√ Apa itu BPK : Pengertian, Fungsi, Wewenang, Tugas dan Syaratnya

Diposting pada

Pengertian

Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mana memilki wewenang mengelola dan bertanggung jawab pada keuangan negara. BPK dalam hal ini masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas yang sesuai terkandung dalam UUD 1945.

√ Apa itu BPK : Pengertian, Fungsi, Wewenang, Tugas dan Syaratnya

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD serta diresmikan oleh Presiden. Didalam pembentukannya, lembaga ini mempunyai sejarah tersendiri dan juga dimaksudkan untuk memilki tugas dan wewenang.

Fungsi BPK

  1. Fungsi Operatif

Fungsi Operatif adalah pemeriksaan, pengawasan dan penyelidikian pada penguasaan pengurusan serta pengelolaan kekayaan negara.

  1. Fungsi Yudikatif

Fungsi Yudikatif adalah kewenangan yang menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi pada bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara

  1. Fungsi Rekomendatif

Fungsi Rekomendatif adalah  memberikan pertimbangan pada pemerintah terkait pengurusan dan pengelolaaan keuangan negara.

Wewenang BPK

– Meminta, memeriksa, meneliti pertanggung jawaban pada penguasaan dan pengurusan keuangan negara dan pula mengusahakan keseragaman baik didalam tata cara pemeriksaan dan pengawasan maupun dalam penatausahaan keuangan Negara.

– Pengadaan, penetapan tuntutan perbendaharaan serta tuntutan ganti rugi.

– Melaksanakan penelitian penganalisisan pada pelaksanaan aturan perundang-undangan di bidang keuangan.

– Menentukan objek pemeriksaan, perencanaan dan melakukan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan dan pula menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.

– Mendapatkan keterangan dan dokumen yang mesti diberikan oleh masing-masing orang unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pula lembaga negara lain, bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan pelayanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badang lain yang mengurus keuangan Negara.

– Melaksanakan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara di tempat pelaksanaan aktivitas pembukuan dan tata usaha keuangan negara dan memeriksa pada perhitungan-perhitungan surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggung jawaban dan daftar lainya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara

– Penetapan pada jenis dokumen data, dan juga informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang harus disampaikan kepada BPK.

– Penetapan standar pemeriksaan keuangan negara yang telah dikonsultasikan dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang harus dipakai dalam pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab Negara.

– Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan Negara.

– Menggunakan tenaga ahli dan tenaga pemeriksa di luar BPK, yang bertugas atas nama BPK.

– Melaksanakan pembinaan fungsional pemeriksa.

– Memberikan pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah dan memberik pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tugas BPK

  1. Melaksanakan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan dengan cakupan keuangan pada:

– Pemerintah Pusat.

– Pemerintah Daerah.

– Lembaga Negara lainnya.

– Bank Indonesia.

– Badan Usaha Milik Negara.

– Badan Usaha Milik Daerah.

– Badan Layanan Umum.

– Lembaga atau badan lain yang melaksanakan pengolahan keuangan negara contohnya Mahkamah Agung.

– Masing-masing lembaga yang terdaftar berdasarkan undang-undang terkait pemeriksaan pengelollan dan tanggung jawab keuangan Negara.

– Memberikan hasil kepada DPR.

  1. Melakukan pemeriksaan atas seluruh pelaksanaan APBN antara lain:

– Memeriksa tanggung jawab kepada pemerintah yang berkaitan keuangan Negara.

– Melakukan pemeriksaan kepada seluruh pelaksanaan APBN.

– Pelaksanaan pemerintah yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan UU.

– Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD serta DPRD.

Syarat Menjadi Anggota BPK

– Hanya memilki 1 status kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia.

– Memiliki Agama dan bertaqwa kepada Tuhan.

– Tinggal menetap di Indonesia.

– Memilki integritas moral dan jujur.

– Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada Pancasila dan UUD 1945.

– Pendidikan minimal S1 atau yang setara.

– Tidak pernah terjerat pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih.

– Sehat jasmani dan rohani.

– Usia minimal 35 tahun.

– Paling tidak sudah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan Negara.

– Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √ Apa itu BPK : Pengertian, Fungsi, Wewenang, Tugas dan Syaratnya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

baca juga :

Baca Juga :  √ Globalisasi di Indonesia : Pengertian, Ciri-ciri, Teori, Faktor dan Dampaknya
Baca Juga :  √ Geostrategi Indonesia : Pengertian, Sejarah, Tujuan, Faktor, Perkembangan
Baca Juga :  Fungsi Mahasiswa
Baca Juga :  √ Pengertian Prestasi Diri Bagi Keunggulan Bangsa : Upaya Dan Sifatnya