√ Masa Transisi Menuju Orde Baru dan sejarahnya

Diposting pada

sejarah Orde Baru Dan Orde Lama

  1. Orde Lama

Orde lama ialah sebutan untuk orde pemerintahan sebelum orde baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan juga UUD 1945 secara murni serta konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno merupakan tokoh sentral orde lama yakni sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan.

rangkuman masa transisi 1966 sampai 1967, ringkasan masa transisi 1966 sampai 1967, masa transisi orde baru ke reformasi, ringkasan masa transisi menuju orde baru, masa orde baru, masa transisi menuju orde baru muncul 3 peristiwa sebutkan, proses terjadinya masa demokrasi terpimpin dengan masa orde baru, ppt masa transisi 1966-1967, Navigasi Halaman

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memasuki suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan juga berdaulat. Beberapa peristiwa di Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita yaitu; Pemberontakan PKI di tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara tahun 1950, Nasakom dan juga Pemberontakan PKI 1965. di masa orde lama banyak sekali terjadi perubahan-perubahan system pemerintahan dan juga gejolak-gejolak serta pemberontakan akibat dari system pemerintahan yang tidak stabil.

  1. Orde Baru

Orde Baru merupakan sebutan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru sebagai ganti Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru lahir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno di masa Orde Lama. Orde Baru dilaksanakan dari tahun 1966 – 1998.

MPR secara resmi melantik Soeharto pada 1968 untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, kemudian dia dilantik kembali secara berturut-turut di tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya ialah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia resmi menjadi anggota PBB kembali tanggal 28 september 1966.

Orde Baru memilih perbaikan dan juga perkembangan ekonomi sebagai tujuan utama dan menempuh kebijakan dengan struktur administratif yang didominasi militer. Soeharto merestrukturisasi politik serta ekonomi dengan dwi tujuan, dapat tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan juga pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan juga lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto bisa menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

  1. Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

  • Perkembangan GDP/kapita Indonesia pada tahun 1968 hanya AS$70 dan tahun 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
  • Sukses di transmigrasi
  • Sukses di KB
  • Sukses dalam memerangi buta huruf
  • Mengurangi Pengangguran
  • Sukses Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
  • Sukses dalam Gerakan Wajib Belajar
  • Sukses dalam Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
  • Sukses dalam keamanan dalam negeri
  • Investor asing mau menanamkan modal ke Indonesia
  • Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme serta cinta produk dalam negeri
  1. Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

  • banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme
  • Pembangunan Indonesia yang tidak merata serta timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan juga daerah, sebagian dikarenakan kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
  • Timbulnya rasa ketidakpuasan sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan juga Papua
  • Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memdapat tunjangan pemerintah yang cukup besar ditahun-tahun pertamanya
  • Pelanggaran HAM pada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
  • Kritik dibungkam serta oposisi diharamkan
  • Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai dengan banyak koran serta majalah yang dibredel
  • menggunakan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius”
  • Tidak ada rencana sukses (penurunan kekuasaan ke pemerintah atau presiden selanjutnya)
  • Turunnya kualitas birokrasi Indonesia
  • Turunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik hingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
  • Lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh pihak swasta
  1. Masa Transisi Pergantian Kekuasaan Dari Orde Lama Ke Orde Baru

Orde lama ialah masa kepemimpinan Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno sejak Dekrit Presiden pada Juli 1959 sampai tahun 1966. Sedangkan, orde baru ialah masa kepemimpinan Presiden kedua Indonesia sekaligus sebagai presiden Indonesia terlama yang berkuasa, Jenderal Suharto sejak keputusan diSidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968 sampai reformasi tahun 1998. Diantara 2 masa yang sangat menarik dan juga berpengaruh pada sejarah Bangsa Indonesia itu ada sebuah masa yang sangat menarik untuk dibahas serta penuh dengan kontroversi. Masa itu berlangsung dari G30S/PKI dimana terjadi pembunuhan Dewan Jenderal sampai Sidang Umum MPRS 27 Maret 1968 yang memutuskan bahwa Jenderal Suharto diangkat sebagai Presiden kedua Indonesia menggantikan Ir. Soekarno yang lengser sesudah pidato pertanggungjawabannya yang berjudul “Nawaksara” ditolak oleh MPRS.

Masa ini merupakan masa transisi Indonesia, di masa ini terjadi pergantian kekuasaan yang disertai dengan kontroversi-kontroversi baik pro atapun kontra terhadap pengangkatan Jenderal Suharto menjadi Presiden kedua Indonesia. Namun diantara sekian banyak kontroversi tersebut terdapat hal yang masih misteri hingga sekarang yaitu Surat Perintah Sebelas Maret atau lebih dikenal dengan Supersemar. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pun belum bisa memecahkannya.

Selain itu, Supersemar juga banyak mengundang pertanyaan. Mengapa Supersemar yang dititahkan oleh Presiden Soekarno justru malah menjatuhkan beliau dari kepemimpinan dan juga menjadikan beliau tahanan rumah sampai akhirnya beliau meninggal karena sakit yang dideritanya.

Angkatan darat menganggap Supersemar merupakan tanda pelimpahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Supersemar berisi pelimpahan wewenang kepada Jenderal Soeharto “untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Pangti/PBR/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara RI, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran PBR”. Setelahnya, Jenderal Soeharto langsung bertindak cepat dengan mengeluarkan perintah harian kepada segenap jajaran ABRI dan juga mengumumkan kelahiran Supersemar. Perintah harian itu disusul dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS/PBR Nomor 1/3/1966. Isinya adalah membubarkan PKI termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah serta semua organisasi yang seasas/berlindung/bernaung di bawahnya. PKI juga dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Republik Indonesia.

Yang kemudian, Jenderal Soeharto “melucuti” MPRS sehingga tak lama  Presiden Soekarno jatuh serta orde lama pun runtuh dan digantikan oleh orde baru pimpinan oleh Jenderal Soeharto yang bertahan selama 32 tahun.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Masa Transisi Menuju Orde Baru dan sejarahnya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya,

baca juga :

Baca Juga :  √ Manfaat Kebijakan : Pengertian, Ciri, Tujuan, Fungsi, Macam Dan Contohnya
Baca Juga :  √ Hubungan Bilateral Beserta Contohnya
Baca Juga :  √ Hambatan Dalam Penegakan Ham : Kondisi Geografis
Baca Juga :  √ Hakikat PKN : Pengertian, Tujuan dan Fungsinya