Tujuan Kebijakan Pemerintah

Pengertian Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah adalah sebuah keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud serta tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Definisi Kebijakan Pemerintah

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasaYunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat,suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Sedangkan kata publik (public) sendiri sebagian mengartikan negara.

Salah satau definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan public dapat didefinisikan sebagai “hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya”.  Definisi lain diberikan oleh Thomas R Dye mengatakan “bahwa kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri”.

Carl Friedrich (1963) mendefinisikan kebijakan publik sebagai arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Namun demikin dalam mendefinsikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Tujuan Kebijakan Pemerintah

• Untuk menciptakan suatu ketertiban di lingkungan masyarakat
• Untuk melindungi sebuah hak-hak pada masyarakat
• Untuk menciptkan suatu ketenteraman dan kedamaian di lingkungan masyarakat.
• Untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan di masyarakat.
  

  ---

Sifat-sifat Kebijakan Pemerintah

• Bersifat Distributif

Pada Kebijakan yang satu ini yang sifatnya distributif dalam Membagi dan mengalokasikan suatu sumber-sumber material yang telah didapatkan lalu dibagikan kepada masyarakat luas.

Contohnya: pada Kebijakan pemerintah dalam memberi kartu sehat kepada penduduk tidak mampu.

• Bersifat Ekstraktif

Kebijakan yang satu ini yaknin artinya berupa dalam suatu penyerapan suatu sumber-simber material dari masyarakat luas.

Contohnya :Pada kebiajakan bea cukai pada tembakau.

• Bersifat Regulatif

Pada kebijakan yang satu ini yakni sebuah Kebijakan yang berisikan sejumlah suatu peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga negara ataupun penyelenggara untuk menciptakan sebuah ketertiban,kelancaran.

Contohnya :Pada kebijakan dalam menetapkan suatu UMR

Macam-macam Kebijakan Pemerintah

• Uang

Uang mempunyai peranan penting dalam menetukan kegiatan ekonomi masyarakat sebuah negara. Sudah sejak lama para ahli ekonomi sepakat bahwa uang dapat berakibat baik bagi perekonomian, Namun uang kadang-kadang juga bisa berakibat buruk bagi perekonomian, dan para ahli ekonom juga sepakat bahwa uang yang tersedia dalam perekonomian sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kesetabilan dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Uang merupakan benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat pelantara tukar menukar dalam perdagangan. Fungsi uang dalam perekonomian yaitu:

• Sebagai alat pertukaran sebuah barang.
• Sebagai pengukur nilai sebuah barang.
• Sebagai perhitungan dan akuntansi pada barang.
• Sebagai penyimpan nilai sebuah barang.
• Sebagai instrumen term of payment

Motif orang mennyimpan uang ialah:

• Motif transaksi sebuah barang.
• Motif berjaga-jaga .
• Motif spekulasi.
  

  ---

• Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga umum barang dan jasa secara terus menerus akibat dari tak ada keseimbangan arus barang dan arus uang.

Sebuah negara yang mengalami inflasi memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

• Harga barang pada umumnya dalam kondisi naik secara terus menerus.
• Arus barang relatif sedikit .
• Arus uang yang beredar melebihi kebutuhan
• -nilai uang (daya beli uang) menjadi turun

Pencegahan inflasi telah lama menjadi salah satu tujuan utama dari kebijaksanaan ekonomi makro pemerintahan dan bank sentral dinegara manasaja. Hal tersebut disebabkan inflasi dianggap sebagai suatu yang tidak diinginkan dan inflasi memberi pengaruh yang tidak baik ppada distribusi pendapatan (masyarakat berpendapat rendah akan menderita), kegiatan pinjam meminjam (pemberi pinjaman beruntung, peminjam merugi), spekulasi serta persaingan dalam perdagangan internasional.

• Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah ( Bank Sentral ) untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sejak tahun 1945, kebijakan moneter hanya dipakai sebagai kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitaas ekonomi jangka pendek. Adapun kebijakan fiscal dipakai dalam pengendalian ekonomi jangka panjang. Tapi pada saat ini kebijakan moneter merupakan kebijakan utama yang dipakai untuk pengendalian ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, pemerintah bisa melakukan kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar.

Easy Money Policy, yakni kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan cara :

• Memberikan kredit Murah.
• Menurunkan tingkat suku bunga.
• Menurunkan cadangan Kas Negara.
• Membeli surat-surat berharga .

Tight Money Policy, yakni kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara :

• Membatasi pemberian kredit barang dan jasa.
• Menjual surat berharga .
• Menaikan suku bunga .
• Menaikan cadangan kas .

Jadi cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi inflasi adalah lewat kebijakan uang kertas, kebijakan fiscal, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan internasional dan kebijakan harga.

• Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal pada prinsipnya adalah kebijakan yang mengatur mengenai penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dari pajak, penerimaan bukan pajak dan bantuan atau pinjaman dan luar negeri.

Selain itu, pengeluaran dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu pengeluaran yang bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang dan pengeluaran yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal adalah kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Tujuan Kebijakan Pemerintah : Pengertian, Definisi, Sifat, Macam, Beserta Contohnya,  semoga artikel ini bermanafaat bagi anda semua.