√ Definisi Konstitusi Menurut Para Ahli : Pengertian, Tujuan, Macam, Unsur, dan Kedudukan

Diposting pada

Pengertian

Konstitusi merupakan sebuah norma pola politik juga hukum bentukan dari pemerintahan negara yang biasanya dimodifikasikan sebagai dokumen tertulis.

√ Definisi Konstitusi Menurut Para Ahli : Pengertian, Tujuan, Macam, Unsur, dan Kedudukan

Selain itu terdapat juga beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli.

  1. C. Wade

Konstitusi ialah naskah yang menjelaskan rangka serta tugas pokok dari suatu badan pemerintahan negeri dan menentukan pokok-pokok panduan kerja badan tersebut.

  1. Herman heller

Herman heller, konstitusi berarti yang lebih besar dari undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya yuridis meskipun juga sosiologis serta politis.

Herman Heller membagi konstitusi menjadi tiga pengertian, yakni:

  1. Konstitusi bersifat politik sosiologis, yakni konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik penduduk.
  2. Konstitusi bersifat yuridis, adalah konstitusi yang merupakan kesatuan kaidah hidup di dalam mayarakat.
  3. Konstitusi bersifat politis, ialah konstitusi yang ditulis di mana salahsatu naskahnya sebagai undang-undang.

3. Sri Soemantri

Menurut Sri Soemantri yakni naskah yang memuat suatu bangunan negeri dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara.

  1. Chairul Anwar

Menurutnya konstitusi merupakan primary laws tentang pemerintahan di suatu negara dengan nilai-nilai fundamentalnya.

  1. Lord James Brice

Konstitusi menurutnya, kerangka masyarakat di dalam dunia politik yang diatur oleh hukum, yang mana hukum menetapkan secara tetap bersama berbagai lembaga yang punya fungsi juga hak yang diakui.

  1. James Bryce

Konstitusi merupakan kerangka masyarakat politik atau negara yang diorganisir melalui hukum. Hukum itu menetapkan:

  1. Fungsi dari segala alat seluruhnya.
  2. Hak-hak yang telah diharuskan oleh pemerintah.
  3. Pengaturan pada pendirian berbagai lembaga yang permanen.

  1. Carl Schmitt

Berikut empat pengertian yang di kemukakannya, yaitu:

  • Absolut

Yakni konstitusi sebagai faktor integrasi, motif negara, serta sistem tertutup untuk setiap norma hukum yang paling tinggi dalam sebuah negara, juga sebagai kesatuan organisasi.

  • Relatif

Konstutusi sebagai tuntutan untuk golongan borjuis agar haknya bisa terjamin di dalam negara dan juga konstitusi dalam arti yang formil yakni konstitusi bisa berupa tertulis dan materil yang melihat konstitusi dari aspek isi.

  • Positif

Konstitusi sebagai keputusan politik tertinggi sampai dapat mengubah tatanan kehidupan di dalam negara.

  • Ideal

Kostitusi memuat jaminan arah HAM serta perlindungannya.

  1. Sovernin Lohman

Konstitusi terdiri dari tiga unsur yakni diantaranya:

  • Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari perjanjian penduduk.
  • Konstitusi sebagai piagam yakni jaminan atas hak-hak orang dan masyarakat juga menentukan pembatasan antar hak dan kewajiban bagi warga dengan alat-alat pemerintahannya.
  • Yakni konstitusi sebagai kerangka bangunan pemerintahan..

Tujuan Konstitusi

Adanya konstitusi tentu memiliki tujuan, berikut adalah tujuan dari konstitusi:

  1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang dalam bertindak.
  2. Melindungi HAM yakni setiap penguasa berhak menghormati HAM masyarakatnya dan juga hak mendapatkan perlindungan hukum untuk melaksanakan haknya.
  3. Untuk memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan Negara

Macam – Macam Konstitusi

Terdapat macam-macam konstitusi, diantaranya ada konstitusi fleksibel, kaku, tertulis, tidak tertulis, unitarist, federalis, dan konfederasi.

  1. Konstitusi Fleksibel

Konstitusi fleksibel atau luwes ialah tempat amandemen konstitusi diperlukan, juga memerlukan prosedur khusus atau rumit. Amandemen itu cukup oleh badan pembuat undang-undang biasa. Contohnya: Amandemen konstitusi dapat dilakukan oleh DPR. Konstitusi disebut fleksibel apabila mudah mengikuti waktu ataupun perubahan masyarakat. Contoh dari konstitusi fleksibel ada di negara Selandia Baru, Inggris, dan Indonesia.

  1. Konstitusi Kaku

Kontitusi kaku yakni perubahan konstitusional memerlukan prosedur khusus atau rumit. Misal, perubahan minimal 2/3 anggota MPR disetujui serta setidaknya 2/3 dari mereka yang hadir setuju dan juga sebuah referendum harus diadakan. Konstitusi yang kaku tidaklah bisa bertahan seiring waktu karena tidak hanya berisi poin utama tetapi juga yang penting.

