√ 14 Tugas Kementerian Dalam Negeri

Diposting pada

Pembagian tanggung jawab dan wakil menteri di Pemerintahan

Dalam sidang pleno Pemerintah memutuskan pembagian tanggung jawab antara menteri, untuk kementerian dengan lebih dari satu menteri, wakil menteri serta hari libur untuk menteri.

√ 14 Tugas Kementerian Dalam Negeri

Fungsi dan Tugas Menteri Dalam Negeri

Fungsi kementerian dalam negeri bisa dikategorikan ke dalam 10 bidang utama yaitu :

  • Keamanan serta Ketertiban Umum, untuk menjaga, memelihara dan juga meningkatkan keamanan & ketertiban umum pada ancaman apa pun dan juga untuk menegakkan keamanan internal serta ketertiban umum.
  • Pendaftaran, untuk memastikan tertib manajemen registrasi penduduk sesuai dengan konstitusi Negara yang ada
  • Imigrasi serta Pekerja Asing, untuk memastikan tertib manajemen masalah dokumen perjalanan, masuk atau keluar dari warga negara dan juga warga negara asing serta masalah kelulusan yang sesuai untuk warga negara asing yang tinggal di negara ini sesuai tindakan serta peraturan imigrasi.
  • Manajemen Perhimpunan, bertujuan untuk memastikan tertib pendaftaran organisasi dan juga masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku
  • Anti-Narkoba, untuk mengintensifkan usaha menghentikan pasokan, distribusi serta penyalahgunaan obat-obatan dan juga untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi atas kecanduan narkoba.
  • Kontrol Film, untuk mengatur produksi film serta kegiatan distribusi
  • Manajemen Relawan, untuk memastikan manajemen relawan yang efisien hingga bisa menjaga keamanan dan juga kesejahteraan nasional, selain bertindak sebagai mata dan telinga pemerintah serta melaksanakan kegiatan sosial ekonomi masyarakat &
  • Rehabilitas & Pelaksanaan Hukuman, untuk memastikan penerapan hukuman yang aman dan juga penahanan pelanggar serta untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi pelanggar.

Menteri Pemerintahan Lokal dan Reformasi Publik bertanggung jawab atas analisis, penilaian serta kegiatan penelitian dan juga mengkoordinasikan tujuan penelitian sektoral negara untuk mendukung pengambilan keputusan. Kementerian harus memiliki tugas:

  • Memulai & merumuskan kebijakan, dengan mempertimbangkan keperluan serta aspirasi dari masyarakat
  • Melakukan perencanaan pembangunan dengan berkonsultasi ke Komisi Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Koordinasikan, pantau, dan juga evaluasi efisiensi serta efektivitas kinerja Sektor
  • Memulai & merumuskan kebijakan keamanan internal dengan mempertimbangkan keperluan serta aspirasi masyarakat.
  • Mengkoordinasikan, memantau dan juga mengevaluasi efisiensi serta efektivitas kinerja sektor ini.
  • Mengembangkan secara berkala meninjau peraturan, standar, dan juga pedoman yang tepat untuk mengontrol serta memastikan kinerja yang efektif dari sektor ini.
  • Promosikan penggunaan praktik manajemen modern, sistem serta prosedur untuk memastikan kinerja yang efektif dari sektor ini.
  • Mempromosikan inovasi Teknologi Informasi dan juga aplikasi sistem informasi, serta platform e-service.
  • Melakukan penelitian & pengembangan, pelatihan & pengembangan kapasitas dalam meningkatkan kinerja sektor ini.
  • Mengembangkan strategi dan juga skema mobilisasi sumber daya yang efektif untuk mendukung operasi sektor ini.
  • Bangun & pertahankan jaringan dan kolaborasi yang efektif dengan pemangku kepentingan internasional serta lokal untuk mendukung dalam meningkatkan kinerja sektor ini.
  • Kembangkan & buat kerangka kerja untuk penilaian, adopsi, ratifikasi, serta penerapan protokol internasional, konvensi, perjanjian, piagam, dan sebagainya yang relevan dengan sektor ini.
  • Memberikan kebijakan strategis serta dukungan regulasi untuk operasi sektor ini.
  • Mempromosikan Ghana sebagai negara yang aman, damai dan juga ramah investor.

