√ Tugas dan Wewenang MPR : Pengertian, Hak, Kewajiban dan Fungsinya

Diposting pada

Pengertian

MPR(Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan lembaga tertinggi di negara Indonesia yang strukturnya dibentuk dari pemilihan langsung legislatif, bersamaan dalam penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

√ Tugas dan Wewenang MPR : Pengertian, Hak, Kewajiban dan Fungsinya

Tugas dan Wewenang

  1. Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang

Tugas dan wewenang dari lembaga MPR yang pertama ialah mengubah serta menetapkan undang-undang dasar. Seperti kita ketahui, undang-undang dasar atau yang kita kenal dengan nama UUD 45 adalah salah satu landasan Negara yang mempunyai semboyan bhinneka tunggal ika ini. Walaupun begitu, terkadang perubahan dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan dan pula perkembangan jaman dan perkembangan yang terjadi secara luas di lingkungan masyarakat. Karena itu, telah menjadi tugas dan juga wewenang MPR untuk melakukan proses perubahan dan pula penetapan undang-undang dasar 1945.

  1. Melantik Presiden dan Wakil Presiden

Tugas lainnya yang dimiliki oleh MPR ialah tugas melantik presiden dan wakil presiden yang baru. Ya, sebagai suatu Negara demokrasi yang dipimpin oleh presiden, maka dibutuhkan suatu lembaga Negara perwakilan rakyat yang dapat mengemban tugas dalam melantik dan mensahkan presiden dan juga wakil presiden. Tentu saja, presiden dan juga wakil presiden terlebih dahulu telah dinyatakan terpilih dalam event pemilihan umum yang sudah dilakukan. Setelah itu, barulah MPR dalam siding paripurna akan mengangkat dan juga melantik presiden dan juga wakil presiden untuk mengabdi kepada Negara serta memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan.

  1. Memberhentikan Kekuasaan Eksekutif

Tugas dan wewenang lainnya dari lembaga MPR ialah untuk melakukan pemberhentian kekuasaan eksekutif, yakni presiden dan juga wakil presiden, baik salah satu, maupun keduanya, saat terbukti melakukan hal yang melanggar hukum, kode etik, dan sebagainya. Biasanya, MPR dalam hal ini akan melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu tentang kasus maupun perilaku yang melanggar yang dilakukan oleh pemimpin Negara tersebut yang menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Jika kekuasaan eksekutif terbukti melakukan kesalahan dan pelanggaran, maka hal ini bisa menjadi acuan bagi MPR untuk melakukan pemberhentian teradap kekuasaan eksekutif, yakni presiden dan atau waki presiden.

  1. Mengangkat Wakil presiden menjadi Presiden Pada saat presiden meninggalkan kursi jabatannya, diberhentikan, maupun mengundurkan diri

Terkadang dalam Negara demokrasi yang dipimpin oleh seorang presiden, hal tersebut sering terjadi, dimana presiden meninggalkan kursi jabatannya. Presiden bisa meninggalkan kursi jabatannya karena banyak hal, mulai dari presiden yang sakit, tidak biusa mengayomi kebutuhan rakyat, sampai presiden yang terlibat kasus atau skandal. Ketika presiden telah berhenti dan meninggalkan jabatannya, maka MPR mempunyai kewenangan dan juga tugas untuk melantik dan mengangkat wakil presiden menjadi presiden, untukmengisi kursi kosong yang ditinggalkan presiden sebelumnya.

  1. Memilih wakil presiden yang diminta oleh presiden, Jika ada kekosongan jabatan wakil presiden

MPR mempunyai tugas dan juga kewenangan untuk memilih wakil presiden, jika posisi wakil presiden kosong. Dalam hal ini, MPR bisa memilih beberapa pilihan wakil presiden yang diajukan oleh presiden, untuk menduduki posisi wakil presiden.

Hak dan Kewajiban

  1. Hak-Hak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

– Mengajukan usul perubahan pasal-pasal terhadap UUD NRI Tahun 1945;

– Mengambil sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.

– Memilih dan dipilih.

– Membela diri.

– Imunitas.

– Protokoler.

– Keuangan dan administrasi

  1. Kewajiban Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

– Memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila .

– Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 serta menaati peraturan perundang-undangan.

– Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta menjaga keutuhan NKRI .

– Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

– Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat serta wakil daerah.

Fungsi

  1. MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mengamati jalannya Pemerintahan

Fungsi pertama dari lembaga pemerintahan MPR yang pertama ialah untuk mengamati jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif, yang dalam hal ini ialah presiden. Fungsi ini dilakukan tidak lain dan juga tidak bukan adalah untuk mengamati dan mengawasi kinerja presiden, dan juga mengawasi semua bentuk kebijakan dan juga peraturan yang dibuat oleh presiden. Dengan adanya fungsi pengawasan ini, maka MPR dapat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh presiden yang berpotensi untuk merugikan rakyat. Hal tersebut juga membantu supaya kegiatan kekuasaan legislative yang dimiliki oleh presiden tak dilaksanakan secara sewenang wenang.

  1. Sebagai pemegang kekuasaan legislative

Fungsi berikutnya dari MPR menurut UUD 1945 ialah sebagai pemegang kekuasaan legislative. Hal ini berarti MPR mempunyai fungsi untuk membuat dan juga menyusun undang-undang, yang bisa menyuarakan suara rakyat, sehingga bisa memunculkan sebuah peraturan perundang-undangan baru yang bisa mengayomi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia secara luas dan umum.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √ Tugas dan Wewenang MPR : Pengertian, Hak, Kewajiban dan Fungsinya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

baca juga :

Read More  √ Syarat Menjadi Presiden : Pengertian, Tugas dan Wewenangnya
Read More  √ Sikap Positif Terhadap Pancasila Beserta Penjelasannya
Read More  √ Persamaan Kedudukan Warga Negara Beserta Penjelasannya
Read More  √ Peran Indonesia Dalam GNB : Pengertian, Sejarah, Asas dan Tujuannya