Tokoh Panitian Sembilan

Oleh Diposting pada

Pembentukan Panitia Sembilan

Daftar Baca Cepat Tampilkan

Dalam sidang I BPUPKI belum terjadi adany kesepakatan final mengenai sebuah rumusan dasar negara, pada tangal 2 Juni 1945,telah dibentuk sebuah panitia kecil yang berkewajiban menggolong-golongkan dan juga memeriksa usul-usul tertulis dari anggota mengenai kemerdekaan tanah air Indonesia tercinta.

Tokoh Panitian Sembilan

Panitia kecil tersebut beranggotakan dari 8 orang, yakni Ir. Soekarno sebagai ketua Panitia kecil lalu kemudian menyampaikan laporan apa yang telah dikerjakan sejak 1 Juni.yang Disebutkan bahwa pada 22 Juni, berlangsung rapat antara Panitia kecil dengan Anggota Dokuritsu Jyunbi Coosakai yang beranggota 39 orang di sebuah gedung kantor Besar Jawa Hooko Kai.

Nama dan Tugasnya Panitia Sembilan

Adapun nama nama anggota panitia sembilan adalah:

  1. Ir. Soekarno (Ketua)
  2. Drs. Mohammad Hatta (Wakil Ketua)
  3. Mr. Achmad Soebarjo (Anggota)
  4. Mr. Mohammad Yamin (Anggota)
  5. H. Agus Salim (Anggota)
  6. KH. Wachid Hasyim (Anggota)
  7. Abdoel Kahar Moezakir (Anggota)
  8. Abikoesno Tjokrosoejoso (Anggota)
  9. Mr. Alexander Andries Maramis (Anggota)

Dan untuk lebih jelasnya, berikut ini daftar nama nama anggota panitia sembilan yang lengkap .

  • Ir. Soekarno (Ketua)

Ir Soekarno terlahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901 dan juga wafat di Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun). Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang telah menjabat pada periode 1945–1967. Dalam panitia sembilan, Bung Karno akan bertindak sebagai ketua.

  • Drs. Mohammad Hatta (Wakil Ketua)

Drs. H. Mohammad Hatta lahir di Fort de Kock (jaman sekarang Bukit tinggi, Sumatera Barat), Hindia Belanda, 12 Agustus 1902 dan juga meninggal di Jakarta pada 14 Maret 1980 saat berumur 77 tahun. Ia merupakan seseorang tokoh pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama kali. Ia berperan sebagai wakil ketua dalam panitia sembilan.

  • Mr. Achmad Soebarjo (Anggota)

Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan juga meninggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Ia merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Achmad Soebarjo juga merupakan seseorang Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama kali.

Baca Juga :  Pengertian Lembaga Pendidikan

  • Mr. Mohammad Yamin (Anggota)

Prof. Mr. Mohammad Yamin, S.H. lahir di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat pada 24 Agustus 1903 dan juga meninggal di Jakarta, 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun. Ia merupakan seseorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum , merupakan salah satu pahlawan nasional tanah air Indonesia.

  • H. Agus Salim (Anggota)

Haji Agus Salim lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda pada tanggal 8 Oktober 1884 dan juga meninggal di Jakarta, Indonesia, 4 November 1954 pada umur 70 tahun. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan telah ditetapkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional bangsa Indonesia.

  • KH. Wahid Hasyim (Anggota)

K. H. Abdul Wahid Hasjim lahir di Jombang, Jawa Timur pada 1 Juni 1914 dan juga meninggal di Cimahi, Jawa Barat, 19 April 1953 pada umur 38 tahun. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia serta menteri negara dalam kabinet pertama kali Indonesia. Ia adalah anak dari KH Mohammad Hasyim Asy’ari, pendiri NU dan juga salah satu pahlawan nasional Indonesia.

  • Abdoel Kahar Moezakir (Anggota)

Prof. KH. Abdoel Kahar Moezakir atau yang sering disebut Abdul Kahar Muzakir merupakan seorang Rektor Magnificus yang dipilih Universitas Islam Indonesia untuk pertama kali dengan nama STI selama 2 periode 1945 – 1948 dan 1948 – 1960. ialah merupakan seorang salah satu tokoh Islam yang menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

  • Abikoesno Tjokrosoejoso (Anggota)

Abikoesno Tjokrosoejoso (Abikusno Cokrosuyoso) lahir di Kota Karang anyar, Kebumen tahun 1897 dan juga meninggal tahun 1968). Ia merupakan salah satu Bapak Pendiri Kemerdekaan Indonesia serta penandatangan konstitusi. Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presidensial pertama Soekarno dan juga akan menjadi penasihat Biro Pekerjaan Umum. Kakak kandungnya, Oemar Said Tjokroaminoto adalah seorang pemimpin yang pertama Sarekat Islam. Selama masa pendudukan Jepang, Abikoesno Tjokrosoejoso ialah tokoh kunci dalam Masyumi.