Contoh dari konstitusi yang kaku antara lain, konstitusi di Amerika Serikat, Australia dan juga Swiss.

  1. Konstitusi Tertulis

Pengertian dari konstitusi tertulis atau kontinum dokumenter/penugasan tertulis ialah peraturan yang diatur dalam dokumen khusus. Sebuah konstitusi tertulis merupakan sebuah konstitusi yang ditulis di dalam bentuk naskah dan disebut sebagai Konstitusi. Konstitusi tertulis saat ini digunakan oleh negara modern.

  1. Konstitusi Tidak Tertulis

Konstitusi tidak tertulis atau tidak dokumenter ialah peraturan yang tidak dapat dijelaskan dalam dokumen tertentu yang dipelihara di dalam ketatanegaran sebuah negara. Konstitusi tidak tertulis, artinya konstitusi tidak ditulis dalam bentuk teks tertentu seperti (UUD), namun tercantum dalam undang-undang dan juga konvensi reguler. Bangsa Inggris adalah Satu-satunya negara yang menggunakan konstitusi tidak tertulis.

  1. Konstitusi Unitarist (konstitusi negara kesatuan)

Kontitusi ini disebut konstitusi unitarist jika pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat serta daerah tidak sama dan tidak setara, juga kekuasaan pusat adalah kekuatan yang menonjol. Kekuatan yang ada di daerah bersifat derivatif atau tidak langsung, dan seringkali dalam bentuk yang luas atau otonom. Dengan tidak adanya keberadaan badan legislatif pemerintah pusat serta daerah yang memiliki kedudukan setara, namun sebaliknya. Hal ini diakui di negara ini sebagai Konstitusi Kesatuan.

  1. Konstitusi Federalis

Jika kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah negara bagian di suatu negara sedemikian rupa, maka setiap pemerintahan negara bebas dari campur tangan satu dengan lainnya, dan juga hubungannya sendiri, juga hubungan pemerintah negara bagian dengan pusat. Pemerintah pusat mempunyai kekuatan dan kebebasan sendiri di bidangnya  dan bebas dari pengawasan pemerintah negara bagian, dan juga sebaliknya. Kekuatan yang ada adalah sama.

  1. Konstitusi Konfederasi

Negara konfederasi merupakan bentuk serikat buruh dari negara-negara berdaulat, tetapi kedaulatannya masih dipegang oleh negara-negara yang bersangkutan. Banyak ahli meragukan apakah negara konfederasi ialah negara dan juga diragukan apakah konfederasi ini memiliki konstitusi. Formulir konfederasi lebih cenderung disebut fakta. Misalnya, PBB, ASEAN, NATO, dan lainnya.

Unsur Konstitusi

Konstitusi memilik unsur/substansi sebuah konstitusi, berikut adalah unsur-unsurnya:

Sri Sumantri mengatakan konstitusi berisi 3 hal pokok ialah:

  1. Jaminan terhadap Ham untuk warga negara.
  2. Susunan ketatanegaraan bersifat fundamental.
  3. Pembagian serta pembatasan tugas ketatanegaraan.

Miriam Budiarjo mengatakan, konstitusi memuat tentang:

  1. Organisasi negeri.
  2. HAM atau Hak Asasi Manusia.
  3. Prosedur penyelesaian pasal pelanggaran hukum..
  4. Dan cara perubahan konstitusi.

Kedudukan

Kedudukan konstitusi dalam suatu negara sangat penting karena menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara. Berikut adalah kedudukan konstitusi:

  1. Sebagai hukum dasar

Di dalam hal ini, konstitusi memuat aturan-aturan pokok tentang penyelenggera negara, yakni badan-badan/lembaga-lembaga pemerintahan serta memberikan kekuasaan juga prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan.

  1. Sebagai hukum tertinggi

Dalam hal ini, konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap peraturan-peraturan yang lain dalam tata hukum di suatu negara. Dengan demikian, aturan-aturan di bawah konstitusi tidaklah bertentangan dan juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada konstitusi.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √ Definisi Konstitusi Menurut Para Ahli : Pengertian, Tujuan, Macam, Unsur, dan Kedudukan, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

baca juga :

Baca Juga :  √ Definisi Hak Asasi Manusia : Pengertian, HAM, Ciri, Macam, dan Pelanggarannya
Baca Juga :  √ Kasus Pengingkaran Kewajiban Beserta Penjelasannya
Baca Juga :  √ Instrumen Adalah : Pengertian, Jenis, Tujuan dan Contohnya
Baca Juga :  √ Implementasi Nilai-nilai Pancasila Beserta Penjelasannya