√Kekuasaan Negara : Macam, Konsep Dan Pembagiannya Lengkap

Diposting pada

Macam-macam kekuasaan Negara

Konsek kekuasaan Negara mungkin sudah tidak asing lagi terdengan di telinga kita, masyarakat,media cetak maupun elektronik seudah sering seklai membicarakan konsep ini. Tahukan anda apa sebenarnya kekuasaan itu?

kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya dapat diartikan sebagai kekuasaan. Sebagai contoh ketika saat anda memain game anda disuruh orang tuan anda untuk menyelesaikan pekerjaan sekolah, kemudian anda mematikan game lalu anda menyelesaikan pekrjaan sekolah anda. Contoh lainnya ialah ketika anda berkerja di perusahaan, anda tidak boleh telat jika anda telat meka anda akan mendapatkan teguran dari boss.

apasaja kekuasaan Negara itu ? macam-macam kekuasaan Negara ada banyak seklai, menurut john locke,kekuasaan Negara itu dapat dibagi menjadi tiga

-kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-ungang atau legislatif

-kekuasaan untuk malaksanakan kekuasaan atau kekuasaan eksekutif

-kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luarnegri aau federative

Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia

ada pemisahan atau pembagian kekuasaan Untuk menghindari hal tersebut, satu orang tidak boleh memegang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. legislatif, eksekutif dan yudikatif membagi mekanisme kekuasan Negara tetapi dari keiganya tidak boleh di pisahkan.

a.pembagian kekuasaan secara horizontal

pebagian kekuasan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (eksekutif, legislative dan yudikatif merupakan pembagian kekuasaan secara horizontal. secara horisontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berdasarkan UUD Negara republic Indonesia tahun 1945, pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dilakukan secara horizontal.

1.kekuasaan konstitutif

Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar merupakan pengertian dari konstitutif. Pada Pasal 3 ayat (1) UUD Th 1945 yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”

2.kekuasaan eksekutif,

merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan juga penyelenggaraan pemerintah Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

3) Kekuasaan legislatif,

Adalah kekuasaan untuk membentuk undangundang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

4) Kekuasaan yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah suatu  kekuasaan yang bertujuan untuk menciptakan suatu peradilan dan keadilan. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi seperti yang telah ditegaskan di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NKRI 1945.

5) Kekuasaan eksaminatif atau inspektif

Merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan juga tanggung jawab tentang keuangan Negara, Pasal 23 E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas & juga mandiri.”

6) Kekuasaan moneter

Kekuasaan mototer yaitu suatu  kekuasaan yang bertujuan untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran, menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. ditegaskan juga dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya menyatakan bahwa “negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kewenangan, tanggung jawab, kedudukan, dan

Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah suuatu pembagian kekuasaan yang dibagi berdasarkan tingkatan, seperti tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan juga kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsi.

Demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai kekuasaan negara, semoga artikel ini dapat menambah wawasan anda.

baca juga :

Read More  √Zat Adiktif : Pengertian, Dampak Dan Macam Contohnya
Read More  √Refrigerasi : Pengertian, Prinsip, Kompunen Dan Syarat Secara Lengkap
Read More  √Silvikultur : Pengertian, Fungsi, Sistem dan Fase Secara Lengkap
Read More  √Subtrat : Pengertian, Makna, dan Penjelasannya