√ Wewenang Mahkamah Konstitusi : Pengertian, Sejarah, Tugas dan Fungsinya

Diposting pada

Pengertian

Mahkamah konstitusi adalah lembaga tinggi sebuah negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang wewenang kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.

√ Wewenang Mahkamah Konstitusi : Pengertian, Sejarah, Tugas dan Fungsinya

Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2003 pasal 1. Mahkamah Konstitusi merupakan salah salah satu lembaga negara yang menjalankah wewenang kehakiman yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan.

Sejarah

Mahkamah konstitusi terbentuk berasal dari amandemen konstitusi yang dijalankan MPR di tahun 2001, hal tersebut diikuti dengan pengadopsian constituional count atau Mahkamah Konstitusi. Ide yang dibuat untuk membentuk Mahkamah Konstitusi ini adalah bagian dari perkembangan  mengenai pemikiran hukum di abad 20.

Undang-Undang Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan. Tetapi perubahan ketiga yang berkaitan dengan penantian pembentukan mahkamah konsitusi. Pada perubahan tersebut dilakukan penetapan bahwa mahkamah agung melakukan fungsi dari Mahkamah Konsitusi.

Fungsi tersebut dilaksanakan MA sampai MK terbentuk. Hal ini terdapat pada pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat.

Sesudah Mahkamah Konstitusi terbentuk memiliki aturan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dengan benar, DPR bersama pemerintah bekerja sama untuk membuat Rancangan Undang-Undang tentang Konstitusi. Di 13 Agustus 2003, hasil permusyawaratan dan pembahasan yang detail antara DPR dan pemerintah tentang Mahkamah Konstitusi menghasilkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.

Pada tanggal 15 Agustus 2003, dikeluarkan Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003. Keputusan itu berhubungan dengan Hakim Konstitusi pertama, kemudian pada tanggal 16 Agustus dilaksanakan pembacaan sumpah jabatan oleh para Hakim Konstitusi di Istana Negara.

Adanya Keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Hakim Konstitusi yang dibentuk, maka sejak itu Mahkamah Konstitusi telah terbentuk.

Read More  √ kerajaan Islam Perlak : Hikayat aceh, Kedhidupan Sosial, Budaya dan Perkembangannya

Tugas

– Melaksankan pengujian Undang-Undang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

– Memutuskan permasalahan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

– Membuat keputusan pembubaran partai politik.

– Membuat keputusan mengenai perselisihan hasil pemilu (pemilihan umum).

– Memberikan keputusan pada pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD 1945.

– Mencari bukti mengenai permasalahan dengan tentang pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat.

Fungsi

-Melakukan pengawalan konstitusi di Indonesia. Hal ini maksudnya bahwa Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan penegakan konstitusi sesuai dengan UUD 1945.

– Menjaga dan menjamin saat terjadinya penyelenggaraan konstitusionalitas hukum.

– Melaksanakan pengujian Undang-Undang pada Undang-Undang 1945.

– Membuat putusan sengketa yang terjadi terhadap lembaga negara

– Membuat putusan pembubaran suatu partai politik pada dasar alasan tertentu.

– Jika terjadi sengketa pada hasil pemilu, maka mahkamah konstitusi mempunyai hak memutuskan sengketa tersebut.

Wewenang

  1. Menguji UU Terhadap UUD 1945.

Kewenangan yang paling penting adalah kewenangan yang harus dilakukan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kewenangan untuk melaksanakan pengujian konstitusi undang-undang. yang dapat dikatakan paling banyak di sorotan di dunia ilmu pengetahuan ialah pengujian atas konstitusi Undang-undang. MK (Mahkamah Konstitusi) harus dapat membangun karakter bangsa diera globalisasi sekarang ini, yang mana hukum peradilan harus tegak setegak-tegaknya dengan begitu nilai-nilai pendidikan karakter bangsa dalam segi hukum akan terwujud.

  1. Memutuskan Sengketa Pendapat

Mengenai hal sengketa dalam segala hal kewenangan lembaga konstitusi negara adalah adanya perbedaan pendapat atau pemikiran yang disertai persengketaan  lainnya pada kewenangan setiap lembaga negara tersebut. Hal ini dapat terjadi mengingat sistem hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip check and balances, yang artinya sederajat tetapi saling mengendalikan satu dengan yang lainnya.

  1. Memutuskan Pembubaran Partai Politik

Kebebasan Partai politik dalam berpartai ialah cerminan kebebasan manfaat organisasi dalam masyarakat dan bernegara untuk berserikat yang terdapat pada Pasal 28 ayat (3) UUD 1945. Oleh sebab itu, setiap orang sesuai dengan ketentuan UU bebas mendirikan dan ikut ambil dalam kegiatan parpol. Karena itu, pembubaran parpol bukan oleh anggota partai politik yang berkaitan merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional.

Read More  √Contoh Teks Laporan Hasil Observasi(LHO) : Pengertian, Ciri, Fungsi, Tujuan, Sifat, Struktur, Kaidah dan Contohnya

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √ Wewenang Mahkamah Konstitusi: Pengertian, Sejarah, Tugas dan Fungsinya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

baca juga :