masalah RIS, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

baca juga ;