√ Contoh Suprastruktur Politik : Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Diposting pada

1. Pengertian suprastruktur

Suprastruktur adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara yang ada dan hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain. Suprastruktruk diidentifikasikan terdiri dari tiga lembaga yaitu eksekutif, Legislatif serta Yudikatif.

√ Contoh Suprastruktur Politik : Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

2. fungsi suprstruktur politik

infrastruktur juga mempunyai beberapa lembaga yang mempunyai fungsi serta peranan masing-masing dalam budaya politik. tetapi, secara umum infrastruktur politik juga mempunyai fungsi sebagai berikut.

1).Pendidikan Politik

Secara umum unsur infrastruktur politik berfungsi memberikan pendidikan politik kepada rakyat serta warga negara mulai dari pusat sampai ke wilayah pelosok. seperti ini diperlukan agar semua rakyat dapat berpartisipasi secara optimal dalam sistem politik, minimal di wilayahnya sendiri. Sama dengan sifat kedaulatan rakyat, berarti rakyat berhak ikut menentukan kebijakan politik yang diperoleh dari lembaga negara sekecil apa pun.

2).Mempertemukan Berbagai Kepentingan

Dalam sistem politik di semua negara tentu saja ada berbagai kepentingan. Meskipun semua tujuannya sama, tetapi setiap masyarakat atau kelompok mempunyai pendapat, pandangan yang berbeda sesuai tingkat pendidikan serta lingkungan yang mempengaruhinya. Infrastruktur politik dapat mempertemukan hal yang sama. seperti dalam partai politik atau dalam komunitas tertentu.

3).Menyalurkan Aspirasi Rakyat

Infrastruktur politik berguna menyalurkan aspirasi rakyat dari tingkat yang paling bawah. Dengan begitu, jika tuntutan menjadi bagian mayoritas dapat menjadi perhatian para wakil serta pejabat yang berada di lembaga negara sehingga menjadi keputusan politik.

4).Menyeleksi Kepemimpinan

Dari unsur infrastruktur politik biasanya lahir pemimpin yang akan mewakili rakyat di lembaga negara bahkan dapat menjabat sebagai pimpinan di lembaga-lembaga negara dan di perbedaan pemerintah serta pemerintahan. Karena dari organisasi serta lembaga masyarakat ini lah akan terseleksi dari bawah dan siapa saja pemimpin yang layak berdasarkan hukum serta norma masyarakat. Harapannya, pemimpin yang terlahir dari masyarakat, maka akan sesuai serta mengerti kebutuhan masyarakat yang melahirkannya.

5).Komunikasi Politik

Selain fungsi yang disebutkan di atas, infrastruktur politik berguna sebagai komunikasi politik. Mengkomunikasikan keinginan serta sistem politik yang ada dalam masyarakat, golongan, institusi, serta berabagai sektor kehidupan dengan pihak pemerintah sebagai lembaga negara atau unsur suprastruktur.

3. Tujuan Suprastruktur Politik

Berdasarkan pengertiannya, tujuan dari suprastruktur ialah masyarakat adil dan makmur. Tetapi dalam jangka pendek, suprastruktur yang dibentuk bertujuan :

1).Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan yang dimaksud ialah supaya semua negara yang menganut sistem demokrasi tidak terpaku pada satu kekuasaan. Satu kekuasaan dapat meningkatkan penyalahgunaan wewenang serta kediktatoran.

2).Pengorganisasian Negara Lebih Mudah

adanya suprastruktur politik pelaksanaan organisasi negara lebih mudah. Setiap bidang yang diatur oleh lembaga negara yang berbeda. dan ada juga pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

3).Aspirasi Tersalurkan

Suprastruktur politik bisa memeprhatikan saoirasi rakyat serta masyarakatnya lebih dekat. Kebijakan yang dibuat ialah asipirasi. mapun secara langsung melalui infrastruktur politik yang ada dalam negara.