  • Menteri Urusan Ekonomi Bertanggung Jawab pada Penguasaan Kepemilikan Negara

Menteri Urusan Kebudayaan & Olahraga, menangani masalah di bawah wewenang Departemen Urusan Pemerintah  yang tidak dicakup Perdana Menteri yaitu landasan hukum suprastruktur. Menteri dalam negeri bertanggung jawab pada hal yang berkaitan dengan Dewan, amandemen Perjanjian Internasional serta penunjukan yang terkait dengan Pemerintahan. Dan bertanggung jawab untuk hal-hal lain dibawah mandat Kantor Perdana Menteri selain masalah yang ditangani Menteri Pemerintah Daerah, Reformasi serta Menteri Urusan Ekonomi.

  • Kementerian Luar Negeri

Menteri Perdagangan Luar Negeri & Pembangunan bertanggung jawab dalam hal yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan serta kerjasama pembangunan. Menteri Luar Negeri bertanggung jawab dengan semua hal lain yang dicakup Kementerian Luar Negeri termasuk masalah Arktik.

  • Kementerian Kehakiman

Menteri Transportasi & Komunikasi Berner bertanggung jawab untuk hal yang berkaitan dengan otonomi Kepulauan. Menteri Kehakiman  bertanggung jawab atas hal lainnya di bawah mandat Kementerian Kehakiman.

  • Menteri Keuangan

Menteri Pemerintah Daerah & Reformasi Publik bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan : pemerintah daerah, kebijakan pemberi kerja, personil serta pemerintahan, namun tidak termasuk Sitra Dana Inovasi, fungsi ICT sektor publik, fungsi pengendali keuangan pemerintah dan juga layanan statistik. Menteri Keuangan bertanggung jawab untuk urusan lain yang dicakup oleh Departemen Keuangan.

  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menteri Urusan  Kebudayaan & Olahraga  bertanggung jawab atas hal yang berkaitan dengan Kebijakan Departemen Seni & Budaya serta Departemen Kebijakan Pemuda & Olahraga terlepas dari urusan agama. Menteri Pendidikan bertanggung jawab di bawah mandat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

  • Kementerian Urusan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Lindström bertanggung jawab pada hal yang berkaitan dengan Departemen Ketenagakerjaan & Kewirausahaan serta hal yang menyangkut tenaga kerja publik & layanan bisnis, layanan pekerjaan & integrasi imigran. Menteri Urusan Ekonomi bertanggung jawab pada hal lain yang dicakup Kementerian Urusan Ekonomi dan Ketenagakerjaan.

  • Kementerian Sosial dan Kesehatan

Menteri Urusan Keluarga dan Layanan Sosial Saarikko bertanggung jawab pada hal yang berkaitan dengan Departemen Pengarah Kesehatan & Kesejahteraan Sosial, Departemen Kesejahteraan dan Layanan lain yang tidak ada kaitannya dengan layanan farmasi, koordinasi kesiapan dan juga distribusi pendapatan perjudian. Dan bertanggung jawab pada kesetaraan gender, kesehatan kerja, bantuan pertanian, tunjangan wajib militer, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan perawatan rumah, kompensasi untuk cedera militer, layanan untuk veteran perang cacat, rehabilitasi untuk veteran perang, serta Dewan Penasihat pada Urusan Veteran.

  1. Petugas imigrasi yang ada di luar departemen pemerintah Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab pada kebijakan visa. Mengeluarkan visa dan menerima aplikasi izin tinggal, dan juga deklarasi untuk akuisisi kewarganegaraan. Kementerian Urusan Ekonomi & Ketenagakerjaan bertanggung jawab pada integrasi imigran. Kementerian Perekonomian & Ketenagakerjaan memantau serta mengembangkan migrasi tenaga kerja bersama Kementerian Dalam Negeri.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √ 14 Tugas Kementerian Dalam Negeri, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

baca juga :

Read More  7 Tugas Wewenang MPR : Fungsi Dan Haknya
Read More  √ 4 Prinsip Pancasila
Read More  √ Contoh Pengumuman Layanan Umum : Pengertian Pengumuman, Tujuan, Cara, Macam dan Contohnya
Read More  √ Ciri Umum Teks Prosedur : Pengertian, Ciri, Macam, Struktur, dan Contohnya