√ 11 Tata Cara Pemilihan Gubernur

Diposting pada

Pemilihan Gubernur

Daftar Isi Artikel Ini

Baru-baru ini telah dilaksanakanya pesta politik yang begitu besar di Indonesia. pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pemilihan kepala daerah adalah salah satu jenis pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia. Lalu bagaimana tata cara pemilihan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan?

√ 11 Tata Cara Pemilihan Gubernur

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No. 10 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 14 tahun 2014 mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang serta UU No. 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Berikut ini adalah penjelasan tentang tata cara pemilihan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

  1. Tahapan Pertama: Persiapan

Tahapan pertama dari pemilihan gubernur yaitu persiapan. Dalam tahapan ini, DPRD dan juga KPUD banyak melakukan perannya mengingat di tahapan ini segala sesuatu mengenai pemilihan gubernur sebagai tugas dari DPRD dan KPUD. Terdapat beberapa tahapan lanjutan dari tahap persiapan pemilihan gubernur dianataranya sebagai berikut:

  • Pemberitahuan DPRD pada KDH dan KPUD tentang berakhirnya masa jabatan gubernur. Hal ini sebagai salah satu fungsi dari
  • Dengan adanya pemberitahuan tersebut, maka KDH mempunyai kewajiban untuk menyampaikan setiap laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi pada pemerintah serta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD Provinsi
  • Dengan pemberitahuan tersebut, KPUD menetapkan rencana penyelenggaraan terhadap pemilihan KDH dan WKDH yang trediri dari penetapan tata cara dan jadwal penetapan Pemilihan Kepala Daerah, membentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), serta pemberitahuan serta pendaftaran pemantau.
  • DPRD Provinsi membentuk Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) yang terdiri atas kejaksaan, kepolisian, pihak pers, perguruan tinggi, serta tokoh masyarakat.

Pada tahap persiapan ini, DPRD Provinsi harus sudah membentuk Panwaslu hingga tingkat terendah paling lambat dua puluh hari sejak pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan gubernur (pada hal ini Panwas tingkat provinsi, panwas tingkat kabupaten, panwas tingkat kecamatan, dan juga panwas tingkat kelurahan).

Hal ini dilakukan supaya Panwaslu bisa senantiasa mengawasi penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara), sampai DPT (Daftar Pemilih Tetap). Selain itu, hal tersebut juga dilakukan agar Panwaslu bisa mengawasi proses pencalonan, verifikasi calon, kampanye, pemungutan suara, sampai penghitungan suara.

  1. Tahapan Kedua: Pelaksanaan

Tahap yang berikutnya dari tata cara pemilihan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan ialah tahap pelaksanaan. Yang masuk ke dalam tahap pelaksanaan ini ada beberapa kegiatan. Berikut ini adalah penjelasan dari tahapan kedua tata cara pemilihan gubernur:

  1. Penetapan Daftar Pemilih (DPS dan DPT): dalam tahap ini KPU Provinsi mendata seluruh pemilih aktif yang terdapat di provinsi serta memverifikasinya untuk menjadi DPS. Lalu kemudian DPS diumumkan untuk diverifikasi oleh warga dan juga KPU, sampai ditetapkan sebagai DPT.
  2. Pengumuman Pendaftaran: KPU mengumumkan pembukaan pendaftaran bagi calon gubernur serta dengan persyaratan pendaftarannya.
  3. Penetapan Pasangan Calon: bakal calon yang telah melaksanaka pendaftaran diperikas apakah sudah memenuhi persyaratan pendaftaran atau tidak yang kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon
  4. Kampanye: tahap ini dilakukan sebagai usaha dari setiap pasangan calon untuk mengajak sebanyak mungkin pemilik suara/masyarakat supaya memilih mereka.
  5. Masa Tenang: setelah kampanye dilaksanakan, pemilih diberi kesempatan untuk memikirkan dengan baik calon yang akan dipilih tanpa adanya pengaruh dari kampanye di masa tenang. Apabila ada pasangan calon yang masih melakukan kampanye di masa tenang, maka hal tersebut akan dianggap sebagai suatu pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi.
  6. Pemungutan serta Penghitungan Suara: di tahap ini sebagai tahap inti dari pemilu. Setiap pemilih diundang untuk hadir di TPS (Tempat Pemungutan Suara) terdekat serta memberikan suaranya untuk pasangan calon sesuai dengan pilihannya.
  7. Sidang Perkara Pemilu: selama masa pilkada, ada kemungkinan terjadi pelanggaran peraturan dari pemilihan umum. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sidang untuk mengadili perkara tersebut. Sebelum diadakannya persidangan, tentu diadakan pelaporan atas terjadinya perkara tersebut. Ada kemungkinan perubahan pemenang di dalam pemilihan gubernur.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai √ 11 Tata Cara Pemilihan Gubernur, semoga artikle lini bermfaat bagi anda semuanya.

baca juga :

Baca Juga :  √ 5 Tokoh Penyusun Teks Proklamasi Dan Sejarahnya
Baca Juga :  √ 5 Menteri Luar Negeri Yang Mendatangani Deklarasi Bangkok
Baca Juga :  √ Dongeng Rakyat Jawa Tengah
Baca Juga :  √ Cerita Dongeng Batu Menangis