Nama Menteri Luar Negeri Yang Sekarang

Pengertian Mentri Luar Negeri

Menteri luar negeri (biasa disingkat menlu) adalah posisi jabatan (portofolio) dalam pemerintah sebuah negara berdaulat yang berurusan dengan kebijakan luar negerinya. Jabatan ini dalam kabinet dapat disebut juga menteri untuk urusan luar/eksternal. Posisi ini dipandang sebagai posisi menteri yang paling senior di bawah kepala pemerintahan, baik itu presiden maupun perdana menteri. Dalam sebuah pemerintahan koalisi, jabatan ini sering diserahkan pada wakil perdana menteri.

Sejarah Kementerian Luar Negeri

Sejarah perkembangan Kementerian Luar Negeri dibagi menjadi 3 periode penting yakni 1945-1966, 1966-1998, dan 1998 hingga sekarang. Kementerian Luar Negeri berdiri sejak tahun 1945 dengan tugas utama melalui diplomasi yaitu mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas teman-teman disegala bidang dan dengan berbagai macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia.

Kementerian luar negeri juga yang melakukan perundingna dan membuat persetujuan-persetujuan yang disepakati masa itu antara lain Persetujuan Linggarjati, Perjanjian Renville tahun 1948, Perjanjian KMB pada tahun 1949 pembatalan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1950. Semangat Diplomasi Perjuangan tersebut meraih dukungan luas masyarakat internasional di PBB pada tahun 1950.

Pada periode kedua, tugas diplomasi Kemlu yang menonjol antara lain Pengakuan Irian Barat, Pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan dalam perjuangan hukum laut – UNCLOS (United Nation Convention on Law of the Sea), meningkatkan kerjasama ASEAN, mencari Pengakuan internasional terhadap Timtim, Indonesia menjadi ketua Gerakan Non Blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang sekaligus menjadi ketua APEC dan G-15. Mulai 1998 hingga sekarang kinerja Kemlu diarahkan untuk membantu pemulihan ekonomi, peningkatan citra Indonesia serta kualitas pelayana dan perlingungan WNI.

Tugas Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Kementerian Luar Negeri

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
   

   ---

Kedudukan Kementrian Negara Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara mengatur sebagai berikut:

1. Kementerian, merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
2. Menteri, merupakan pembantu Presiden yang memimpin Kementerian
3. Urusan Pemerintahan, merupakan setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Pembentukan Kementerian, dilakukan dengan nomenklaturtertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji
5. Pengubahan Kementerian,  adalah pengubahan nomenklatur Kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan dengan menggantikan nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk.

Pembubaran Kementerian,merupakan menghapus Kementerian yang sudah terbentuk

Struktur Mentri Luar Negeri

Daftar Nama Menteri Luar Negeri Indonesia

1. Achmad Soebardjo
2. Sutan Syahrir
3. Agus Salim
4. Alexander Andries Maramis
5. Agus Salim
6. Mohammad Hatta
7. Mohammad Roem
8. Achmad Soebardjo
9. Wilopo
10. Moekarto Notowidigdo
11. Soenario Sastrowardoyo
12. Ide Anak Agung Gde Agung
13. Roeslan Abdulgani
14. Soebandrio
15. Adam Malik
16. Syarif Thayeb
17. Muchtar Kusumaatmadja
18. Ali Alatas
19. Alwi Shihab
20. Hassan Wirajuda
21. Marty Natalegawa
22. Retno Marsudi

Profil Menteri Luar Negeri Indonesia

Retno LP Marsudi diangkat menjadi seorang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2014. Menlu Retno merupakan perempuan pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Retno Marsudi yang berkarier di departemen luar negeri ini dianggap bisa dalam memainkan peran Indonesia di pecaturan dunia. Ia merupakan salah satu menteri Kabinet Kerja Joko Widodo yang dipilih dari kalangan birokrat.

