√Asas Hukum Tata Negara: Pengertian,Tujuan,Fungsi,Dan Asas-asas.

Diposting pada

Pengertian

Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur tentang norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal berhubungan kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, serta hubungan alat perlengkapan negara tersebut.

√Asas Hukum Tata Negara: Pengertian,Tujuan,Fungsi,Dan Asas-asas.

Tujuan

  1. Menyebarluaskan pengertian-pengertian baru yang terkandung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amandemen.
  2. Mendorong supaya muncul kesadaran warga negara Indonesia akan hak dan kewajiban asasinya sebagai subjek Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Membantu para pemula memahami garis besar ruang lingkup ilmu pengetahuan tentang Hukum Tata Negara.
  4. Mengakrabkan masyarakat Indonesia dengan pengetahuan tentang Hukum Tata Negara.
  5. Mendorong perkembangan lebih lanjut Studi tentang Hukum Tata Negara di Indonesia.

Fungsi

  1. HukumTata Negara sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat
  2. Hukum Tata Negara sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin
  3. Hukum Tata Negara sebagai sarana penggerak pembangunan
  4. Fungsi kritis dari hukum tata Negara adalah daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur penegak hukum termasuk yang ada di dalamnya

Asas

1.Asas Pancasila

Asas pancasila adalah sumber hukum materil karena itu setiap pengaturan isi peraturan perundangan tidak boleh bertentangan pada Pancasila dan bila terjadi maka peraturan tersebut harus segera dicabut.

Pancasila sebagai asas Hukum Tata Negara bisa dilihat dari:

  1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Ke-1).
  2. Asas Prikemanusiaan (Sila Ke-2).
  3. Asas Kebangsaan (Sila Ke-3).
  4. Asas Kedaulatan Rakyat (Sila Ke-4)

e .Asas keadilan (Sila Ke-5)

2.Asas Kedaulatan Rakyat

Dalam Hukum Tata Negara pengertian kedaulatan bisa relatif, maksudnya bahwa kedaulatan itu tidak hanya dikenal pada negara-negara yang memiliki kekuasaan penuh keluar dan kedalam tapi juga dapat dikenakan kepada negara-negara yang berhubungan pada sebuah perjanjian yang berbentuk traktat atau dalam bentuk konfederasi atau federasi.kedaulatan tersebut tidak terpecah-pecah karena dalam suatu negara hanya ada satu kekuassan yang teringgi.

Kedaulatan rakyat adalah bahwa rakyatlah yang memiliki wewenang yang tertinggi yang menentukan segala wewenang dalam negara kedaulatan rakyat diwakilkan pada MPR, kekuasaan majelis itu nyata dan ditentukan oleh UUD tapi oleh karena majelis merupakan sebuah badan yang besar dan lamban sifatnya maka ia menyerahkan lagi kepada badan-badan yang ada dibawahnya.

3.Asas Negara Hukum

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga Negaranya. Keadilan adalah syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan perlu di ajarkan rasa susila pada setiap manusia supaya dia menjadi warga Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada bila peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

4.Asas Pembagian Kekuasaan

Pengertian pembagian kekuasaan beda dari pengertian pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan artinya bahwa kekuasaan Negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya ataupun fungsinya. Kenyataan menunujukan bahwa sebuah pemisahan kekuasaan murni tidak bisa dilaksanakan. Karena itu pilihan jatuh kepada istilah pembagian kekuasaan yang artinya bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, namun tidak dipisahkan. Hal  membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian tersebut dimungkinkan adanya kerjasama.

  1. Asas Negara Kesatuan

Salah satu cara untuk menjaga keutuhan negara ini yakni dengan membentuk hukum tata negara yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Terkandung dalam UUD 1945, pasal 1 ayat (1) sudah ditegaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Setiap hukum tata negara  yang hendak dibentuk harus memperhatikan pada hal ini.

Tidak dibenarkan adanya materi di dalam hukum tata negara yang mempunyai peluang untuk memecah belah bangsa ini. Oleh sebab itu, salah satu tahapan kebijakan publik adalah menguji kebijakan publik, semata untuk mencegah supaya kebijakan publik tersebut berpotensi menjadi penyebab konflik sosial.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √Asas Hukum Tata Negara: Pengertian,Tujuan,Fungsi,Dan Asas-asas, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

baca juga ;

Baca Juga :  √Bentuk Bela Negara: Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Manfaatnya
Baca Juga :  √Apa itu Lembaga: Pengertian, Fungsi dan Jenisnya
Baca Juga :  √Ancaman Non Militer : Pengertian dan Contohnya
Baca Juga :  √Masa Kemerdekaan: Masa, Perumusan Proklamasi, Dan Penataan Kehidupan Ekonomi