Fungsi Sosialisasi Politik

Diposting pada

Pengertian Sosial Politik

Sosialisasi politik merupakan proses interaksi manusia yang memberikan pengaruh terhadap pengetahuan sistem politik, gejala-gejala politik, dan lembaga politik. Dengan adanya pengaruh ini seseorang bisa mengetahui dasar-dasar politik dengan benar.

Fungsi Sosialisasi Politik

Fungsi Sosial Politik


  1. Mengubah,Memelihara, Membentuk, dan Mentransmisikan Kebudayaan Politik Sebuah Bangsa.

Indonesia mempunyai banyak keragaman kebudayaan yang ada pada masyarakat. Keragaman kebudayaan yang dimiliki salah satunya adalah kebudayaan politik. Kebudayaan politik memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam menjaga kelangsungan sistem kemasyarakatan.


  1. Memelihara Kebudayaan Politik Suatu Bangsa

Seperti yang kita tau Indonesia menganut sistem politik demokratis. Hal tersebut berarti dalam melakukan kegiatan atau proses politik, negara dan pemerintah mesti melibatkan masyarakat. Budaya politik awal yang telah berubah sesuai dengan perkembangan zaman perlu dipelihara supaya kebudayaan politik yang sudah terbentuk tidak hilang.

Meskipun kebudayaan politik bisa berubah, ada nilai-nilai dalam kebudayaan politik yang tak berubah terutama yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. Pemeliharaan kebudayaan politik diatur serta dilindungi dalam undang-undang dengan tujuan supaya kebudayaan politik yang sudah terbentuk tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada.


  1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Seseorang Tentang Dunia Politik.

Tidak semua orang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai politik yang sama. Oleh karena itu sosialisasi politik diperlukan dalam menyelenggarakan kehidupan politik di masyarakat. Sosialisasi politik bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang dunia politik yang ada.


  1. Mengajarkan Nilai-nilai Yang ada Di Politik.

Nilai-nilai atau keyakinan yang ada di politik adalah sikap yang dimiliki oleh individu pada sistem politik berserta komponen-komponennya. Nilai-nilai dalam politik mengajarkan masyarakat untuk menjadikan politik itu sebagai suatu budaya. Budaya politik yang ajarkan lewat nilai-nilai yang berlaku dalam politik menjadi suatu orientasi secara psikologis pada sistem politik yang mengalami proses internasilasi diri ke dalam bentuk orientasi secara kognitif, afektif, dan evaluasi.


Tujuan Sosial Politik

  1. Bertujuan Untuk memperluas penahanan dan penghayatan wawasan pada masalah politik.
  2. Politik yang berkembang bisa meningkatkan kualitas berpolitik sesuai aturan hukum yang ada.
  3. Bisa meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya pada pembangunan politik bangsa secara keseluruhan.

Baca Juga :  √ Permainan Outbond

Macam-Macam Sosial Politik


  1. Pendidikan Politik

Pendidikan Politik adalah proses dialogis yang bertujuan supaya anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai, norma serta simbol politik negaranya. Hal tersbut biasa dilakukan lewat kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, atau keikutsertaan dalam berbagai pertemuan formal ataupun informal.


  1. Indoktrinasi Politik

Indoktrinasi Politik adalah proses sosialisasi yang dilaksanakan untuk memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat supaya menerima nilai, norma, dan simbol politik. Hal tersebut biasanya dilakukan secara satu arah dengan memakai cara paksaan psikologis.


Sarana Sosial Politik


  1. Keluarga

Keluarga menjadi sarana tetap dalam contoh sosialisasi primer khususnya di bidang politik, dengan keluarga memperkenalkan cara mencapai kekuasaan dapat dilakukan. Keluarga bagian inti proses pengenalan setiap individu pertama kali didapatkan.


  1. Sekolah

Tahap sosialisasi selanjutnya adalah pada sekolah yang menjadi lembaga pendidikan. Di sekolah siswa diajarkan untuk mempunyai wawasan politik, baik dalam bentuk mata pelajaran ataupun di dalam bentuk aplikasinya. Misalnya pemilihan ketua Osis, MPK, dan lain sebagainya.


  1. Peer groups

Sarana sosialisasi politik bisa di dapatkan di group-group dalam diksuis ilmiah. Peran sareanan penanaman politik di dalam hal tersebut cukup signifikan, lantaran setiap masyarakat akan melaksanakan. Bahkan banyak organisasi-organisasi kampus secara tak langsung menerapkan kajian tentang perpolitikan. Misalnya HMI, PMIIataupun KAMMI yang setiap saat melaksanakan kajian dan pengenalan pada politik.


  1. Media Massa

Saran pengungkapan selanjutnya dilaknasakan dalam media masa, dalam bentuk artikel maupun essay ilmiah mengenai wawasan tentang politik. Kajian dalam media masa ini tidak hanya meliputi online akan namun ofline yang mengulas lebih dalam untuk urusan perpolitikan.


  1. Pemerintah

Saran sentral dan yang paling penting dalam sosialisasi politik ialah pemerintah, lewat sistem kekuasaan yang mengatur masyarakat secara langsung pemerintah wajib memberikan teladan yang baik pada perpolitikan yang di anut negaranya.


