Hambatan Dalam Penegakan HAM

Oleh Diposting pada

Pengertian Hak Asasi Manusia

Daftar Baca Cepat Tampilkan

Hak asasi manusia (HAM) secara tegas di atur dalam Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Pengertian HAM Menurut  Para Ahli :

John Locke,  hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Jack Donnely, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Meriam Budiardjo, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal

Ciri-Ciri Ham

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut :

  1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis
  2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik , atau asal usul social dan bangsanya
  3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain

Tujuan Hak Asasi Manusia

  1. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.
  2. HAM mengenmbangkan saling menghargai antar manusia
  3. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar

Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memuat prinsip bahwa hak asasi manusia harus dilihat secara holistik bukan parsial sebab HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukun, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Baca Juga :  Sosiologi

Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode,yaitu : sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan

  1. Periode Sebelum Kemerdekaan

Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai dam organisasi pergerakan sebagai berikut:

  1. Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi – petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.
  2. Perhimpunan Indonesia, lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri.
  3.  Sarekat Islam, menekankan pada usaha – usaha unutk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial.
  4.  Partai Komunis Indonesia, sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak – hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu – isu yang berkenan dengan alat produksi.
  5.  Indische Partij, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan.
  6.  Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.
  7. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara.
  8.  Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.

  1. Periode Setelah Kemerdekaan

Perdebatan tentang HAM terus berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan Indonesia: 1945-1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, dan periode HAM Indonesia kontemporer (pasca orde baru).

  1.  Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan,serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.

Hambatan Dalam Penegakan HAM

terwujudnya perlindungan HAM (hak asasi manusia) di suatu negara idak lepas dari kerja sama dari berbagai warga negara, aparat kepolisisan, maupunjuga pemerintahan negara tersebut. Selain itu juga, pemerintahan berserta negaranya juga harus turut andil dalam mengamati pelaksanaan penegakan HAM di negara lailn. Dalam penegakan HAM dinegara indonesia terdapat beberpa hambatan yang disebabkan oleh berbagai aspek, diantaranya ialah

Penegakan Ham

  1. Kondisi Sosial Budaya

Salah satu faktor terhambatnya penegakan HAM di dindonesia ialah kondisi sosial budaya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi indonesia yang berupa negar akepulaluan. Dengan banyaknya pulau di indonesia maka beraneka ragam pula adatt, ras, kebudayaan, maupun juga suku di indonesia.

Baca Juga :  Sejarah Kerajaan Larantuka

  1. Komunikasi dan Informasi

Komunikasi dan informasi menjadi salah satu penyebab terhambatnya penegakan HAM di indonesia sendiri. Hal ini dikarenakan beberapa hal:

  • Kondisi geografis

Kondisi geografis infoensia yang teridir dari gunung, rawa, lembah dan sebagainya serta bentuk negara nya yang berpa negara kepulauan menyebabkan sulitnya akses komunikasi dan informasi ke beberapa daerah.

  • Belum adanya sarana prasarana

Belum adanya sarana prasarana yang memadai yang mencakup seluruh wilayah indonesia untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi

  • Belum banyak suber daya manusia

Belum banyak sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil untuk memecahkan masalah komunikasi dan informasi di indonesia. Walaupun beberapa penelitian telah menghasilakan terobosan baru di bidang komunikasi dan informasi akan tetapi dukungan pemerintah dan pihak swasta di indonesia masih cukup rendah.

  1. Kebijakan Pemerintah

Dalam membuat kebijakan, pemerintah harus berpedoman kepada kepentingan nasional. Kebiakan pemerintah sangat berpegnaruh terhadap penegakan HAM. Beberapa hambatan dalam penegakan HAM oleh pemerintah ialah sebagai berikut ini.

  • Kebijakan pemerintah

Beberapa kebijakan pemerintah menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat karena dianggap tidak dapat melindungi hak seluruh warga negara nya.

  • Menjaga Stabilias nasional

Untuk menjaga stabilitas nasional terkadang pemerintah sendiri yang justru mengabaikan HAM warga negaranya

  • Belum adanya kesamaan prinsip

Belum adanya kesamaan prinsip atau pandangan tentang penttingnya jaminan HAM oleh para penguasa.

  1. Perangkat Perundangan

Perangkat perundangan juga menjadi salah satu penyebab dari terhambatnya penegakan HAM. Undang-undang yang dimaksud  disini ialah ketentuan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun juga daerah yang sah. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku seluruh warga negara tanpa kecuali termasuk pemerintah. Selain itu juga melindungi hak –hak manusia agar tidak berselisih dan bersinggungan. Hambatan-hambaan penegakan HAM oleh praturan perundangan ialah sebagai berikut:

  • Pengesahan dari ketentuan yang disahkan

Beberapa perundang-undangan adalah pengesahan dari keentuan yang ditetapkan dalam konvensi internasional. Tidak semua isi ketentuan dalam konvensi tersebut sesuai untuk diterapkan di indonesia karena berbedaya situasi dan kondisi negara tersebut.

  • Belum memiliki aturan pelaksana

Terdapat peraturan perundangan-undangan yang belum mempunyai pelaksanaannya sehingga menyulitkan aprata kepolisian untuk menegakkannya

  1. Aparat dan Penindakannya

Aparat yang dimaksud disini ialah aparat kepolisian. Polri mempunyai tanggung jawab dalam penegakan HAM di indonesia. Hal ini karenakan polri mempunyai tugas dalam menjaga supremasi HAM sesuai ketentuan yang tertuang dalam UUD no. 2 tahun 2002

Lembaga penegak HAM

Hak asasi manusia merupakan hak yang harus dilindungi, baik oleh individu, masyarakat maupun oleh Negara. Hal ini dikarenakan Hak Asasi Manusia merupakan hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, HAM harus dijaga, dihormati dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak seorangpun berhak untuk melanggar hak asasi yang dimiliki oleh manusia dengan alasan apapun.

Baca Juga :  Peran Indonesia Dalam GNB

Untuk merealisasikan penegakan HAM di Indonesia, telah dibentuk suatu komisi mengenai hak asasi manusia. Dasar hukum bagi penegakan HAM di Indonesia sudah sangat jelas, baik melalui UUD, ketetapan MPR maupun perundang-undangan, baik yang sudah disahkan, maupun ratifikasi dari konvensi hak asasi manusia yang ada di dunia Internasional.

Komisi Nasional HAM

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.

Tujuan Komnas HAM antara lain :

  1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila, UUD 1945 dan piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
  2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia bersifat universal, yang artinya berlaku dimana saja, untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil siapapun. Hak-hak tersebut dibutuhkan individu melindungi diri dam martabat kemanusiaan, juga seagai landasan moral dlam bergaul dengan sesama manusia. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat sesuka hatinya maupun seenak-enaknya.

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orng termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirksn tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kasus Ham sering kali terjadi, tidak hanya di Indonesia tapi juga dinegara-negara lain di dunia.

Di Indonesia sendiri kasus seperti ini masih sering terjadi walaupun sudah ada lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham). Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat.

Demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Hambatan Dalam Penegakan HAM : Pengertian, Ciri, Tujuan, Perkembangan, Lembaga, Komusi Nasional, Pelanggaran, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

Posting pada SD