√ Kuasa Hukum Negara : Pengertian, Teori, Kecaman, Kekuasaan

Diposting pada

PengertianKekuasaan Negara

Kekuasaan negara merupakan wewenang yang diberikan pada pemerintah atau penguasa guna mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan oleh negara lain. Pada kenyataannya terlihat bahwa negara mempunyai kekuasaan yang bersifat lain daripada kekuasaan yang dimiliki oleh suatu organisasi yang terdapat di masyarakat seperti : music, perkumpulan olahraga  dan lain-lain.

Kelainan sifat kekuasaan negara tampak pada kekuasaannya untuk menangkap, menahan, mengadili dan kemudian memasukan orang ke dalam penjara, kekuasaan negara di sertai kekerasan dapat menyelesaikan sesuatu pemberontakan, kekuasaan negara untuk mengadakan milisi dan lain-lain.

Berkaitan dengan adanya kekuasaan yang luar biasa itu timbul pernyataan : Mengapa negara memiliki kekuasaan? Maz Weber, menyatakan bahwa hal itu disebabkan karena negara mempunyai monopoli dalam menggunakan kekuatan fisik.

Pertanyaan yang berikut timbul adalah : Mengapa negara memiliki monopoli itu, siapa yang menghalalkannya? Persoalan ini menimbulkan Teori Penghalalan sebagai berikut :

Teori Teokrasi

Bersifat langsung :

Kekuasaan dikembalikan kepada raja dari tuhan atau setidak-tidaknya kepada raja sebagai “anak” dari Tuhan (umpamanya Tenno Heika Jepang sebelum kalah Perang Dunia II).

Bersifat tidak langsung :

Kekuasaan dikembalikan kepada Tuhan secara tidak langsung, yaitu melalui raja dengan seizin Tuhan, seperti Ratu Belanda yang memakai sebutan “bij de Gratie God’s” (raja atas perkenaan Tuhan).

Teori Kekuasaan

  1. Bersifat fisik:  yakni yang kuatlah yang berkuasan (ajaran yang dianut Machiaveli)
  2. Bersifat ekonomis: yakni bahwa yang kaya, yang ekonomisnya kuatlah yang berkuasa, seperti diajarkan oleh Karl Marx.

Teori Yuridis (teori hukum)

  1. bersifat patrimonial (Patrimonium=hak milik)

Pada abad menengah hak milik atas sebidang tanah menimbulkan hak kewibawaan (gezagsrecten), yakni hak untuk memerintah. Para pemilik tanah (leenher) mempunyai hak milik (eigendom) atas tanah, kemudian dipinjamkan pada para pnyewa tanah (leenmannen).

Read More  √ Cara Kerja Enzim : Pengertian, Mekanisme dan Teori

Oleh karenanya leenmannen ini pun lalu mempunyai hak untuk memerintah yang disandarkan kepada hak milik atas tanah. Lambat laun pengertian hak milik lenyap sehingga tinggal kekuasaan raja saja.

Teori yang ketiga ini disebut teori hukum, karena ajaran ini bermaksud memberikan sandaran hukum bagi kekuasaan negara agar dengan demikian power dapat dipandang sebagai hasil dari hukum.

Teori Pemisahan Kekuasaan

Adalah menjadi kebiasaan di Eropa Barat untuk membagi tugas pemerintahan ke dalam tiga bidang kekuasaan, yaitu :

  • Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang;
  • Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang;
  • Kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang (kekuasaan untuk mengadili).

Pemisahan dari ketiga kekuasaan ini sering kita temui dalam sistem ketatanegaraan berbagai negara, walaupun batas pembagian itu tidak selalu sempurna karena kadang-kadang satu sama lainnya benar-benar terpisah bahkan saling pengaruh mempengaruhi.Locke dan Montesquieu. John Locke seorang ahli tata negara inggris adalah orang yang pertama dianggap membicarakan teori ini.

Setengah abad kemudian dengan diilhami oleh pembagian kekuasaan dari John Locke, Montesquieu seorang pengarang, ahli politik dan filsafat prancis menulis sebuah buku berjudul L ‘Esprit des lois (jiwa undang-undang) yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748.

Dalam hasil karya ini Montesquieu menulis tentang Konstitusi Inggris, yangantara lain mengatakan, bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat 3 jenis kekuasaan yang diperincinya dalam : kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini melaksanakan semata-mata dan selengkap-lengkapnya kekuasaan yang ditentukan masing-masing.

Isi ajaran Montesquieu ini adalah mengenai pemisahan kekuasaan negara yang lebih terkenal dengan istilah “Trias Politica” istilah mana diberikan oleh Immanuel Kant.

Istilah Trias Politica berasal dari bahsa yunani yang artinya “Politik Tiga Serangkai”. Menurut ajaran Trias Politica dalam tiap pemerintahan negara harus ada tiga jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah. Pada pokok ajaran Trias Politica isinya adalah :

  • Kekuasaan Legislatif
  • Kekuasaan Eksekutif
  • Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman
Read More  √ Cerita Rakyat Bali

Kecaman Terhadap Montesquieu

Perlu diketahui sekitar tahun 1732 Montesquieu sedang mengembara meninggalkan tanah airnya prancis yang sedang menentang depotisme dari raja Louis XIV. Oleh karena itu jika ia menulis tentang negara Inggris yang agak berlainandengan keadaan yang sebenarnya berlaku di Inggris, maka latarbelakangnya ialah bahwa Montesquieu sendiri ingin menggulingkan kekuasaan absolute yang pada waktu itu berlaku di perancis.

Seorang ahli konstitusi yang perna turut dalam pembuatan beberapa konstitusi dari bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara yaitu Sir Ivor Jennings, dalam bukunya yang berjudul The Law and Contitution membantah pendapat Montesquieu yang dinamakan Trias Politica itu dengan mengatakan : “Juga dalm konstitusi abad XVIII dari kerajaanInggris pemisahan kekuasaan ini tidak tercantum”.

Jadi yang dibentangkan oleh Montesquieu memang tak pernaberlaku dalam sistem pemerintahan Inggris yang parlementer. Selain menyanggah pendapat Montesquieu mengenai berlakunya prinsip Trias Politica dalam sistem ketatanegaraan Inggris, Prof. Jennings juga membicarakan lebih lanjut tentang pemisahan kekuasaan.

Pembagian Kekuasaan

Prof. Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan dalam arti formal. Adapun yang dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian : eksekutif, legislatif,  yudikatif. Sedangkan yang dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah jika kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas.

Ismail Suny juga berpendapat bahwa, pemisahan kekuasaan dalam arti materil paling banyak hanya terdapat di Amerika Serikat, sedangkan di Inggris dan Uni Sovyet terdapat pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Dengan kata lain di Amerika Serikat terdapat separation of power sedangkan di Inggris dan Uni Sovyet terdapat divison of power.

Read More  √Pengertian Kabinet Pemerintah Dan Parlementer: Pengertian, Ciri, Kelebihan Dan Kelemahan

Dengan demikian UUD1945 tidak menganut pemisahan dalam arti materil, akan tetapi UUD 1945 mengenalpemisahan kekuasaan dalam arti formal oleh karena pemisahan kekuasaan itu tidakdipertahankannya secara prinsipial. Jelaslah UUD hanya mengenal divison ofpower bukan separation of power.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √ Kuasa Hukum Negara : Pengertian, Teori-Teori, Kecaman, Kekuasaan, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

baca juga :