Retno Lestari Priansari Marsudi yang sering panggilan Retno. beliau lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 27 November 1962. Retno menikah dengan seorang arsitek bernama Agus Marsudi, serta dikaruniai dua orang anak yaitu Dyota Marsudi dan juga Bagas Marsudi. Pendidikan dasar sampai menengah dijalani di kota Semarang. Sedangkan kuliahnya dia mengambil Hubungan Internasional di Fisip UGM, kota Yogyakarta. Setahun sebelum selesai kuliah, Retno lulus seleksi beasiswa dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Ia mendapatkan beasiswa setahun dan setelah lulus kuliah langsung direkrut oleh Kemenlu. Di usia yang ke-30 tahun, kariernya dimulai dengan menjadi seorang diplomat. Dia mendapat tugas  berat, berangkat ke Australia untuk tujuan membicarakan isu yang memojokkan Indonesia dalam pembantaian warga Timor Leste di Santa Cruz, Dili.

Di tahun 1997, kariernya terus meningkat ketika dikirim ke Belanda sebagai sekretaris bidang ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Dia menjadi direktur Eropa serta Amerika, dan di usia  43 tahun, dia menjadi dubes Indonesia untuk Norwegia dan juga Islandia.

Setelah kembali ke Indonesia serta bertugas di kementerian luar negeri, ia kembali dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi duta besar Indonesia di Belanda pada tahun 2012. Bertugas selama dua tahun di Belanda, ia diminta kembali untuk ke Jakarta

Kepemimpinan Indonesia semakin diperkuat dengan menjabatnya retno sebagai Menlu, yang telah menjadikan Indonesia sebagai bagian solusi berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan dunia. Kepemimpinan Menlu Retno muncul pada saat Indonesia menjadi tuan rumah, yaitu: Peringatan 60 Tahun Konf​erensi Asia-Afrika di bulan April 2015, dan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengenai Palestina dan juga Al-Quds Al-Sharif di Jakarta pada tahun 2016, serta dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (IORA) pertama di tahun 2017.

Selain itu dibawah kepemimpinan Menlu Retno, Indonesia menginisiasi Kerja Sama Trilateral (Indonesia – Malaysia – Filipina) dalam menjawab ancaman keamanan di Perairan Sulu dan juga sekitarnya. Kerja Sama Trilateral diinisiasi Indonesia dalam menangkal terorisme, terutama sesudah serangan teroris di Marawi.

Dari tahun 2008 sampai 2012, Menlu Retno menjabat sebagai Direktur Jenderal Amerika dan juga Eropa. Di masa jabatannya, Indonesia telah membangun kerja sama strategis atau komprehensif dengan negara-negara lain, diantaranya Amerika Serikat, Uni Eropa dan juga Brazil.

• KELUARGA

Suami : Agus Marsudi

Anak : Dyota Marsudi dan Bagas Marsudi

• PENDIDIKAN
• SD, di Kota Semarang, lulus
• SMP, di Kota Semarang, lulus
• SMA di Negeri 3 Semarang, lulus
• S1, Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta,tahun
• S2, Hukum Uni Eropa di Haagse Hogeschool Belanda

• KARIER
• Third Secretary Penerangan di KBRI Canberra (1990 – 1994)
• Counselor Ekonomi KBRI Den Haag (1997 – 2001)
• Deputi Direktur Kerja Sama Ekonomi Multilateral (2001)
• Direktur Kerja Sama Intra-Kawasan Amerika serta Eropa (2002 – 2003)
• Direktur Eropa Barat ( 2003 – 2005)
• Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan juga Republik Eslandia, 2005-2008
• Direktur Jenderal Amerika dan juga Eropa pada Kementerian Luar Negeri RI, 2008 – 2012
• Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan di Belanda 2012 – 2014
• Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2014-2019

• PENGHARGAAN
• Order of Merit (Grand Officer), bintang jasa tertinggi kedua di Norwegia, diberikan oleh Raja Norwegia, pada Desember 2011. Retno orang Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan tinggi tersebut.