  • Mr. Alexander Andries Maramis (Anggota)

Mr. Alexander Andries Maramis lahir di Manado, Sulawesi Utara, Hindia Belanda pada 20 Juni tahun 1897 dan meninggal di Indonesia pada tahun 1977 saat usia 80 tahun. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia serta pernah menjadi anggota KNIP, anggota BPUPKI serta Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia.

Baca Juga :  Peran Humas Dalam Organisasi yang Perlu Diketahui

Tugas Panitia Sembilan

Tugas tersebut berhasil dijalankan dengan baik setelah melewati beberapa serangkaian pembicaraan dan juga perdebatan antara golongan kebangsaan dan golongan agama Islam. Kesepakatan telah dihasilkan dengan bulat dalam pertemuan para anggota panitia sembilan. Rancangan pembukaan hukum dasar berhasil dilaksanakan. Rumusan pembukaan hukum dasar tersebut yang selanjutnya oleh Soekarno rancangan Pembukaan UUD ini telah diberi nama “Mukaddimah”, oleh Moh. Yamin yang telah dinamakan “Piagam Jakarta”.

Sidang BPUPKI

Persidangan BPUPKI untuk merumuskan Undang-undang Dasar diawali dengan pembahasan mengenai persoalan “dasar” bagi Negara Indonesia Merdeka. Untuk itulah pada kata pembukaannya, ketua BPUPKI, dr. Radjiman Wediodiningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar Negara Indonesia merdeka tersebut. Tokoh yang pertama kali mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan rumusan Dasar Negara Indonesia Merdeka adalah Mr. Muh. Yamin. Pada hari pertama persidangan pertama tanggal 29 Mei 1945, Muh. Yamin mengemukakan lima “Azas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” sebagai berikut :

  1. Peri Kebangsaan;
  2. Peri Kemanusiaan;
  3. Peri Ke-Tuhanan;
  4. Peri Kerakyatan;
  5. Kesejahteraan Rakyat.

Dua hari kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Supomo mengajukan Dasar Negara Indonesia Merdeka adalah sebagai berikut :

  1. persatuan
  2. kekeluargaan
  3. keseimbangan
  4. musyawarah
  5. keadilan sosial

Keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945 berlangsunglah rapat terakhir dalam persidangan pertama itu. Pada kesempatan itulah Ir. Sukarno mengemukakan pidatonya yang kemudian dikenal sebagai “Lahirnya Pancasila”. Keistimewaan pidato Ir. Sukarno adalah selain berisi pandangan mengenai Dasar Negara Indonesia Merdeka, juga berisi usulan mengenai nama bagi dasar negara, yaitu : Pancasila, Trisila, atau Ekasila. “Selanjutnya sidang memilih nama Pancasila sebagai nama dasar negara. Lima dasar negara yang diusulkan oleh Ir. Sukarno adalah sebagai berikut :

  1. Kebangsaan Indonesia;
  2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan;
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial;
  5. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Awal Persiapan Kemerdekaan Oleh BPUPKI

Kekalahan Jepang dalam perang Pasifik semakin jelas, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Dengan cara itu, Jepang berharap tentara Sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesiasebagai penyerbu negara mereka, sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa,

Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelididki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai. Pembentukan BPUPKI juga untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesiamerdeka.
BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisarJepang, Kaisar Hirohito.

Baca Juga :  Tulang

Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang Jepang). Selain menjadi ketua muda, Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo.

BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari: 60 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja).

Persidangan Resmi PPKI Pada Tanggal 18 Agustus 1945

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasarbagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (“PPKI”) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.

Tugas “PPKI” ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan (bahasa Belanda: preambule) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru.

Anggota “PPKI” sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda, terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa. “PPKI” ini diketuai oleh Ir. Soekarno, dan sebagai wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta, sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo.

Kemudian, anggota “PPKI” ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Mohamad Ibnu Sayuti Melik, Iwa Koesoemasoemantri, dan Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo.

Demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Tokoh Panitian Sembilan : Pembentukan, Nama, Tugas, Sidang, Awal Persiapan Kemerdekaan, Persidangan Resmi PPKI, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

Posting pada SD