Masa Kemerdekaan

Diposting pada

Latar Belakang Perjuangan Kemerdekaan

Perang Pasifik semakin berkecamuk. Tentara sekutu di bawah pimpinan Amerika serikat semakin mantap, sementara Jepang mengalami kekalahan di mana-mana. Pasukan Jepang yang berada di Indonesia bersiap-siap mempertahankan diri. Selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945, Indonesia dibagi dalam dua wilayah kekuasaan berikut.

  1. Wilayah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Makasar, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian
  2. Wilayah Komando Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta, meliputi Jawa, Madura, Sumatra dan Pusat komando untuk seluruh kawasan Asia Tenggara terdapat di Dalat (Vietnam).

Serangan tentara sekutu sudah mulai diarahkan ke Indonesia. Setelah menguasai Pulau Irian dan Pulau Morotai di Kepulauan Maluku pada tanggal 20 Oktober 1944. Jendral Douglas Mac Arthur, Panglima armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, menyerbu Kepulauan leyte (Filipina). Penyerbuan ini adalah penyerbuan terbesar dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 25 Oktober 1944 Jenderal Douglas Mac Arthur mendarat di pulau Leyte.

Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengijinkan pengibaran bendera Merah Putih di samping bendera Jepang. Lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dikumandangkan setelah lagu kebangsaan Jepang Kimigayo.


Persiapan Proklamasi

Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sudah sangat terdesak. Angkatan perang Amerika Serikat sudah tiba di daerah Jepang sendiri dan secara teratur mengebom kota-kota utamanya. Ibukotanya sendiri, Tokyo, boleh dikatakan sudah hancur menjadi tumpukan puing.

Dalam keadaan terjepit, pemerintah Jepang memberikan “kemerdekaan” kepada negeri-negeri yang merupakan front terdepan, yakni Birma dan Filipina. Tetapi kemudian kedua bangsa itu memproklamasikan lagi kemerdekaannya lepas dari Jepang. Adapun kepada Indonesia baru diberikan janji “kemerdekaan” di kelak kemudian hari. Dengan cara demikian Jepang mengharapkan bantuan rakyat Indonesia menghadapi Amerika Serikat, apabila mereka menyerbu Indonesia.

Dan saat itu tiba pada pertengahan tahun 1945 ketika tentara Serikat mendarat di pelabuhan minyak Balikpapan. Dalam keadaan yang gawat ini, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa membentuk sebuah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Junbi Cosakai). Badan itu beranggotakan tokoh- tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia dari segenap daerah dan aliran dan meliputi pula Soekarno- Hatta.


Pembentukan dan Perkembangan Awal RI


  • Proklamasi dan Kehidupan Politik

Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan- persiapan di rumah Ir. Soekarno di Pegangsaan Timur 56 untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lebih kurang 1000 orang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting itu. Pada pukul 10 kurang lima menit Hatta datang dan langsung masuk ke kamar Soekarno.

Kemudian kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan, dan acara segera dimulai tepat pada jam 10 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani bersama dengan Moh. Hatta : Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang itu mereka menghasilkan beberapa keputusan penting berikut.

  1. Mengesahkan UUD yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Junbi Cosakai (yang sekarang dikenal dengan nama UUD 1945)
  2. Memilih Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
  3. Dalam masa eralihan Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden dan wakil presiden memanggil beberapa anggota PPKI beserta golongan cendekiawan dan pemuda untuk membentuk “Komite Nasional Indonesia Pusat” (KNPI). KNPI akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebelum terbentuknya DPR hasil pilihan rakyat.

Baca Juga :  Pengertian Pendidikan

Sejak hari itu sampai awal September, Presiden dan wakil Presiden membentuk kabinet yang sesuai dengan UUD 1945 dipimpin oleh Presiden sendiri dan mempunyai 12 departemen serta menentukan wilayah RI dari Sabang sampai Merauke yang dibagi menjadi 8 propinsi yang masing- masing dikepalai oleh seorang Gubernur. Propinsi-propinsi itu adalah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara).


