√ 3 Solusi Otonomi Daerah Beserta Masalahnya

Diposting pada

Masalah-Masalah Pada Otonomi Daerah

Adanya krisis moneter dan transisi politik yang terjadi sejak 1 Januari 2001, Indonesia secara resmi melaksanakan desentralisasi (otonomi daerah). Dengan demikian, sejak tahun 2010, Indonesia sudah memasuki dasawarsa pertama proses reformasi desentralisasi serta otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai UU no 22 tahun 1999 jo. UU No. 32 tahun 2004, yang di dalamnya menegaskan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah

√ 3 Solusi Otonomi Daerah Beserta Masalahnya

Istilah otonomi daerah memiliki tujuan utama yaitu untuk mencapai kemandirian daerah melalui penguatan potensi lokal dan juga partisipasi masyarakat, nampaknya hanya menjadi wacana. Otonomi daerah hadir dengan kemasan demokrasi tetapi di dalamnya masih terkandung sentralisasi. Sehingga pada kenyataannya yang terjadi saat ini ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat juga semakin kuat. Selain itu, kecenderungan yang masih ada khususnya di Negara yang berkembang tentang arah pembangunan dalam kerangka perimbangan kekuasaan vertical masih kental dengan adanya gerakan over-centripetal. Kondisi ini akan mengarah pada buruknya efek yang ditimbulkan terhadap kemandirian masyarakat sebagai salah satu karakter esensial kemandirian masyarakat di daerah.

Otonomi daerah saat ini juga belum merujuk pada otonomisasi masyarakat daerah. Salah satu ciri otonomi daerah ialah peningkatan keterlibatan masyarakat daerah untuk ikut menentukan nasibnya sendiri, namun kenyataannya masyarakat belum mempunyai andil besar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ada kecenderungan partisipasi masyarakat di era desentralisasi dimanfaatkan para masyarakat elit yang lebih mengetahui akses untuk mempengaruhi kebijakan pada tingkat daerah serta kehadiran mereka mengatasnamakan wakil rakyat yang menyuarakan keinginan dari rakyat. Rakyat hanya dipakai untuk tunggangan politik ketika pemilu untuk memenangkan tujuan seseorang ataupun kelompok tertentu. Dengan kata lain, partisipasi dari masyarakat masih rendah.

Pemimpin mempunyai peran besar dalam mencapai suatu tujuan organisasi dan juga mengembangkan organisasinya supaya bisa bertahan menghadapi perubahan lingkungan. Begitu pula dengan pemerintahan daerah sebagai organisasi yang bergantung pada puncuk pimpinan yakni kepala daerah. Untuk memasuki babak otonomi daerah, mau tidak mau daerah harus terus berusaha menggali potensi yang ada serta mendorong para penyelenggara pemerintahan daerah untuk berinovasi dan juga lebih kreatif lagi. Tetapi justru saat ini, pemerintah kurang berinovasi serta kreatif dalam memanfaatkan potensi yang ada. Seperti dalam mengelola sumber daya. Banyak daerah yang dari tahun ke tahun hanya melakukan program seperti program sebelumnya. Belum ada program dengan inovasi baru yang lebih diperlukan oleh masyarakat.

Solusi masalah otonomi daerah

Berikut beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada otonomi daerah:

  • Memperbaiki Kualitas Pemimpim

Solusi yang dapat diberikan antara lain tentang kualifikasi pimpinan atau kepala daerahnya. Tidak bisa dipungkiri, peran kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah sangatlah besar. Jika  tidak ada political will dari pimpinan, usaha-usaha perbaikan tidak bisa dilaksanakan. Selain itu, diperlukan kepala daerah yang memang mampu dibidangnya, tanggap, kritis, mempunyai kreatifitas dan inovasi yang tinggi serta kemauan yang kuat untuk merubah daerahnya lebih baik. Karena itu diperlukan pembinaan kader-kader politik dengan cara membekali pendidikan dan pengetahuan yang luas tentang kearifan lokal serta pentingnya daya saing daerah. Selama ini sebagian besar kepala daerah berasal dari parpol, dengan demikian pembinaan kader politik bisa dilakukan oleh partai yang bersangkutan dan juga memberikan mereka tanggungjawab untuk melahirkan kader-kader politik yang berkualitas.

  • Memperbanyak Peranan Masyarakat

Selain dari segi kepemimpinan yang harus diperbaiki, peningkatan keterlibatan masyarakat di berbagai kalangan, bukan hanya pada golongan masyarakat elit saja. Peningkatan keterlibatan bisa dilakukan melalui pemberian akses seluas-luasnya pada seluruh masyarakat tanpa menimbulkan diskriminiasi bagi beberapa pihak serta dengan memberikan tata cara partisipasi mereka secara jelas dan juga tersosialisasi. Pemberian hak seluas-luasnya pada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah juga sebagai kewajiban pemerintah. Menyediakan tempat dan juga SOP mekanisme pengaduan masyarakat, bukan hanya dengan melalui kotak pengaduan, via email, call center ataupun surat pos, namun menyediakan wadah/lembaga yang secara khusus melayani pengaduan masyarakat disertai usaha merealisasikannya. Penguatan partisipasi masyarakat bisa diwujudkan melalui optimalisasi kegiatan Musrembang, dimulai dari Musrenbangdes, Musrenbangcam sampai Musrnebang tingkat kabupaten. Dengan demikian, kesepakatan di Musrembang harus bisa dijawab oleh pihak pemerintah, sehingga masyarakat akan merasa keberadaan dan partisipasi mereka dibutuhkan dalam proses pembangunan didalam otonomi daerah. Pemerintah juga harus cerdas, kreatif serta inovatif dalam merumuskan suatu kebijakan, terutama kemampuan untuk memprioritaskan program-program di daerah, supaya jangan sampai menimbulkan kecemburuan social di lingkungan masyarakat sendiri.

  • Memperketat Rekrutmen Pegawai Pemerintah

Solusi lain dari masalah otonomi daerah yakni tentang perekrutan pegawai pemerintahan. Selama ini rekrutmen PNS di daerah, hanya melalui seleksi secara umum saja, belum ada sistem perekrutan sesuai dengan spesialisasi kerja (disesuaikan formasi dan latar belakang pendidikan), sehingga ketika mereka ditempatkan di pemerintahan, kinerja yang dimiliki hanya sebatas tugas yang dibebankan sebagai pegawai tanpa adanya kontribusi dan inovasi yang lebih dalam menentukan atau pelaksanaan program-program pemerintah. Selain itu, banyak terjadi kasus KKN di daerah ketika perkrutan PNS. Tidak sedikit dari mereka membayar uang ratusan juta pada calo supaya bisa diterima sebagai PNS. Jadi, dampak buruknya dirasakan oleh masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan dengan baik.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √ 3 Solusi Otonomi Daerah Beserta Masalahnya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

baca juga :

Read More  √ 11 Tata Cara Pemilihan Gubernur
Read More  √ 5 Menteri Luar Negeri Yang Mendatangani Deklarasi Bangkok
Read More  √ Cerita Dongeng Batu Menangis
Read More  √ Dongeng Rakyat Jawa Tengah