Rusia Negara Sekutu

Diposting pada

Sejarah Negara Rusia

Sementara itu, sejarah Rusia sendiri dimulai sejak tahun 862 M ketika Pangeran Rurik memerintah di Novgorod, Pada tahun 862 bangsa Slavia yang tinggal di utara sekitar Novgorod selalu bertikai satu sama lainnya. Untuk mengakhiri permusuhan, mereka menghubungi tetangganya di utara, yaitu bangsa Skandinavia yang disebut orang Rusia sebagai bangsa Varangian yang dipimpin oleh Rurik. Rurik bersama pasukannya memasuki Novgorod dan menjadi pemegang kekuasaan terhadap orang-orang Rusia.

Penerus Pangeran Rurik, seperti Pangeran Oleg meluaskan pemerintahannya hingga ke wilayah utara dan menguasai Kiev. Pusat pemerintahan dialihkan ke Kiev yang dijadikan sebagai ibukota. Pada awal abad X bangsa Slavia yang sebelumnya terpisah-pisah, seperti Novgorod, Kiev dan lainnya bergabung di bawah pemerintahan Pangeran Oleg dan pemerintahan tersebut disebut Rus.

Pada tahun 988 di masa pemerintahan Vladimir, Kiev Rus memeluk agama Orthodox dari Yunani. Pemerintahan Kiev Rus berkembang baik di bidang ekonomi, perdagangan dan hubungan dengan pemerintahan-pemerintahan yang ada di Eropa Barat dan lainnya. Selain itu berkembang pula bidang pendidikan, antara lain munculnya tulisan bangsa Slavia setelah masuknya agama Orthodox. Huruf tulisan Slavia tersebut diciptakan oleh dua orang pendeta bersaudara, Kiril dan Mefodiy yang disebut “Cyrillic”.

Pada masa pemerintahan Yaroslav Mudry (Yaroslav the Wise), Kiev Rus menjadi salah satu pemerintahan yang besar dan kota Kiev menjadi salah satu pusat kebudayaan terpenting di Eropa. Kemudian pada masa pemerintahan Vladimir Monomakh, cucu Yaroslav Mudry, Kiev Rus mengembangkan hubungan dengan Barat. Akan tetapi, setelah kematian Vladimir Monomakh mulai terjadi perebutan kekuasaan di antara anak-anak dan cucu-cucunya sehingga Kiev Rus terpecah-pecah dan runtuh. Selanjutnya, Kerajaan Kiev Rus berakhir setelah serangan Mongol pada tahun 1237 oleh Batu Khan, cucu Genghis Khan.

Moskow yang saat ini menjadi ibukota Rusia, berdiri pada tahun 1147 oleh Pangeran Yury Dolgoruky. Sementara itu, St. Petersburg didirikan tahun 1703 oleh Kaisar Peter I sebagai kota pelabuhan dan pintu gerbang ke Eropa. Pada masa pemerintahannya, Peter I melakukan reformasi kebijakan dalam dan luar negeri pemerintahan Rusia, antara lain pembaharuan di tubuh angkatan bersenjata, aparatur pemerintahan dan pendidikan. Pada tahun 1712 St. Petersburg dijadikan ibukota Rusia.


  • Tanggal 30 Desember 1922

Soviet Rusia bersama Ukraina dan Belarus dan Federasi Wilayah Kaukasus membentuk Uni Republik Sosialis Soviet. Setelah kematian Lenin tahun 1924, pemerintahan dilanjutkan oleh Joseph Stalin. Tahun 1929-1939 terjadi periode industrialisasi.


  • Tahun 1939-1940

sebagai akibat dari serangkaian aksi politik dan peperangan, beberapa wilayah lainnya bergabung ke Uni Soviet, seperti Belarus barat, Ukraina barat, Moldova, Karelia barat dan kawasan Baltik. Wilayah-wilayah tersebut sebelumnya pernah menjadi bagian Rusia. Sehubungan dengan agresi menentang Finlandia, Uni Soviet  dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa.


  • Tanggal 22 Juni 1941

terjadi perang melawan Jerman. Jerman dan sekutunya berhasil menguasai banyak wilayah, tetapi tidak dapat menguasai Moskow dan Leningrad. Peperangan berakhir bulan Mei 1945. Setiap tanggal 9 Mei Rusia memperingati sebagai Hari Kemenangan atas Jerman pada PD II.

