√Daerah Otonom : Pengertian, Tujuan dan Asas

Diposting pada

pernahkah kalian mendengan istilah daerah otonom dan juga tonomi daerah? Tentunya kedua istilah ini sudah tidak asing lagi kalian dengar. Walaupun masing-masing berasal dari dua kata yang sana, akann tetapi peltakan susunan membuat kedua istilah tersebut mempunyai makan yang berbeda. Nah, utntuk lebih jelasnya meri kita pelajari di ulasan dibawah ini.

√Daerah Otonom : Pengertian, Tujuan dan Asas

Pengertian daerah otonom

Otonom berasal dari kata autonomy yang terdiri dari dua kata yaitu auto dan nomy, auto mempunyai makna sendiri sedangkan nomy sama halnya dengan nomos diartikan sebagai urusan pemerintah atau urusan rumah tangga sehingga otonomi mempunyai makna urusan pemerintahan sendiri.

  1. Kamus besar bahasa indonesia (KBBI)

Menurut KBBI daerah dapat diartikan sebagai lingkungan pemerintahatau wilayah sedangkan daerah otonom mendefinisikan sebagai daerah yang berdiri sendiri, memiliki batasan wilayah tertentu, memiliki undang-undang dan juga peraturan yang khusus berlaku untuk daerahnya dengan tidak menyalahi undang-undang pemerintahan pusat atau disebut juga daerah wwatantra.

  1. Undang-undang No. 32 tahun 2004

Pengertian daerah otonom terdapat di dalam pasal 1 menurut UU ini “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan spirasi masyarakat dalam sisem negara kesatuan repubik indonesia

Pengertian otonomi daerah

Otomoni daerah mempunyai asal kata yang sama dengan daerah tonom. Walaupun demikian keduanya mempunyai arti yang sangat berbeda. Berikut ini beberapa penjelasan pengertian otonomi daerah.

  1. Menurut KBBI

Otonomi daerah mempunyai arti “hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”

  1. UU 32 tahun 2004

Makna otonomi daerah terdapat pada pasal 1 dalam UU ini yakni “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Syafrudding

Makna otonomi daerah menurut syafrudding ialah suatu pemerintahan yang aturan-aturannya dibuat sendiri oleh pemerintah daerah. Tidak hanya dibuat, akan tetapi juga diurus sendiri.

  1. Kansil

Menurut kasil, otonomi daerah aialah suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana hak, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan tersebu berada di bawah pemerintah daerah juga sesuai dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan otonomi daerah

Berdasarkan pasal 2 UU no. 32 tahun 2004 tujuan pelaksanaan otonomi daerah ada tiga yaitu: mengingkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka fungsi pemerintahan darah dalam pembangunan diserahkan  kepada pemerintah daerah dan DPRD. Ada empat tujuan otonomi.

  • Pembagian daerah kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan juga pembatasan wewenang peerintahan pusat karena adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah
  • Tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas pemerintahan karena adanya pembagian tugas dan kewajiban antara pemerintahan pusan dan pemerintah daerah
  • Peningkatan pembangunan daerah berdasarkan sosial, politik, ekonomi dan juga budaya.
  • Peningkatan peran masyarakat guna berpartisi aktif dalam pembangunan di daerahnya

Asas otonomi daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah menurut pasal 20 ayat 2 UU No. 32 tahun 2004, terdapat tiga asas tonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu desntralisasi, dekosentrasi, dan juga tugas pembantuan. Ketiga istilah tersebut mengandung makna yang berbeda

  1. Desentralisasi

Pengertiannya terdapat pada pasal 1 ayat 7 yaitu “ desentralisasi ialah wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

  1. Dekonsentrasi

Maka dekosentrasi ini terdapat dalam pasal 1 ayat 8 yaitu “dekosentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

  1. Tugas pembantu

Arti tugas pembantu terdapat dalam pasal 1 ayat 9 yang berbunyi “tujuan pembantuan ialah penugasan dari pemerintah kepada darah dan attau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √Daerah Otonom : Pengertian, Tujuan dan Asas, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

baca juga ;

Read More  √Contoh Wilayah Ekstrateritorial Beserta Pengertiannya
Read More  √Asas Hukum Tata Negara: Pengertian,Tujuan,Fungsi,Dan Asas-asas.
Read More  √Bentuk Bela Negara: Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Manfaatnya
Read More  √Apa itu Lembaga: Pengertian, Fungsi dan Jenisnya