Nilai-Nilai Kementerian Luar Negeri

1. Profesionalisme Para pejabat Kementerian Luar Negeri adalah profesional yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara pro-aktif dan inovatif yang didasarkan atas keahlian dan keterampilan yang tepat, termasuk penguasaan bahasa asing dan pemahaman terhadap budaya setempat. Selain itu terkandung pula pegertian produktifitas, yakni kemampuan menggabungkan pemanfaatan semaksimal mungkin semua sumber daya yang tersedia melalui proses tepat (efisiensi) sehingga membuahkan hasil yang paling memuaskan (efektifitas).
2. Moral dan Etika Setiap pejabat Kementerian Luar Negeri menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Agama.
3. Kemitraan Pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri RI membutuhkan kerjasama dan dukungan berbagai keahlian dari berbagai unit Kementerian Luar Negeri maupun instansi lainnya serta lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra sejajar. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi harus mendapat prioritas yang tinggi. Perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan merupakan hal yang positif yang harus dinyatakan secara terbuka dan konstruktif dalam rangka memperkuat formulasi dan pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri.
4. Disiplin, Dedikasi dan Loyalitas Pegawai Kementerian Luar Negeri melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan disiplin dan dedikasi yang tinggi serta setia kepada organisasi, atasan dan rekan-rekan kerja lainnya.
5. Integritas Kepribadian yang jujur, arif, terpercaya serta teguh dalam pendirian.
6. Orientasi Pelayanan Untuk memajukan kepentingan negara dan warganegara Indonesia di dalam dan di luar negeri, setiap pejabat Kementerian Luar Negeri wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada segenap lapisan masyarakat yang memerlukan.
7. Transparansi Setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara intern organisasi maupun kepada masyarakat luas sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial.
8. Akuntabel Hasil kinerja yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mempunyai wewenang meminta pertanggungjawaban
9. Jiwa Kejuangan Tinggi Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan nasional dengan membina persahabatan dengan sebanyak mungkin bangsa di dunia, diabdikan untuk kepentingan nasional dengan dibekali keteguhan dalam prinsip dan pendirian, ketegasan dalam sikap dan gigih serta pantang menyerah dalam upaya tetapi luwes dan rasional dalam pendekatan.
10. Keahlian Memiliki pengetahuan dan ketrampilan berdiplomasi, pengalaman internasional dan kemampuan manajerial dalam rangka memainkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional.
11. Asas Manfaat Seluruh kegiatan dan hasil-hasilnya diperhitungkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan atau misi organisasi dalam rangka memberikan sumbangan yang semaksimal mungkin untuk kepentingan nasional.

Perkembangan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri

Pada 6 Januari 2010, Kementerian Luar Negeri telah menyerahkan secara langsung Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional di Kementerian PAN dan RB. Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi ini disampaikan sebagai persyaratan awal Kementerian Luar Negeri mengikuti program Reformasi Birokrasi Nasional.

Namun dengan adanya perubahan kebijakan nasional serta landasan hukum tentang Reformasi Birokrasi yang yang semula berupa Peraturan Menteri PAN dan RB menjadi Peraturan Presiden maka terjadi kevakuman di tingkat nasional yang berimbas kepada Kementerian/Lembaga termasuk Kemlu menunggu terbitnya Peraturan Presiden.

Pada 21 Desember 2010 Presiden RI telah menetapkan Perpres No. 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi sebagai cetak biru Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Menteri Negara PAN dan RB menetapkan Permenpan No. 20 Tahun 2011 mengenai Road Map Reformasi Birokrasi sebagai pedoman arah pelaksanaan RB Kementerian/Lembaga (K/L).

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dokumen yang wajib disampaikan ke Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai oleh MenPAN dan RB meliputi Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi dan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi K/L.

Tujuan Reformasi Birokrasi Kemlu adalah mewujudkan Birokrasi Kemlu yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), mampu melayani publik, bersikap netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Nama Menteri Luar Negeri Yang Sekarang : Pengertian, Sejarah, Tugas, Fungsi, Kedudukan, Struktur, Daftar Nama, Profil, Nilai, Perkembangan, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.