Baca Juga :  Pengertian Iklim

Pertengahan abad XX merupakan era perang dingin antara blok timur yang dipimpin Uni Soviet dan blok barat yang dipimpin Amerika Serikat. Uni Soviet dibantu oleh Pakta Warsawa. Sebagian besar anggaran negara baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat diperuntukan kebutuhan persaingan persenjataan. Beberapa pemimpin Uni Soviet lainnya adalah Leonid Brezhnev, Yuri Andropov dan Konstantin Chernenko.


  • Pada tahun 1985

pimpinan pemerintahan dipegang oleh Mikhail Gorbachev yang menggagas glasnost/keterbukaan dan perestroika/restukturisasi. Akan tetapi, politik tersebut menyebabkan krisis yang mendalam dan kehancuran Uni Soviet, serta peralihan dari sosialis ke kapitalis. Negara-negara bagian Uni Soviet meminta kepada pemerintah pusat untuk menjadi negara berdaulat. Pada tangal 12 Juni 1990 Kongres Wakil Rakyat Soviet Rusia memutuskan Deklarasi pemerintahan berdaulat Soviet Rusia.


  • Pada tanggal 18 Agustus 1991

pihak konservatif Uni Soviet melakukan upaya penyelamatan pemerintahan Soviet yang dilakukan oleh

Komisi Pemerintah Keadaan Darurat (GKCP) Uni Soviet. Tujuannya yaitu mengasingkan Mikhail Gorbachev dari pemerintahan, pembatasan pembentukan demokratisasi 1990-1991 dan pencegahan runtuhnya negara. Akan tetapi tanggal 21 Agustus pada saat aksi massa besarbesaran, GKCP memerintahkan menarik pasukan militer dari Moskow yang menunjukan kegagalan GCPK dalam menjaga kestabilan negara.


  • Pada awal tahun 1990-an

sebagian besar perusahaan diprivatisasi.  Kebijakan ini tidak dapat membantu menutupi utang negara yang jumlahnya sangat besar. Pada bulan Agustus 1998 terjadi kemerosotan nilai mata uang Rusia, rubel tehadap mata uang utama dunia. Devaluasi tahun 1998 sangat menyulitkan kehidupan rakyat Rusia. Mulai tahun 1999 perekonomian Rusia mulai bangkit kembali.


  • Menjelang pergantian tahun 2000

Presiden Boris Yeltsin mengundurkan diri dan digantikan oleh pejabat sementara Vladimir Putin.

Pada pemilihan presiden bulan Maret 2000, Putin terpilih menjadi Presiden Federasi Rusia. Putin berupaya mengembalikan Rusia sebagai negara kuat dan berpengaruh di dunia.

Pada tahun 2000-an pemerintah melakukan serangkaian reformasi  sosial dan ekonomi, seperti perpajakan, pertanahan, dana pensiun, perbankan, ketenagakerjaan, energi listrik dan transportasi kereta api.


Sistem Pemerintahan Rusia

Sistem eksekutif Rusia terbagi menjadi dua cabang, presiden dan paraaparatanya yang berkantor di Kremlin, setelah Boris Yeltsin memindahkan pusat pemerintahan dari Gedung Putih ke Kremlin dan perdana menteri dan kabinet yangberbasis di Gedung Putih. Semenjak pemindahan pusat pemerintahan, secara otomatispemerintahan terpusat di Kremlin, yang sedikit banyak menyerupai fungsi dariPolitburo di masa komunisme. Untuk memudahkan pemahaman mengenai keduacabang ini, maka dalam review ini, cabang pemerintahan yang dipimpin oleh presidendisebut kepresidenan (the precidency ) dan yang dipimpin olehperdana menteri disebut sebagai pemerintahan (the government ).


  • Kepresidenan

Sistem kepresidenan di Rusia terdiri presiden dan para aparatnya, yang seringkali membayangi kinerja pemerintahan yang terdiri dari perdana menteri dankabinetnya. Terdapat lima badan yang merupakan institusi yang berdiri di bawahpresiden secara langsung, yaitu:The Administration Presidential, The Administration of  Affairs, The Kremlin property management department, The Presidential Council, dan TheSecurity Council.The Administration Presidential


Rusia Negara Sekutu

Rusia seringkali tidak memberi syarat seberat AS dalam menjalin kerja sama pertahanan.

