√ 41 Tugas Dan Wewenang Bupati, Gubernur, Kejaksaan Beserta Pengertiannya

Diposting pada

Pengertian Bupati

Bupati adalah jabatan kepala daerah kabupaten (daerah tingkat II)

√ 41 Tugas Dan Wewenang Bupati, Gubernur, Kejaksaan Beserta Pengertiannya

  1. Wewenang Bupati

Adapun yang menjadi wewenang sorang bupati antara lain yaitu:

  • Memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten daerah berdasarkan atas kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD.
  • Mengajukan atas rancangan peraturan daerah (perda).
  • Menyusun serta mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan juga ditetapkan secara bersama.
  • Mengusahakan terlaksananya kewajiban daerah
  • Menetapkan perda yang telah memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD.
  • Mewakili daerahnya baik didalam dan diluar pengadilan, dan bisa menunjuk kuasa hakum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perudang-undangan, serta
  • Melaksanakan tugas beserta wewenang lain sesuai dengan peraturan perudang-undangan.

  1. Tugas Bupati

Ada beberapa tugas yang harus dijalankan oleh seorang bupati antara lain sebagai berikut

  • Memimpin setiap pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD.
  • Menyususn serta mengajukan rancangan peraturan daerah (perda) tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan juga rancangan perda tentang pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama
  • Memelihara kententraman dan juga ketertiban masyarakat, menuyun dan mengajukan rancangan perda mengenai PRJPD dan rancangan perda tentang PRJMD kepada DPRD untuk dibahas secara bersama dengan DPRD, serta Menyusun dan juga menetapkan RKPD.
  • Mewakili daerahnya baik didalam dan diluar pengadilan, dan bisa menunjuk kuasa hakum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perudang-undangan
  • Mengusulkan pengakatan wakil bupati, dan
  • Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kententuan peraturan perudang-undangan.

 

Pengertian Gubernur

Gubernur merupakan jabatan politik di Indonesia. Gubernur juga sebagai kepala daerah untuk wilayah provinsi.

  1. Tugas Gubernur

Ada beberapa tugas gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat di antaranya sebagai berikut :

  • Mengatur pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan di daerah kabupaten atau kota;
  • Melakukan monitoring, evaluasi, serta pendampingan terhadap penyelenggaraan dan juga pelaksanaan Pemerintahan Daerah di setiap kabupaten ataupun kota yang ada di wilayahnya;
  • Memberdayakan sekaligus memfasilitasi setiap daerah kabupaten ataupun kota di wilayah provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
  • Melakukan evaluasi pada setiap rancangan Perda Kabupaten ataupun Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan atas APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang, pajak daerah, dan juga retribusi daerah kabupaten ataupun kota;
  • Melakukan pengawasan pada pelaksanaan setiap Perda Kabupaten atau Kota; dan
  • Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Wewenang Gubernur

Berikut adalah yang dimiliki oleh gubernur dalam rangka pemerintahan daerah:

  • Mengajukan rancangan peraturan daerah (perda) provinsi;
  • Melakukan penetapan peraturan daerah yang sudah memperoleh persetujuan bersama DPRD Provinsi;
  • Melakukan penetapan Perkada (peraturan kepala daerah) dan keputusan kepala daerah
  • Mengambil sebuah tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat diperlukan oleh Daerah provinsi dan/atau masyarakat;
  • Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Membatalkan Perda tingkat Kabupaten ataupun Kota, dan peraturan bupati/wali kota;
  • Memberikan setiap penghargaan ataupun sanksi terhadap bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan di daerahnya;
  • Menyelesaikan setiap perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-daerah kabupaten ataupun kota yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  • Memberikan persetujuan pada setiap rancangan Perda di tingkat Kabupaten ataupun Kota mengenai pembentukan serta struktur dari Perangkat Daerah kabupaten ataupun kota; dan
  • Melaksanakan setiap wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penegrtian Kejaksaan

Kejaksanaan merupakan lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara secara merdeka khususnya pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntuta serta melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan juga penuntutan perkara tindak pidana korupsi, Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

  1. Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

  • Melakukan hal penuntutan
  • Melaksanakan penetapan hakim beserta putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, serta keputusan bersyarat
  • Melaksanakan penyidikan peada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang yang berlaku
  • Melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

  1. Dalam bidang perdata serta tata usaha negara,

Kejaksaan dengan kuasa khusus bisa bertindak di dalam atau di luar pengadilan untuk dan/atas nama negara ataupun pemerintah

  1. Dalam bidang ketertiban serta ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

  • Peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat
  • Pengamanan peredaran barang cetakan
  • Pengamanan kebijakan penegakan hukum
  • Pengawasan aliran kepercayaan yang bisa membahayakan masyarakat dan negara
  • Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
  • Penelitian serta pengembangan hukum statistik kriminal.

Demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai 41 Tugas Dan Wewenang Bupati, Gubernur, Kejaksaan Beserta Pengertiannya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

baca juga :

Baca Juga :  √ 12 Perjanjian Internasional Yang Diikuti Indonesia Dan Berdasarkan Sifatnya
Baca Juga :  √ Sangketa Internasional : Pengertian, Macam-macam, Penyebab dan Penyelesaian
Baca Juga :  √ Pengertian Sangketa Internasional : Macam-macam, Penyebab dan Penyelesaiannya
Baca Juga :  √ Kewarganegaraan Ganda : Pengertian, Asas dan Contoh Kasusnya