  • Kehidupan Ekonomi

Pada zaman pendudukan Jepang, seluruh potensi ekonomi Indonesia diarahkan kepada kepentingan perang. RI yang baru berdiri mewarisi keadaan ekonomi yang sangat kacau dari zaman pendudukan Jepang itu. Inflasi yang hebat diwarisi oleh negara yang baru berumur beberapa hari itu. Sumber inflasi adalah beredarnya uang rupiah Jepang secara tidak terkendali, sedangkan Republik belum dapat menyatakan bahwa uang Jepang tidak berlaku, karena belum memiliki uang sendiri sebagai penggantinya.

Kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan bea masuk sangat kurang, sedangkan p[engeluaran negara semakin bertambah. Untuk sementara waktu, Pemerintah mengambil kebijaksanaan mengakui beberapa macam uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI yakni : uang De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda dan uang Jepang. Keadaan yang sulit ini ditambah lagi dengan dilakukannya blokade laut oleh Belanda.

Sambutan dari rakyat sehingga jumlah uang terkumpul meliputi 500 juta rupiah. Jumlah sebanyak ini tentu menambah kas pemerintah dan juga menunjukkan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah dan aparatnya. Dalam pada itu pihak serikat mengumumkan berlakunya uang NICA sebagai pengganti uang Jepang. NICA adalah Netherlands Indies Civil Administration, yang merupakan pendahulu dari pada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ingin kembali ke Indonesia.

PemerintAh menyarankan kepada rakyat untuk tidak menggunakan uang NICA sebagai alat pembayaran. Selanjutnya pemerintah pada bulan oktober 1946 mengeluarkan uang kertas RI yang terkenal dengan nama ORI. Karena uang Jepang telah merosot harganya maka nilai tukarnya disesuaikan, yaitu 1000 rupiah uang Jepang ditukar dengan 1 rupiah uang ori. Dalam pada itu ekonomi Indonesia semakin payah. Pendapatan Pemerintah tidak sebanding dengan pengeluaran.


  • Kehidupan Sosial Budaya

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 terjadi perubahan kehidupan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia. Susunan masyarakat kolonial Hindia Belanda, menempatkan golongan Belanda sebagai warga negara kelas satu, kemudian diikuti oleh golongan Timur, dll) dan terakhir barulah golongan pribumi Indonesia sebagai warganegara kelas III. Pada zaman pendudukan Jepang, Jepang muncul sebagai warga negara kelas I.

Kaum pribumi Indonesia naik menjadi warga negara kelas II, sedangkan golongan cina dan Indo Eropa merosot menjadi kelas III. Kemerdekaan Indonesia telah mengangkat orang Indonesia menjadi warga negara kelas I, tetapi Republik Indonesia tidak membedakan ras (warna kulit), keturunan, keyakinan agama dan kesukuan. Seluruh rakyat mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama pula. Indonesia merdeka tidak mengenal adanya warganegara kelas I, kelas II maupun kelas III seperti zaman Hindia Belanda maupun zaman pendudukan Jepang. Para pemeluk agama dan kepercayaan mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya dalam negara Republik Indonesia.


Masa Kemerdekaan Tahun 1945-1950-An

Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 tepat pukul 10.00 WIB di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Ir. Soekarno dan didampingi oleh Drs. Moh. Hatta yang kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud dan juga Cudanco Latief Hendradiningrat serta diiringi dengan nyanyian lagu Indonesia Raya lalu diteruskan oleh sambutan Walikota Suwiryo dan juga Dr. Mawardi. Proklamasi berlangsung dengan sederhana, tetapi penuh khidmat serta dihadiri oleh ±1.000 orang terdiri atas para pemimpin bangsa, kelompok pemuda para pejuang dan juga rakyat yang mengetahui peristiwa tersebut.

masa kemerdekaan

Pernyataan proklamasi mempunyai arti yang sangat penting untuk bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan titik puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, lepas dari belenggu para penjajah asing dan juga lainnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan proklamasi ini, bangsa Indonesia bisa menentukan hidupnya sendiri sesuai dengan harkat dan juga martabat, serta sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan ini proklamasi membawa perubahan yang besar didalam kehidupan bangsa Indonesia.