Presiden Joko Widodo dan Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: presidenri.go.id) 1

Rusia Negara Sekutu

Demam “Russophobic (fobia Rusia)” tampak menyelimuti sebagian besar negara-negara dunia. Banyak negara-negara di dunia memilih sangat berhati-hati sebelum memutuskan menjalin hubungan dengan pemerintahan Kremlin itu.

Baca Juga :  Pengertian Integrasi Nasional

Di benak banyak orang, Rusia digambarkan sebagai negara yang penuh dengan kekejaman. Film-film spionase dan perang dari Hollywood seringkali menggambarkan negara terluas di dunia itu, sebagai negara yang kerap menghabisi lawannya tanpa memberi ampun sama sekali.

Sikap sadis dan kejam ini, misalnya digambarkan oleh Inggris dalam kasus serangan racun kepada agen ganda di tanah Negeri Ratu Elizabeth. Inggris mengecam tindakan tersebut dan meminta dunia internasional, termasuk Indonesia, untuk menangkal langkah Rusia tersebut.

Meski digambarkan mengerikan, Rusia nyatanya tidak pernah kekurangan teman. Negara-negara seperti Tiongkok, Iran, atau Suriah, terlihat menikmati hubungan mereka dengan Moskow. Pemerintahan di Kremlin pun tampak setia mendukung sahabat-sahabatnya tersebut.

Berteman dengan dunia Barat, seperti Inggris atau Amerika Serikat, memang memberi manfaat. Akan tetapi, jika melihat hubungan Rusia dengan negara sekutunya, perlukah Indonesia juga meningkatkan kemesraan dengan negara tersebut? Apakah Rusia akan menjadi sekutu yang lebih baik bagi Indonesia?


Membangun Kemesraan Jakarta-Moskow

Hubungan diplomatik antara Jakarta dan Moskow, pertama kali terjalin secara resmi pada 3 Februari 1950. Salah satu kerja sama paling awal poros ini adalah soal peremajaan senjata Indonesia. Hubungan ini terus berlanjut melalui lawatan Soekarno ke Moskow.

Pada tahun 1956, Soekarno melakukan kunjungan pertamanya ke ibukota Uni Soviet tersebut. Pemimpin Soviet saat itu, Nikita Khrushchev memberikan dukungan kepada Indonesia untuk membebaskan Irian Barat. Mereka memberikan persenjataan yang cukup untuk membebaskan wilayah tersebut dari genggaman Belanda.


Rusia, Sekutu Lebih Baik?

Presiden Soekarno dan Pemimpin Soviet Nikita Krushchev. (Foto: Time) 2

Hubungan kedua negara lama-kelamaan semakin mesra. Pada tahun 1961, Soekarno melakukan kunjungan kedua kalinya ke Negeri Beruang Merah tersebut. Beberapa pengamat menilai, Soviet saat itu mengharapkan Indonesia dapat menjadi sekutu mereka, baik dari segi militer maupun ideologi.

Mesranya Jakarta dan Moskow ini disinyalir membuat Washington kebakaran jenggot. Di tengah upaya mereka mengurangi pengaruh komunisme di Asia, Indonesia justru menjalin kemesraan dengan Soviet yang saat itu mengusung ideologi berbau komunis. Beberapa sejarawan menyebut, inilah yang menyebabkan Soekarno ditarget CIA untuk dilengserkan.


Sahabat Yang Setia

Beberapa negara yang kerap diidentikkan dengan negara pecahan Uni Soviet ini, misalnya adalah India, Iran, Suriah, Kuba, atau Tiongkok. Beberapa negara memang menjalin hubungan baik dengan Rusia karena kepentingan politik tertentu. Hal serupa berlaku bagi Rusia, mereka menjalin hubungan dengan negara tertentu umumnya untuk membendung pengaruh AS di wilayah tersebut.

Meski diwarnai kepentingan, nyatanya Moskow tergolong sekutu yang setia bagi negara-negara tersebut. Berbagai rezim mampu bertahan karena mendapat restu dari Kremlin. Salah satu yang paling mengemuka adalah rezim Bashar Al-Assad di Suriah

Rezim Assad di Suriah seolah tidak tergoyahkan. Ada banyak kelompok milisi pemberontak yang menginginkan Assad jatuh, nyatanya rezim itu tidak juga tumbang. Hal ini disebut-sebut karena dukungan Kremlin terutama dalam bentuk persenjataan untuk melawan para pemberontak.

