√ Konsep Pembagian Kekuasaan Di Indonesia: Secara Horisontal dan Vertikal

Diposting pada

Konsep Pembagian Kekuasaan Di Indonesia

Didalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut ataupun otoriter. Untuk menghindari hal ini perlu ada pemisahan ataupun pembagian kekuasaan, supaya terjadi kontrol dan juga keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Maksudnya yaitu, kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun yudikatif tidak hanya dipegang oleh satu orang saja.

√ Konsep Pembagian Kekuasaan Di Indonesia: Secara Horisontal dan Vertikal

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horisontal serta pembagian kekuasaan secara vertical.

Pembagian Kekuasaan Secara Horisontal

Pembagian kekuasaan secara horisontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif serta yudikatif ). Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembagian kekuasaan negara secara horisontal dilakukan di tingkat pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan di tingkat pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Serta mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud ialah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri dari tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan juga yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara.

  • Kekuasaan Konstitutif.

Kekuasaan Konstitutif ialah kekuasaan untuk mengubah dan juga menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sudah ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

  • Kekuasaan Eksekutif.

Kekuasaan Eksekutif ialah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang serta penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan tersebut dipegang oleh Presiden yang sudah ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

  • Kekuasaan Legislatif.

Kekuasaan Legislatif ialah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan tersebut dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

  • Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan juga keadilan. Kekuasaan tersebut dipegang oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi yang sudah ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

  • Kekuasaan Eksaminatif/Inspektif.

Kekuasaan Eksaminaif ialah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan juga tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang sudah ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

  • Kekuasaan Moneter.

Kekuasaan Moneter ialah kekuasaan untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia yang sudah ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang- undang.”

Pembagian kekuasaan secara horisontal di tingkat pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yakni antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan juga DPRD provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota) dan juga DPRD kabupaten/kota.

Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan juga pemerintahan kabupaten/kota). Di pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertical ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan juga pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan serta pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan juga kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertical tampak sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Indonesia. Dengan asas ini, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan pada pemerintah daerah otonom (provinsi dan juga kabupaten/kota) untuk mengurus serta mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan untuk pemerintah pusat, yakni kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan juga fiskal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √ Konsep Pembagian Kekuasaan Di Indonesia: Secara Horisontal dan Vertikal, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semunya.

baca juga :

Baca Juga :  √ Asas Pemilu : Pengertian, Tujuan, Fungsi, Bentuk dan Manfaatnya
Baca Juga :  √Asas Pemerintahan: Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Bentuknya
Baca Juga :  √Asas Kewarganegaraan: Pengertian, Tujuan dan Contohnya
Baca Juga :  √6 Negara Yang Menganut Paham Liberalisme Dan Sejarahnya