√ Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah : Pengertian, Hubungan, Asas dan Pembagian Urusannya

Diposting pada

Pengertian

Pemerintahan pusat merupakan penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden serta menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat ialah pemerintahan secara nasional yang terletak di ibu kota Negara Republik Indonesia.

√ Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah : Pengertian, Hubungan, Asas dan Pembagian Urusannya

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), seperti yang dimaksud di UUD 1945.

Hubungan

  1. Hubungan Struktural

Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Pemerintah Daerah betugas menyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam sistem dan prinsip NKRI. Secara struktural Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. kepala daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas luasnya.

  1. Hubungan Fungsional

Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi serta saling bergantung antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah mempunyai hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, serta fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal ataupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi serta kemampuan daerahnya. Hubungan fugsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang mesti dijalankan oleh pemerintahan pusat serta daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (goog governance).

Asas

  1. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau bisa juga kepada instansi vertikal di wilayah tertentu atau kepada wali kota ataupun bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

  1. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berhubungan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya kekuasaan milik pusat menjadi milik daerah.

  1. Asas Tugas Pembantuan

 Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk menjalankan pemerintahan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi pada Daerah kota atau kabupaten untuk menjalankan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kekuasaan Daerah provinsi.

Pembagian Urusan

  1. Urusan Pemerintahan Konkuren.

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kota atau kabupaten, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi patokan pelaksana otonomi daerah. Pembagian tersebut mencangkup berbagai bidang, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan dan lain lain. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah mesti didasarkan pada efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas dan harus berkepentingan nasional.

Pembagian urusan konkuren kemudian diperjelas dalam tatananan territorial atau wilayah, seperti contohnya dalam lokasi, pusat berwenang pada lokasi lintasi Negara maupun lintas daerah provinsi, sedang provinsi berada pada lintas kabupaten atau kota, sedang untuk tingkat kabupaten atau kota berada pada area dalam kabupaten atau kota.

  1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kekuasaan pusat. Definisi Pusat bila kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan juga menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter ,fiskal dan agama.

Meski sepenuhnya berada ditangan pusat, urusan pemerintahan absolut dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi . Instansi vertical sendiri adalah perangkat kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi, contoh instansi vertikal di daerah adalah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, Contohnya dinas dan badan daerah.

  1. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintah. Urusan tersebut meliputi kerukunan antar umatberagama, pengembangan kehidupan demokrasi, pembinaan ketahanan nasional, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang terletak diwilayah daerah provinsi dan kabupaten atau kota, penanganan konflik social, persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku dan pelaksananan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan pemerintahan daerah(pemda).

Pelaksaan urusan pemerintahan umum merupakan gubernur dan bupati atau walikota di daerahnya masing-masing, dibantu oleh instansi vertikal. Pertanggung jawabannya sendiri, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden lewat menteri dan walikota atau bupati bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √ Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah : Pengertian, Hubungan, Asas dan Pembagian Urusannya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

baca juga :

Read More  √ Hubungan Internasional Indonesia : Pengertian, Tujuan, Asas, Pola dan Sarananya
Read More  √ Hubungan Ham dengan Pancasila
Read More  √ Hakikat Ideologi : Pengertian, Macam dan Fungsinya
Read More  √ Contoh Konflik Sosial : Pengertian, Faktor, Dampak dan Contohnya