Di luar Suriah, Rusia juga tergolong rajin membantu India. Negara yang terletak di Asia Selatan itu telah menikmati alat-alat perang Rusia sejak tahun 1947. Rusia juga membantu India dengan menggunakan hak veto dalam isu Kashmir di PBB.

Baca Juga :  Dampak Globalisasi Banding Politik

Pemerintahan di Kremlin juga cenderung lebih stabil ketimbang adidaya lain di Gedung Putih. Rusia cenderung jarang mengalami perubahan kebijakan ekstrem seperti AS. Di AS, pergantian rezim dari satu partai ke partai lainnya dapat mengubah kebijakan luar negeri secara drastis.


Kerja Sama Militer yang Lebih Untung

Seorang pejabat tinggi militer AS, Jenderal Joseph L. Votel pernah mengungkap bahwa Negeri Paman Sam ini terancam kehilangan pengaruhnya di hadapan banyak negara. Hal ini dikarenakan banyak negara memilih untuk membeli senjata dari Rusia. Menurut pejabat tersebut, kondisi ini terjadi karena harga senjata dari negara tersebut lebih murah ketimbang buatan AS.

Selain lebih murah, Kremlin juga umumnya memberikan persyaratan lebih mudah kepada negara pembeli. Berbeda dengan Washington, Moskow cenderung tidak memberikan pra-syarat politik tertentu kepada negara yang akan membeli senjata mereka.

Sementara AS, umumnya memberikan persyaratan politik seperti penegakan HAM atau demokrasi sebelum memberi bantuan militer. Persyaratan ini pernah beberapa kali menyulitkan Indonesia untuk mendapatkan senjata dari Negeri Paman Sam.

Menlu Indonesia Retno Marsudi dan Menlu Rusia Sergey Lavrov. (Foto: AFP) 3

Indonesia misalnya, pernah ditimpa embargo oleh AS pada tahun 1995 hingga 2005. Hal ini dilakukan karena Indonesia dianggap telah melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur.

Hal ini berbeda dengan Rusia. Mereka cenderung tidak begitu mempedulikan persyaratan politik, seperti penegakan HAM ala AS. Moskow seringkali tampak bermurah hati dalam melakukan jual beli senjata dengan Indonesia.

Sikap “murah hati” Rusia ini terlihat misalnya saat di tahun 1950-an. Indonesia amat membutuhkan persenjataan baru, karena peralatan tempur Indonesia saat itu masih tergolong sisa Perang Dunia II. Indonesia sempat memberikan proposal kepada AS, namun ditolak karena khawatir akan digunakan untuk melawan Belanda. Proposal ini kemudian dialihkan ke Rusia yang masih berada di bawah bendera Uni Soviet.

Berbeda dengan AS, Soviet menyanggupi proyek peremajaan senjata Indonesia tersebut. Tidak hanya menyanggupi permintaan, Soviet juga membantu pengembangan teknologi dan pengetahuan Indonesia di bidang militer.

Sikap ini ternyata terus berlanjut dalam beberapa kesempatan. Dalam kesepakatan pembelian pesawat Sukhoi beberapa waktu lalu misalnya, tidak banyak persyaratan politik yang diminta oleh Negeri Beruang Merah tersebut.

Tidak hanya persyaratan yang mudah, negara terluas di dunia tersebut juga memberikan transfer pengetahuan kepada Indonesia dalam penggunaan alutsista itu. Hal ini berbeda dengan AS yang tergolong pelit melakukan transfer pengetahuan.

Negara tersebut juga membebaskan Indonesia untuk membangun tempat pemeliharaan suku cadang di tanah air. Hal ini tergolong amat menguntungkan bagi Indonesia. negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam misalnya, menggunakan Sukhoi dari Rusia. Pemeliharaan suku cadang kedua negara tersebut bisa dilakukan di Indonesia, sehingga memberikan keuntungan tersendiri.


demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Rusia Negara Sekutu : Sejarah, Sistem Pemerintahan, Membangun Kemesraan, Lebih Baik, Sahab yang Setia, Kerja Sama, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.