Baca Juga :  Asas Pemilu

Perumusan Teks Proklamasi

berkat jasa Ahmad Soebarjo pertemuan diadakan di rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol No.1 Jakarta demi untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi. Menjelang tanggal 17 Agustus 1945 pagi teks proklamasi dirumuskan oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan juga Ahmad Soebarjo yang disaksikan oleh Sayuti Melik, B.M Diah , Sukarni, dan juga Sudiro.

Naskah proklamasi yang ditulis tanggan oleh Soekarno dibacakan di depan peserta rapat. Yang kemudian mendapat persetujuan dan juga siapa yang menandatangani teks tersebut lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Disetujui pula bahwa proklamasi dilaksanakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta.


Penataan Kehidupan Ekonomi Pemerintahan Indonesia

Bangsa Indonesia perlu berbenah diri dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara dengan tujuan mensejahterakan kehidupan rakyat. Ada beberapa upaya pemerintah dalam menata kehidupan berbangsa dan  juga bernegara diantaranya sebagai berikut:


  1. Kondisi Ekonomi Awal Kemerdekaan

Di awal kemerdekaaan, kehidupan ekonomi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan hal ini dikarenakan:

  • Mewarisi sistem ekonomi dari Jepang
  • terjadinya inflasi yang dikrenakan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali
  • Kas negara yang kosong
  • Tidak seimbangnya pemasukan serta pengeluaran negara.
  • Blokade ekonomi oleh Belanda karena perhitungan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan bisa merobohkan RI.

Dalam rangka untuk membangun kepercayaan rakyat serta membangun ekonomi yang sehat pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan-tindakan berikut:

  • Menetapkan tiga mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan juga mata uang Jepang.
  • Dalam mengatasi kesulitan moneter dengan persetujuan BP-KNIP, Menteri Keuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman nasional yang kemudian akan dibayarkan kembali selambat-lambatnya 40 tahun.
  • Pada 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang Oeang Repoeblik Indonesia atau ORI. Hal ini dikarenakan tanggal 6 Maret 1946, Panglima Sekutu mengumumkan berlakunya uang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di daerah-daerah yang diduduki Serikat untuk pengganti uang Jepang.
  • Pembentukan Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946 yang bertugas dalam mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia.

  1. Menembus Blokade Ekonomi

Untuk menembus blokade ekonomi musuh, Pemerintah RI melakukan berbagai usaha dalam mematahkan blokade ekonomi tersebut. Usaha yang dilakukan diantaranya :

  1. Memberikan batuan beras kepada pemerintah India yang pada saat itu sedang dilanda kelaparan dengan berdasarkan kepada segi kemanusiaan. tetapi, secara politik tindakan tersebut menegaskan kehadiran Republik Indonesia di dunia.
  2. Mengadakan hubungan dagang secara langsung dengan luar negeri, diantaranya dengan perusahaan swasta Amerika yakni BTC (Banking and Trading Corporation) suatu badan perdagangan semi pemerintah yang dipimpin oleh Sumitro Djoyohadikusumo.
  3. Mengalihkan kegiatan perdagangan dari pulau Jawa ke pulau Sumatera. Seperti misalnya, hasil karet dari Sumatera di ekspor ke wilayah Singapura.
  4. Membentuk perwakilan resmi di Singapura pada tahun 1947 yang diberi nama Indonesia Office (indof) yang bertugas memperjuangkan kepentingan luar negeri Indonesia, menembus blokade Belanda dan juga perdagangan barter. Badan ini digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menembus blokade ekonomi oleh Belanda