  1. Partai Politik

Familiranya, untuk urusan mencapai kekuasaan dilakukan dalam partai politik yang mempunyai fungsi dalam melestarikan budaya politik di negaranya. Dalam kajian partai politik setiap orang yang mau mencapai kekuasaan, khsususnya sistem pemerintahan demokratis seperti Indonesia haruslah lewat partai politik


Permasalahan Politik Di Indonesia

Pemilu merupakan sesuatu yang sangat menentukan dan krusial, karena hasil dari pemilu tersebut akan lahir pemimpin baru yang akan menentukan nasib masyarakat di wilayah tersebut. Munculnya para calon pemimpin ini tidak lepas dari kontribusi partai politik sebagai mesin politik yang menghubungkan calon pemimpin dengan para pemilih yaitu masyarakat. Partai politik yang diusung oleh calon pemimpin merupakan cerminan dari calon pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat nantinya.

Baca Juga :  √Kabut: Pengertian, Jenis, Manfaat dan Prosesnya

Karena antara partai politik dan calon pemimpin pasti memiliki ideologi, visi, misi, cita – cita dan strategi yang sejalan. Dari sana maka akan muncul penilaian – penilaian dari masyarakat tentang partai politik tersebut dan masyarakat dapat menentukan apakah partai politik dan calon pemimpin tersebut layak untuk dipilih dalam pemilu karena telah memenuhi aspirasi pemilih.

Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu yang disebabkan involusi atau stagnannya perkembangan negara ini menyababkan terjadinya anomali dalam gaya berpolitik khusunya dalam menarik masyarakat dan mencoba membangun kembali kepercayaan masyarakat yang telah sampai pada titik jenuh terhadap partai politik. Anomali ini dapat dilihat dari mulai banyaknya partai – partai politik yang melibatkan media dalam berkampanye, lalu tidak sedikit partai politik yang melakukan politik uang yang berdampak pada oligarki partai dan mulai maraknya pencitraan yang dilakukan para elite politik yang berbendera partai politik.


Perkembangan Politik di Indonesia

Masa Prakolonial Indonesia

Sumber-sumber menunjukkan bahwa Nusantara berisikan berbagai entitas politik sejak awal sejarah. Entitas ini berevolusi dari pusat politik di sekitar perorangan di mana kepemimpinannya diwujudkan dalam diri seseorang yang mempunyai ketrampilan tertentu dan kharisma dan juga menyatakan diri sebagai seseroang yang mirip Tuhan dan mempunyai kekuatan supernatural serta didukung oleh tentara dan rakyat yang membayar upeti kepada raja.


Masa Penjajahan Indonesia

Kedatangan bangsa Eropa yang tertarik dengan potensi menjanjikan yaitu perdagangan rempah-rempah adalah salah satu titik balik utama dalam sejarah kepulauan. Memiliki teknologi yang lebih canggih dan persenjataan baru di tangan, orang Portugis dan khususnya orang Belanda, berhasil menjadi pemegang kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh dan mampu mendominasi kepulauan ini serta mulai menciptakan kerangka politik dan batas-batas baru.


Orde Lama Soekarno

Soekarno, presiden pertama Indonesia, adalah ikon perjuangan nasionalis yang melawan para penjajah. Akan tetapi setelah kemerdekaan dicapai, ia memiliki tugas berat untuk memimpin sebuah negara baru yang masih memiliki trauma dari masa lalu dan konflik kekuatan politik dan sosial yang muncul di masa kemerdekaan. Ternyata politisi generasi muda yang tidak punya pengalaman sebelumnya ini kesulitan membimbing negaranya. Keadaan itu memuncak dalam kekacauan pada pertengahan tahun 1960.

Baca Juga :  √ Pendiri Kerajaan Pajang : Sejarah, Letak, Daerah Kekuasaan

Orde Baru Suharto

Suharto, presiden kedua Republik Indonesia, berhasil mengambil kekuasaan pada tahun 1960an di tengah pergolakan yang ada. Pemerintah Orde Baru memerintah Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun dan pemerintahan itu ditandai oleh perkembangan ekonomi (yang mengakibatkan pengurangan kemiskinan yang mengesankan) tetapi juga oleh penindasan dan korupsi. Namun, ketika ekonomi domestik – dasar legitimasi kekuatannya – runtuh pada tahun 1990an, Suharto cepat kehilangan kendali kekuasaan.


Reformasi Indonesia

Setelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama 30 tahun lebih, politik Indonesia mengalami proses pembaruan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia. Periode ini dikenal sebagai periode Reformasi. Tak hanya ditandai oleh perubahan struktural (seperti desentralisasi kekuasaan ke daerah dan pembatasan kekuasaan presiden), tetapi juga ditandai oleh kesinambungan (misalnya korupsi, kemiskinan dan pengelompokan modal di kalangan atas).


Kabinet Indonesia Sekarang

Bagian ini menampilkan daftar anggota kabinet Presiden Joko Widodo yang dinamai Kabinet Kerja, yang diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2014, dan akan memerintah sampai dengan tahun 2019, saat pemilu baru akan diadakan. Presiden Widodo boleh berpartisipasi dalam pemilihan presiden baru pada tahun 2019 karena konstitusi memperbolehkan kepresidenan sampai dua kali masa jabatan (masing-masing lima tahun).


Sikap Masyarakat Terhadap Dunia Politik di Indonesia

Pelaksanaan demokrasi indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana peran dan partisipasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, semakin terlihat jelas. Antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak maju di indonesia.

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan juga peran aktif secara langsung atau tidak langsung, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).
Dengan demikian Partisipasi politik erat kaitanya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. **Budiardjo (2009:367)

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Fungsi Sosialisasi Politik: Pengertian, Tujuan, Macam, Sarana, Masalah, Perkembangan, Sikap, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya,