√ Fungsi BPK : Pengertian, Tugas, Wewenang dan Fungsinya

Diposting pada

1. pengertian BPK

√ Fungsi BPK : Pengertian, Tugas, Wewenang dan Fungsinya
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ialah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas serta mandiri. Anggota BPK dipilih langsung oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD serta diresmikan oleh Presiden. Sebelum memegang jabatan sebagai anggota BPK, setiap anggota wajib megucapkan janji atau sumpah menurut agamanya yang dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung.

2. Tugas BPK “Badan Pemeriksa Keuangan”

Keberadaan Badan Pemeriksaan Keuangan sudah diatur dengan tugas serta fungsi BPK didalam pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menetapkan bahwa, memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara.
dan diadakan nya suatu Badan Pemeriksa Kuangan yang peraturannya ditetapkan oleh UUD, kemudian hasil pemeriksaan itu akan langsung disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

selain itu Ada tugas pokok untuk BPK sendiri yakni:

Melakukan pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan ini mencakup keuangan pada:

– Pemerintah pusat
– Pemerintah daerah
– Lembaga negara lainnya
– Bank Indonesia
– Badan Usaha Milik Negara
– Badan Layanan Umum
– Badan Usaha Milik Daerah
– Lembaga maupun badan lainnya yang melakukan pengolahan terhadap keuangan negara seperti Mahkamah Agung
– Setiap lembaga yang tercantum berdasarkan Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara
– Memberikan hasil pada DPR

Badan pemeriksa keuangan memeriksa semua pelaksanaan APBN yakni:

– Memeriksa tanggung jawab pemerintah yang akan mengenai keuangan Negara
– Melakukan pemeriksaan ke semua pelaksanaan APBN
– Pelaksanaan pemerintah yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang
– Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR dan DPD serta DPRD

Melaporkan unsur pidana yang ditemukan, BPK juga bertugas untuk melakukan pelaporan kepada instansi yang berwenang, yang disesuaikan dengan hakikat paraturan perundang-undanga paling lama 1 “satu” bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Hal ini bermaksud untuk dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang BPK

Berikut ialah Wewenang BPK yang diantaranya:

1).Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan juga menyajikan laporan pemeriksaan.
2).Meminta keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3).Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang serta barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat-surat, bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, serta daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
4).Menetapkan jenis dokumen, data, dan informasi mengenai pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5).Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.
6).Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.
7).Menggunakan tenaga ahli dan tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk atas nama BPK;
8).Membina jabatan fungsional Pemeriksa.
9).Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan.
10).Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah.

4. Fungsi BPK

Berikut Tugas pokok BPK yang dibagi menjadi 3 macam fungsi yakni:

1).Fungsi Operatif:

ialah pemeriksaan, pengawasan dan penyelidikian terhadap penguasaan pengurusan serta pengelolaan kekayaan negara.

2.Fungsi Yudikatif :

ialah kewenangan yang menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan serta pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melainkan kewajibannya sehingag merugikan keuangan negara

3.Fungsi Rekomendatif:

Yakni memberikan pertimbangan terhadap pemerintah tentang pengurusan serta pengelolaaan keuangan negara.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √ Fungsi BPK : Pengertian, Tugas, Wewenang dan Fungsinya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

baca juga :

Baca Juga :  √ Etika dan Etiket : Pengertian, Jenis, Contohnya
Baca Juga :  √ Contoh Suprastruktur Politik : Pengertian, Fungsi dan Tujuannya
Baca Juga :  √ Model Integrasi Yang Berlangsung Di Indonesia : Jenis, Faktor Pendorong Dan Penghambat dan Contohnya.
Baca Juga :  √ Masa Transisi Menuju Orde Baru dan sejarahnya