  1. Konsep Ketahanan ekonomi.

Pemerintah membuat konsep-konsep penanggulangan masalah ekonomi pada bulan februari 1946 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. konferensi ekonomi diselenggarakan pada bulan Febuari 1946 yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat didalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak dan juga menghasilkan:
  • Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi lokal warisn Jepang serta menggantikannya dengan sistem sentralisasi.
  • pemerintah menangani Bahan makanan secara sentral oleh organisasi Pengawas Makanan Rakyat yang kemudian berubah nama menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM).
  • dalam meningkatkan produksinya semua perkebunan akan diawasi oleh pemerintah.
  1. konferensi ekonomi kedua diadakan pada tanggal 6 Mei 1946 di Solo yang membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendali harga, distribusi dan juga alokasi tenaga manusia.
  1. Planing Bcard (Badan perancang ekonomi) dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun. LaluJ Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal bernama Kasimo Plan, isinya :
  • Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
  • Pencegahan penyembelihan hewan pertanian
  • Penanaman kembali tanah kosong
  • Pemindahan penduduk (transmigrasi) sebanyak 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 1-15 tahun.
  1. Pengusaha swasta didorong pemerintah untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional. Menggiatkan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) sebagai organisasi perusahaan swasta yang telah didirikan sejak zaman Jepang diantaranya PTE (Persatuan Tenaga Ekonomi), Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia, Gabungan Perusahaan Perindustrian, Gabungan dan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida).
Baca Juga :  Makna Proklamasi

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia


  • Usaha Belanda Untuk Menghancurkan RI

Untuk mendapatkan bantuan dari rakyat di daerah-daerah yang diduduki musuh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Sumner Welles menyatakan bahwa apabila Sekutu menang dalam perang, maka semua bangsa yang terjajah akan merdeka. Pernyataan ini ternyata tidak sama dengan pernyataan Ratu Wilhelmina pada tanggal 6 Desember 1942 yang hanya berupa janji bahwa sehabis perang Kerajaan Belanda akan ditata kembali atas dasar kemauan bebas untuk menjadi peserta dalam kerajaan susunan baru yang terdiri atas Nederland, Indonesia, Suriname, dan Curacao.

Sesuai dengan politik tersebut, maka setelah Jepang menyerah, Belanda berkeinginan kembali ke tanah jajahannya. Belanda mengira bahwa dengan mudah akan dapat kembali ke Indonesia dengan jalan membonceng Sekutu. Perkiraan Belanda ini pun ternyata meleset karena ternyata tidak mungkin dengan mudah dapat menjajah Indonesia kembali.


  • Perjuangan Diplomasi untuk Mempertahankan Kemerdekaan RI

Kabinet pertama Republik Indonesia bersifat Kabinet Presidentil dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri sebagai Perdana Menteri dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden membubarkan Kabinet Pertama dan membentuk kabinet baru yang bersifat parlementer dengan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.

Perundingan pertama penyelesaian perselisihan Indonesia-Belanda dilakukan antara Van Mook dengan Sutan Syahrir dengan pimpinan Letnan Jenderal Christison yang terjadi pada tanggal 17 November 1945. Perundingan ini gagal. Pada tanggal 2 Februari 1946, tiba di Jakarta duta besar Inggris untuk Amerika Serikat Sir Archibald Clark Kerr yang ditugaskan ke Indonesia untuk membantu penyelesaian perselisihan Indonesia-Belanda sebelum memangku jabatannya sebagai duta besar di Amerika.


  • Kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara RIS tidak sampai satu tahun umurnya. Sejak Proklamasi bangsa Indonesia menghendaki negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Bentuk Negara Federal bagi rakyat Indonesia tidak sesuai dengan cita-cita kebangsaan dan tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi.

Di samping itu, pembentukan RIS dengan 16 negara bagian dipandang oleh bangsa Indonesia sebagai hasil dari politik devide et impera yang selalu dilakukan oleh Belanda. Di mana-mana terdengar pernyataan rakyat yang dengan tegas menuntut pembubaran RIS dan kembali kepada negara kesatuan. Berdasar hasrat dan desakan rakyat Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus

1950 RIS dihapuskan dan dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu juga Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia.


demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Masa Kemerdekaan Indonesia : Pembentukan, Perkembangan, Perjuangan, Perumusan Teks, Penetaan Kehidupan, Latar Belakang Perjuangan,  semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semua.