4).Tujuan Pembangunan Tercapai

Tentu saja tujuan akhir suprastruktur politik ialah tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional, yang ada di negara Indonesia terdapat pada pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Tujuan yang sudah sangat dikenal mungkin saja dihapal melalui hakikat pendidikan kewarganegaraan. Tujuan tersebut, yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

4. Contoh Suprastruktur Politik di Indonesia

Suprastruktur politik di Indonesia di bedakan menjadi beberapa lembaga negara sesuai teori Montesque, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, serta lembaga yudikatif. Tetapi, sesuai amandemen UUD 1945 yang terakhir, tahun 2004, lembaga negara tersebut mengalami banyak perubahan. Ada beberapa lembaga negara lain di luar ketiga lembaga negara yang sudah disebutkan, yakni lembaga konstitutif serta lembaga eksaminatif. Keduanya itu merupakan suprastruktur politik karena ikut melaksanakan kebijakan pemerintahan secara langsung serta tidak langsung.

1).Lembaga Konstitutif / MPR

Lembaga negara konstitutif yang dimaksud ialah MPR. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR ialah lembaga tertinggi negara, yang mana lembaga eksekutif serta yudikatif berada di bawah kekuasaannya. Tetapi sejak adanya amandemen, MPR kini sederajat kedudukannya dengan semua lembaga lain atau sama kedudukannya dengan lembaga ekskutif, legislative, yudikatif, serta eksaminatif

2).Presiden dan Wakil Presiden

Presiden serta wakil presiden termasuk kepada lembaga eksekutif. Yakni lembaga yang menjalankan pemerintahan ataupun menjalankan semua rencana program pembangunan. Dalam UUD 1945 amandemen, Presiden serta Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. tahun 2004 merupakan tahun di mana presiden serta wakil presiden di pilih langsung oleh rakyat. Dengan ini, Presiden serta Wakil Presiden sudah tidak lagi di bawah MPR. Kedudukan keduanya setara.

3).DPR

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ialah salah satu lembaga legislatif. Lembaga ini telah ada sejak zaman Indonesia merdeka, yang mana tugas serta wewenangnya juga diatur oleh UUD 1945. Meski semua anggota DPR otomatis akan jadi anggota MPR, tetapi seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa kedudukan DPR serta MPR saat ini sejajar.

4).DPD

Dewan Perwakilan Daerah atau DPD ialah lembaga yang baru termasuk lembaga legislatif. DPD bersama DPR menjadi anggota MPR serta kedudukannya sejajar. Anggota DPD akan dipih secara langsung melalui pemilihan umum 5 tahun sekali bersamaan dengan pemilihan anggota DPR. Teapi anggota DPD tidak dipilih sebagai calon oleh partai, mereka merupkan putra daerah masing-masing yang diwakilinya.

5).Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi di bidang hukum Indonesia. Secara kekuasaan termasuk pada lembaga yudikatif. ialah, lembaga yang bertugas menjaga jalannya Undang-Undang serta berhak melakukan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

6).Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan sebuah lembaga yudikatif atau lembaga dalam bidang kehakiman. Lembaga suprastruktur politik ini adalah lembaga tinggi kehakiman. Berbeda sedikit dengan mahkamah Agung ataupun MA, MK berfungsi dalam pengujian UUD, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, membubarkan partai politik, serta memutuskan hasil sistem pemilu di Indonesia. Sama dengan anggota MA, anggota MK dan pimpinannya dipilih serta ditentukan oleh presiden bersama DPR.

7).Komisi Yudisial

Sama seperti dengan MK, Komisi Yudisial atau KY dibentuk berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen. tetapi di negara lain, kedua lembaga negara ini sudah ada. KY memiliki tugas yang lebih spesifik, yakni ikut dalam menentukan pemilihan hakim Agung yang akan duduk di MA dan MK. Selain itu, KY ini bertugas menjaga dan melindungi martabat dan seluruh hakim dalam pelaksanaan hukum di Indenesia.

Demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √ Contoh Suprastruktur Politik : Pengertian, Fungsi dan Tujuannya, semoga artikle ini bermanfaat bagi anda semuanya.

baca juga :

Baca Juga :  √ Model Integrasi Yang Berlangsung Di Indonesia : Jenis, Faktor Pendorong Dan Penghambat dan Contohnya.
Baca Juga :  √ Masa Transisi Menuju Orde Baru dan sejarahnya
Baca Juga :  √ Manfaat Kebijakan : Pengertian, Ciri, Tujuan, Fungsi, Macam Dan Contohnya
Baca Juga :  √ Hambatan Dalam Penegakan Ham : Kondisi Geografis